Indonesia 2030 dan Politik Klenik: Ketika Aura Mengalahkan Rasionalitas Negara

Kekuasaan sebagai Rasa, Bukan Kontrak: Ontologi Jawa dalam Negara Indonesia Dalam filsafat politik Jawa, kekuasaan tidak lahir dari kesepakatan rasional antarmanusia, melainkan dari keselarasan antara manusia, alam, dan tatanan tak kasatmata. Kekuasaan bukan sesuatu yang dipinjamkan rakyat kepada penguasa, tetapi sesuatu yang jatuh, mengalir, dan menetap pada figur tertentu ketika syarat-syarat kosmik terpenuhi. Inilah perbedaan ontologis paling mendasar antara negara modern Barat dan negara yang berakar pada kebudayaan Jawa. Negara modern dibangun di atas kontrak; negara Jawa dibangun di atas rasa selaras. Karena itu, legitimasi tidak terutama diuji melalui prosedur, melainkan dirasakan melalui tanda. Tanda ini bisa berupa ketenangan elite, keteraturan simbolik, kesenyapan konflik terbuka, atau ketiadaan kekacauan besar. Negara dianggap “baik-baik saja” bukan karena indikator objektifnya sehat, tetapi karena rasa keteraturan masih terjaga. Inilah fondasi klenik politik: bukan iman rakyat pada hal gaib, melainkan ketergantungan negara pada rasa sebagai pengganti verifikasi. Dalam logika ini, kebenaran bukan sesuatu yang harus dibuktikan, tetapi sesuatu yang harus tidak mengganggu keseimbangan. Fakta yang mengganggu rasa akan ditunda, dilunakkan, atau disublimkan menjadi narasi. Di sinilah negara belajar bahwa menjaga makna sering lebih penting daripada memperbaiki kenyataan. Rasionalitas hadir, tetapi sebagai pelengkap estetika kekuasaan, bukan sebagai penggerak utama keputusan. Filsafat Jawa tidak mengenal pemutusan radikal. Ia mengenal kelanjutan, penghalusan, dan pengendapan. Maka konflik bukan dipecahkan secara frontal, tetapi diredam agar tidak menciptakan kegaduhan kosmik. Negara menghindari koreksi keras karena koreksi keras dianggap merusak harmoni. Akibatnya, kesalahan struktural dibiarkan menua hingga menjadi nasib. Inilah sebabnya kekuasaan cenderung dipersonalisasi. Jika kuasa adalah sesuatu yang “menempel”, maka figur menjadi pusat. Figur bukan sekadar pejabat, melainkan wadah daya. Menyerang figur berarti mengganggu daya. Dari sinilah lahir tabu politik, impunitas simbolik, dan aura “tak tersentuh” yang tidak memerlukan pembenaran hukum terbuka. Negara yang beroperasi dengan ontologi ini akan selalu mencurigai kritik rasional. Kritik dianggap bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi disonansi.