Abstrak Eksekutif

Studi  ini menyajikan analisis mendalam mengenai kapabilitas strategis dan militer Australia, dengan fokus pada doktrin pertahanan, inventaris kekuatan bersenjata, dan aset intelijen-siber. Secara paralel, laporan ini mengevaluasi kerentanan keamanan domestik di Indonesia, dengan penekanan khusus pada tantangan internal yang dihadapi oleh lembaga keamanan sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Analisis ini menyintesis temuan-temuan dari kedua sisi untuk membangun skenario operasional hipotetis. Skenario tersebut secara hati-hati dirancang untuk mencerminkan realitas strategis modern yang berorientasi pada teknologi, bukan pada invasi konvensional berskala besar.

Temuan utama dari laporan ini menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Australia (ADF) sedang bertransisi dari strategi tradisional menjadi “Strategi Penolakan” yang berfokus pada kemampuan anti-akses/penolakan area (A2/AD) dan serangan jarak jauh. Investasi besar dalam teknologi canggih seperti kapal selam bertenaga nuklir AUKUS dan jet tempur siluman F-35A mencerminkan pergeseran ini, yang mengindikasikan bahwa setiap operasi hipotetis akan menargetkan aset-aset strategis utama, bukan untuk menduduki wilayah.

Di sisi lain, laporan ini mengidentifikasi kerentanan signifikan dalam ekosistem keamanan sipil Indonesia, yang ditandai dengan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akibat isu-isu sistemik seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan impunitas. Kesenjangan ini menciptakan kelemahan internal yang dapat dieksploitasi dalam peperangan non-kinetik. Oleh karena itu, skenario hipotetis yang disajikan dalam laporan ini menyoroti bahwa setiap operasi Australia kemungkinan besar akan bersifat terbatas, strategis, dan sangat bergantung pada operasi siber dan disinformasi untuk memicu disrupsi internal dan mencapai tujuan politik-militer spesifik, daripada bertujuan untuk pendudukan wilayah yang tidak realistis.

Bagian I: Postur Strategis dan Kekuatan Militer Australia

1.1 Analisis Doktrin Pertahanan Australia: Transisi menuju Strategi Penolakan

Doktrin pertahanan Australia telah mengalami evolusi fundamental, bergerak dari strategi historis “pertahanan ke depan” (“forward defence”) menuju pendekatan modern yang dikenal sebagai “Strategi Penolakan” (“Strategy of Denial”).¹ Selama era “pertahanan ke depan,” Australia menempatkan pasukannya di luar negeri untuk menghadapi ancaman di luar perbatasannya, sering kali dalam kerja sama dengan sekutu seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perang Dunia I dan II, serta konflik di Asia selama Perang Dingin, membentuk paradigma ini.¹ Namun, perubahan geopolitik dan penarikan pasukan Inggris “timur Suez” pada tahun 1970-an mendorong Australia untuk mengembangkan kebijakan pertahanan yang lebih mandiri, berfokus pada pertahanan kontinental.¹

Pergeseran ini mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Strategi Pertahanan Nasional (NDS) 2024, yang secara eksplisit mengadopsi “Strategi Penolakan” sebagai landasan perencanaan pertahanan.² Strategi ini tidak bertujuan untuk invasi atau pendudukan wilayah, melainkan untuk mencegah agresi di “busur dalam” (“inner arc”) yang mengelilingi wilayah utara Australia.³ Tujuan utamanya adalah untuk “menolak kebebasan bertindak” kepada musuh, menggunakan pendekatan anti-akses/penolakan area (A2/AD) untuk mencegah mereka mendekati wilayah Australia dan mengendalikan jalur laut utama.⁴ Fokus geografis ini didasarkan pada pemahaman bahwa semua negara tetangga terdekat Australia adalah negara kepulauan, yang pertahanannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengendalikan wilayah udara dan laut.³

NDS 2024 juga mensyaratkan Angkatan Bersenjata Australia (ADF) untuk bertransisi menjadi kekuatan yang “terintegrasi dan terfokus”.² Sejak didirikan pada tahun 1976, ADF telah meningkatkan koordinasi tri-layanan, yang melibatkan Angkatan Laut (RAN), Angkatan Darat (Army), dan Angkatan Udara (RAAF) di bawah satu rantai komando, menggantikan struktur yang kurang terkoordinasi dari masa lalu.¹ Integrasi ini sangat penting untuk pelaksanaan strategi A2/AD, yang menuntut operasi yang mulus di seluruh domain—udara, laut, darat, dan siber. Hal ini menuntut bahwa ADF harus mampu mengidentifikasi, melacak, dan menetralisir ancaman di perbatasan jauh dari daratan Australia sebelum ancaman tersebut dapat menimbulkan bahaya.

1.2 Inventarisasi Kapabilitas Angkatan Bersenjata Australia (ADF)

ADF adalah kekuatan sukarelawan yang tangguh, terlatih dengan baik, dan didukung oleh anggaran yang signifikan dibandingkan dengan ukurannya. Dengan sekitar 57.226 personel aktif dan 32.560 personel cadangan pada tahun 2024, ADF memiliki rasio personel per kapita yang rata-rata. Namun, keterbatasan jumlah personel ini menjadikannya kekuatan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara di Asia.¹ Oleh karena itu, ADF sangat mengandalkan keunggulan teknologi untuk mencapai tujuan strategisnya.

Angkatan Laut (Royal Australian Navy – RAN)

Armada RAN saat ini terdiri dari 35 kapal yang dikomisionalkan, termasuk aset-aset strategis berikut 5:

• Kapal Selam: Enam kapal selam kelas Collins yang bertenaga diesel-elektrik, dirancang untuk misi anti-kapal dan pengumpulan intelijen.
• Kapal Perusak: Tiga kapal perusak kelas Hobart yang fokus pada perang udara.
• Fregat: Tujuh fregat kelas Anzac yang memiliki kemampuan anti-kapal selam dan anti-pesawat.
• Kapal Serbu Amfibi (LHD): Dua kapal LHD kelas Canberra, yang memberikan kemampuan perang amfibi dan dapat beroperasi sebagai kapal induk helikopter.

Di masa depan, aliansi AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) akan menjadi elemen transformatif bagi RAN.⁶ Pilar I dari AUKUS berfokus pada akuisisi kapal selam bertenaga nuklir (SSN), yang menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan kapal selam diesel-elektrik yang ada.⁶ SSN memiliki jangkauan, daya tahan, dan siluman yang jauh lebih besar, memungkinkan mereka untuk beroperasi di perairan yang luas di Indo-Pasifik tanpa perlu sering naik ke permukaan. Rencana saat ini mencakup pembelian 3-5 SSN kelas Virginia dari AS pada awal 2030-an, dan pengembangan SSN-AUKUS dengan desain Inggris dan teknologi AS pada awal 2040-an.⁶

Angkatan Udara (Royal Australian Air Force – RAAF)

RAAF mengoperasikan armada modern yang fokus pada keunggulan teknologi. Aset utamanya, F-35A Lightning II, adalah kapabilitas tempur udara generasi kelima pertama Australia.8 F-35A adalah pesawat tempur siluman multi-peran dengan sensor canggih dan kemampuan fusi data yang memungkinkannya mengumpulkan dan berbagi informasi lebih cepat dari sebelumnya.8 Kemampuannya untuk terbang supersonik sambil mempertahankan siluman dan membawa senjata internal sangat penting untuk misi serangan jarak jauh.8 Dengan radius tempur 1093 km (menggunakan bahan bakar internal) dan kemampuan untuk beroperasi jauh di dalam wilayah musuh, F-35A sangat selaras dengan strategi “penolakan” Australia yang bertujuan untuk mengancam musuh di perbatasan yang jauh dari wilayah Australia.8

Angkatan Darat (Australian Army)

Sejalan dengan perubahan doktrin, Angkatan Darat Australia sedang bertransisi dari fokus historis pada operasi darat di Timur Tengah menuju unit tempur multi-domain yang fokus pada “manuver pesisir” (“littoral manoeuvre”).4 Tujuannya adalah untuk “mencapai kendali atas domain maritim dari daratan” dengan memproyeksikan kekuatan dan menahannya di daratan. Kapabilitas ini mencakup sistem pertahanan udara dan rudal (seperti NASAMS) dan sistem serangan jarak jauh darat dan maritim. Angkatan Darat Australia bertujuan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan maritim dan udara Australia dengan menggunakan aset-aset yang berbasis di daratan.4

Tabel 1 merangkum kapabilitas utama ADF, menyoroti inventaris aset dan fokus operasionalnya.

Tabel 1: Ringkasan Kapabilitas Militer Australia

1.3 Analisis Kemampuan Intelijen dan Siber Australia

Selain kapabilitas militer konvensional, Australia memiliki aset intelijen dan siber yang canggih yang memainkan peran penting dalam strategi pertahanannya. Badan-badan utama di bidang ini adalah Australian Signals Directorate (ASD), Australian Secret Intelligence Service (ASIS), dan Defence Intelligence Organisation (DIO).

Direktorat Sinyal Australia (ASD) adalah badan intelijen kunci yang bertanggung jawab untuk intelijen sinyal asing, keamanan siber, dan operasi siber ofensif.⁹ Mandatnya adalah untuk “mencari tahu, melindungi, dan mengganggu” untuk membela kepentingan nasional Australia.⁹ ASD mengumpulkan dan menganalisis komunikasi elektronik, frekuensi radio, dan transmisi data, yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman, melacak pergerakan musuh, dan menginformasikan pengambilan keputusan tingkat tertinggi dalam pemerintahan.¹¹

Kemampuan siber ofensif ASD adalah aset yang sangat penting. Dengan keahlian teknis tingkat tinggi, ASD dapat mengganggu, merusak, dan menolak kemampuan musuh di luar negeri.¹² Ini termasuk menonaktifkan infrastruktur kejahatan siber dan melakukan intrusi yang ditargetkan ke jaringan asing untuk memanipulasi atau merusak kemampuan musuh. Operasi ini tidak dilakukan sembarangan; mereka memerlukan otorisasi eksplisit dari pemerintah Australia dan tunduk pada pengawasan yang ketat.¹²

Layanan Intelijen Rahasia Australia (ASIS) berfokus pada pengumpulan intelijen rahasia tentang individu atau organisasi di luar Australia yang dapat memengaruhi kepentingan nasional.¹³ ASIS mengumpulkan informasi yang tidak tersedia melalui cara lain dan mendistribusikannya kepada pemerintah, termasuk departemen dan badan kebijakan utama. Sementara itu,

Organisasi Intelijen Pertahanan (DIO) menyediakan intelijen yang tepat waktu terkait pertahanan dan keamanan untuk mendukung operasi ADF.¹¹ DIO melakukan analisis intelijen umum, ilmiah, dan teknis untuk menilai perkembangan militer asing, senjata, dan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Australia.¹⁵

1.4 Wawasan dan Implikasi Strategis Bagian I

Pergeseran Australia ke “Strategi Penolakan” dan investasi dalam aset seperti F-35A dan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS adalah respons langsung terhadap perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik.² Perubahan ini mencerminkan pengakuan bahwa ancaman di masa depan kemungkinan besar akan bersifat hibrida dan asimetris. Alih-alih mempersiapkan diri untuk invasi konvensional, yang tidak realistis mengingat populasi Australia yang terbatas dan ukuran ADF yang relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya ¹, Australia berinvestasi dalam kemampuan yang dirancang untuk mengancam dan mencegah musuh potensial jauh dari perbatasan mereka.

Rangkaian peristiwa logis yang mendasari keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebab: Lingkungan strategis Indo-Pasifik yang berubah, ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, menciptakan kekhawatiran tentang “perluasan” militer di kawasan.⁶
2. Akibat: Australia mengadopsi Strategi Pertahanan Nasional 2024 (NDS).²
3. Akibat Lanjutan: Strategi NDS memprioritaskan kapabilitas A2/AD (anti-akses/penolakan area) yang mengarah pada investasi besar dalam kapal selam nuklir (AUKUS) dan pesawat tempur siluman F-35A.⁴

Implikasi yang lebih luas dari analisis ini adalah bahwa Australia percaya tantangan geopolitik di masa depan akan ditangani melalui keunggulan teknologi, bukan melalui keunggulan jumlah personel. Ketergantungan ini mengikat Australia lebih erat dengan aliansi seperti AUKUS dan Amerika Serikat, yang dipandang sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan regional.⁶ Fokus pada kemampuan siber dan intelijen juga menunjukkan bahwa setiap operasi hipotetis akan dimulai di ranah non-kinetik, dengan tujuan menciptakan disrupsi internal pada musuh sebelum serangan fisik dimulai. Hal ini menjadikan setiap entitas dengan kerentanan internal sebagai target yang menarik untuk serangan non-kinetik.

Bagian II: Faktor Geopolitik dan Dinamika Internal Indonesia

2.1 Latar Belakang Hubungan Australia-Indonesia

Hubungan keamanan dan pertahanan antara Australia dan Indonesia ditandai oleh paradoks antara kerja sama formal dan ketegangan yang mendasarinya. Meskipun ada perjanjian bilateral yang dirancang untuk memperkuat hubungan, seperti Perjanjian Lombok 2006 dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) yang lebih baru, ada skeptisisme yang mendalam di Indonesia terhadap niat strategis Australia.¹⁶

Perjanjian Lombok, yang ditandatangani pada tahun 2006, mencakup komitmen untuk kerja sama dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, penegakan hukum, dan intelijen.¹⁶ Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua negara “tidak akan dengan cara apa pun mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh setiap orang atau entitas yang merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional, kedaulatan, atau integritas wilayah pihak lain”.¹⁶ Meskipun demikian, terdapat ketegangan yang muncul dari representasi media Australia yang terkadang menggambarkan DCA sebagai “pakta pertahanan,” sebuah gagasan yang bertentangan dengan tradisi Indonesia yang menghindari aliansi militer yang mengikat.¹⁷ Kekhawatiran juga muncul tentang potensi operasi militer Australia dari wilayah Indonesia, yang dapat menempatkan Indonesia sebagai “medan pertempuran” potensial.¹⁷

Kontradiksi antara kerangka kerja sama resmi dan ketidakpercayaan yang mendasari menunjukkan bahwa hubungan bilateral sangat rapuh. Meskipun ada kolaborasi dalam latihan bersama dan pertukaran pendidikan militer, peristiwa pemicu (misalnya, krisis maritim atau insiden diplomatik) dapat dengan cepat mengikis kepercayaan dan berpotensi memicu konflik.

2.2 Analisis Kerentanan Domestik Indonesia: Fokus pada Lembaga Keamanan Sipil

Kerentanan paling signifikan di Indonesia dalam skenario konflik hipotetis ini mungkin tidak terletak pada kekuatan militer konvensionalnya, tetapi pada tantangan internal yang menggerogoti stabilitas sosial dan efektivitas lembaga keamanan sipilnya. Fokus utamanya adalah pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang meskipun telah dipisahkan dari TNI pasca-1998, masih menghadapi tantangan reformasi yang fundamental.¹⁸

Tantangan Reformasi Polri

Reformasi Polri pasca-1998 bertujuan untuk mengubahnya dari lembaga militeristik menjadi alat negara sipil yang independen dan profesional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.19 Namun, reformasi ini dianggap “paradoksal” dan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.18

Masalah Korupsi dan Impunitas

Polri menghadapi masalah korupsi sistemik dan budaya impunitas yang mengakar.23 Kasus-kasus yang menjadi sorotan publik mencerminkan masalah ini:

• Kasus Teddy Minahasa: Seorang jenderal bintang dua terlibat dalam dugaan peredaran narkoba, sebuah kejahatan luar biasa.²⁵ Keterlibatan perwira berpangkat tinggi dalam kejahatan menunjukkan bahwa ada jaringan kriminal yang beroperasi di dalam institusi itu sendiri.²⁵
• Kasus Brotoseno: Seorang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihukum karena korupsi namun diaktifkan kembali ke jabatannya di Polri.²³ Kasus ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum terhadap anggota bermasalah, di mana keputusan etik yang dijatuhkan terhadapnya memprioritaskan “kelakuan baik” dan “prestasi” masa lalu daripada kejahatan korupsi yang terbukti.²³
• Dugaan KKN dalam Rekrutmen: Meskipun ada jaminan resmi bahwa proses penerimaan anggota Polri bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ²⁷, ada laporan tentang penipuan dan percaloan yang mengincar calon anggota dan keluarga mereka, seperti kasus penipuan dengan kerugian miliaran rupiah.²⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekerasan

Polri secara konsisten menempati peringkat atas sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan karena pelanggaran HAM.18 Laporan tahunan Ombudsman RI selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian menduduki peringkat teratas dengan total 3355 laporan.31 Tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penahanan yang tidak sesuai prosedur terus menjadi masalah yang dilaporkan oleh berbagai organisasi non-pemerintah.18

“Backing” dan Keterlibatan dalam Kejahatan

Terdapat dugaan bahwa oknum polisi berperan sebagai “backing” atau pelindung bagi kegiatan ilegal.32 Contohnya adalah dugaan keterlibatan oknum polisi dalam jaringan mafia tanah dan tambang ilegal.34 Jaringan-jaringan ini dapat membendung laporan, melindungi pelaku, dan memanipulasi proses hukum, menciptakan “negara bayangan” atau “negara dalam negara” di mana kekuasaan aparat melampaui batas-batas hukum.35

Tabel 2 merangkum kerentanan internal ini dan dampaknya terhadap stabilitas nasional.

Tabel 2: Kerentanan Internal Indonesia: Isu-isu Kunci dan Implikasinya terhadap Stabilitas Nasional

2.3 Wawasan dan Implikasi Strategis Bagian II

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sektor keamanan sipil Indonesia memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui masalah domestik. Berdasarkan logika sebab-akibat, adanya korupsi dan pelanggaran HAM di dalam Polri menyebabkan penurunan kepercayaan publik yang signifikan.³⁷ Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis dari 80,2% pada akhir 2021 menjadi 54,2% pada pertengahan Agustus 2022.³⁷

Penurunan kepercayaan publik ini menciptakan kesenjangan antara masyarakat dan polisi, yang pada gilirannya menghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas).³⁶ Ketika masyarakat tidak percaya pada polisi, mereka cenderung tidak melaporkan kejahatan atau bekerja sama dalam upaya pencegahan, yang melemahkan sistem keamanan internal negara dari akarnya.³⁶ Situasi ini secara fundamental menciptakan kerentanan keamanan internal yang dapat dieksploitasi oleh musuh eksternal. Skenario hipotetis Australia akan berfokus pada eksploitasi kerentanan ini, bukan hanya pada kekuatan militer konvensional.

Fenomena rangkap jabatan perwira tinggi di BUMN dan kabinet juga menunjukkan adanya “politisasi” atau “negara dalam negara” di mana kekuasaan aparat melampaui batas-batas hukum.⁴² Meskipun penunjukan ini sering kali dibenarkan dengan alasan untuk “membantu menangani konflik dan kasus,” kritik menunjukkan bahwa hal ini melanggar undang-undang dan menciptakan konflik kepentingan.⁴⁰ Kondisi ini menunjukkan ketidakstabilan mendasar yang dapat menjadi target empuk dalam peperangan non-kinetik modern.

Bagian III: Skenario Operasi Militer Hipotetis Australia terhadap Indonesia

Skenario operasional hipotetis ini dibangun di atas premis bahwa setiap potensi konflik antara Australia dan Indonesia tidak akan berbentuk invasi darat skala penuh. Hal tersebut tidak realistis secara logistik dan tidak sejalan dengan doktrin “Strategi Penolakan” Australia. Sebaliknya, skenario ini mengandaikan bahwa Australia akan melakukan operasi yang terbatas dan strategis, dengan tujuan spesifik untuk melumpuhkan kemampuan Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan jalur laut yang krusial.

3.1 Asumsi Dasar dan Tujuan Strategis Skenario

Asumsi:

• Pemicu Konflik: Eskalasi konflik dipicu oleh krisis regional, seperti perselisihan maritim di Selat Lombok atau Laut Timor yang melibatkan aset-aset vital, misalnya kapal selam.
• Sifat Konflik: Konflik terbatas, tidak melibatkan invasi darat berskala besar atau pendudukan wilayah.
• Ketergantungan Australia: Operasi sangat bergantung pada kapabilitas non-kinetik dan teknologi asimetris.

Tujuan Operasional Australia:

1. Melumpuhkan Komando dan Kendali: Mengganggu komunikasi dan koordinasi antara Mabes TNI dan pangkalan-pangkalan di wilayah.
2. Memicu Disrupsi Internal: Menyisipkan ketidakstabilan sosial dan kekacauan sipil di dalam Indonesia, mengalihkan sumber daya keamanan internal dari pertahanan eksternal.
3. Menghancurkan Aset Strategis: Menetralisir aset-aset pertahanan utama Indonesia yang penting untuk proyeksi kekuatan maritim dan udara.
4. Mencapai Tujuan dengan Risiko Minimal: Memaksa negosiasi atau mencapai hasil yang diinginkan dengan risiko minimal bagi personel Australia.

3.2 Fase Pra-Serangan (Pengendalian dan Disinformasi)

Fase ini didominasi oleh operasi non-kinetik yang dirancang untuk melunakkan musuh dari dalam, sebelum serangan fisik dimulai. Australian Signals Directorate (ASD) akan menjadi aktor sentral dalam fase ini.⁹

Operasi Siber Ofensif

• Targeting Infrastruktur Kritis: Serangan siber akan menargetkan infrastruktur komunikasi militer, jaringan listrik, dan sistem keuangan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekacauan dan mengganggu fungsi-fungsi dasar negara.¹²
• Disrupsi Komando dan Kendali: Serangan akan secara spesifik mengganggu komunikasi antara markas besar militer dan pangkalan-pangkalan di daerah, seperti Lantamal, Lanal, dan Lanud.⁴³ Gangguan ini akan melumpuhkan respons awal, menyebabkan kebingungan di antara komandan dan unit lapangan.

Operasi Disinformasi

• Eksploitasi Kerentanan Internal: Menggunakan media sosial dan platform digital, ASD akan menyebarkan disinformasi yang mengeksploitasi kerentanan internal yang teridentifikasi dalam Bagian II.³⁷ Pesan-pesan ini akan dirancang untuk memicu kerusuhan dan ketidakstabilan sosial, mengalihkan sumber daya keamanan sipil (Polri) dari ancaman eksternal.⁹
• Studi Kasus: Aceh: Sebagai contoh, operasi disinformasi akan menargetkan wilayah yang memiliki sejarah ketegangan, seperti Aceh. Laporan ini mengidentifikasi bahwa peringatan 20 tahun perdamaian Helsinki di Aceh pada tahun 2025 masih sensitif karena isu-isu hak dan kewenangan yang belum sepenuhnya terwujud.⁴⁵ Propaganda siber akan membangkitkan isu ini, menyebarkan klaim palsu tentang janji-janji yang tidak terpenuhi untuk memicu ketidakpuasan.⁴⁵ Skenario ini akan berujung pada demonstrasi sipil dan kerusuhan ⁴⁷, yang memaksa TNI dan Polri di Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh untuk dikerahkan guna menjaga ketertiban umum, mengalihkan mereka dari kesiapan pertahanan eksternal.⁴⁹

3.3 Fase Kinetik (Serangan Strategis) dan Target Utama

Setelah fase pra-serangan menciptakan kekacauan yang cukup, fase kinetik akan dimulai. Serangan ini tidak bertujuan untuk merebut wilayah, melainkan untuk melumpuhkan aset-aset militer strategis yang penting untuk kemampuan Indonesia dalam memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan jalur laut.

Target Utama:

• Pangkalan TNI AL: Menargetkan pangkalan-pangkalan TNI AL utama di sepanjang pendekatan utara, seperti Lantamal XIV Sorong di Papua Barat dan Lantamal I di Belawan, Sumatra Utara.⁴³ Pangkalan-pangkalan ini dianggap sangat strategis karena kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.⁵¹
• Pangkalan TNI AU: Menyerang pangkalan TNI AU kritis, seperti Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda di Aceh atau pangkalan di Palembang, yang memiliki tanggung jawab untuk mengamankan wilayah udara dan Selat Malaka yang strategis.⁴⁴

Metodologi Serangan:

• Operasi Kapal Selam: Kapal selam kelas Collins RAN akan digunakan untuk operasi siluman dan pengumpulan intelijen sebelum dan selama serangan. Aset-aset ini dapat menyusup ke wilayah perairan musuh tanpa terdeteksi untuk mengidentifikasi target dan mengumpulkan data.⁵
• Serangan Udara Presisi: F-35A RAAF akan digunakan untuk meluncurkan serangan udara presisi. Kemampuan silumannya akan memungkinkan penetrasi mendalam tanpa terdeteksi oleh radar musuh, sementara sensor canggihnya dapat mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi.⁸ Pesawat ini akan menargetkan sistem pertahanan udara, radar, dan landasan pacu untuk melumpuhkan kemampuan respons Indonesia.

Tabel 3 memvisualisasikan bagaimana teori dan kerentanan dari Bagian I dan II diterapkan dalam skenario ini.

Tabel 3: Target-target Strategis dan Aspek Operasional dalam Skenario Hipotetis

3.4 Dampak dan Konsekuensi Hipotetis Pasca-Konflik

Tujuan dari serangan yang terbatas ini adalah untuk mencapai kemenangan yang cepat dan memaksa negosiasi tanpa perlu invasi darat yang mahal. Keberhasilan operasional akan bergantung pada seberapa efektif operasi non-kinetik dalam memicu kerusuhan internal dan seberapa efisien serangan kinetik dalam melumpuhkan infrastruktur komando dan kendali.

Konflik semacam itu akan memiliki konsekuensi politik dan ekonomi yang parah bagi kedua negara, yang dapat memicu ketidakstabilan regional dan menguji aliansi-aliansi yang ada. Bagi Indonesia, dampak terburuk mungkin bukan pada kerugian militer, tetapi pada kekacauan internal dan keruntuhan sosial yang diakibatkan oleh eksploitasi kerentanan keamanan domestik.

Kesimpulan dan Wawasan Strategis

Berdasarkan analisis strategis dan skenario hipotetis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kalkulasi strategis Australia kemungkinan besar tidak akan mengarah pada invasi skala penuh terhadap Indonesia. Invasi konvensional tidak realistis mengingat ukuran relatif ADF yang kecil dan doktrin pertahanan Australia yang bergeser ke arah “Strategi Penolakan” yang defensif. Australia berinvestasi dalam kapabilitas yang dirancang untuk mencegah dan menghalangi, bukan untuk menduduki.

Sebaliknya, setiap operasi hipotetis akan bersifat terbatas, strategis, dan sangat bergantung pada kapabilitas non-kinetik untuk mengeksploitasi kerentanan internal dan mencapai tujuan politik tertentu. Laporan ini menegaskan bahwa kelemahan keamanan Indonesia yang paling signifikan mungkin tidak terletak pada kekuatan militernya, tetapi pada isu-isu internal seperti korupsi, kurangnya kepercayaan publik, dan budaya impunitas. Isu-isu ini menciptakan celah yang dapat ditargetkan dan dimanipulasi dalam peperangan modern yang mencakup domain siber dan informasi.

Oleh karena itu, bagi Indonesia, keamanan nasional di masa depan sangat bergantung pada penguatan tata kelola, reformasi kelembagaan, dan penanggulangan korupsi secara fundamental. Stabilitas internal, kohesi sosial, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keamanan sipil adalah benteng pertama dan paling penting melawan ancaman yang berpotensi datang dari luar, terutama dalam era di mana peperangan non-kinetik sama pentingnya dengan konflik bersenjata konvensional. Laporan ini berfungsi sebagai alat analitis untuk memahami dinamika strategis yang kompleks dan menegaskan pentingnya reformasi internal sebagai pilar utama ketahanan nasional.

Works cited

1. Australian Defence Force – Wikipedia, accessed on August 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Defence_Force
2. 2024 National Defence Strategy and 2024 Integrated Investment …, accessed on August 23, 2025, https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2024-national-defence-strategy-2024-integrated-investment-program
3. The Importance of the Inner Arc to Australian Defence Policy and Planning, accessed on August 23, 2025, https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstreams/5fdcfa0f-9542-4ad1-8ee1-8a79159ba8c5/download
4. Multi-domain combat units and preparing Australia for an era of ‘archipelagic denial’, accessed on August 23, 2025, https://www.aspistrategist.org.au/multi-domain-combat-units-and-preparing-australia-for-an-era-of-archipelagic-denial/
5. Royal Australian Navy – Wikipedia, accessed on August 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Australian_Navy
6. AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?, accessed on August 23, 2025, https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security
7. AUKUS – Wikipedia, accessed on August 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/AUKUS
8. F-35A Lightning II | Air Force, accessed on August 23, 2025, https://www.airforce.gov.au/aircraft/f-35a-lightning-ii
9. About | Australian Signals Directorate, accessed on August 23, 2025, https://www.asd.gov.au/about
10. What we do | Australian Signals Directorate, accessed on August 23, 2025, https://www.asd.gov.au/about/what-we-do
11. Unveiling the Powerhouse: Inside Australia’s Department of Defence’s Secret Operations, accessed on August 23, 2025, https://thingscope.cs.columbia.edu/department-of-defence-australia
12. Offensive cyber | Australian Signals Directorate, accessed on August 23, 2025, https://www.asd.gov.au/about/what-we-do/offensive-cyber
13. Australian Secret Intelligence Service | Directory, accessed on August 23, 2025, https://www.directory.gov.au/portfolios/foreign-affairs-and-trade/australian-secret-intelligence-service
14. asis.gov.au, accessed on August 23, 2025, https://www.asis.gov.au/Careers/Roles-Overview/#:~:text=The%20face%20of%20Australia’s%20overseas,develop%20and%20manage%20intelligence%20operations.&text=Support%20our%20operations%20by%20researching,and%20reporting%20on%20secret%20intelligence.
15. DIO – National Intelligence Community, accessed on August 23, 2025, https://www.intelligence.gov.au/agencies/dio
16. Australia–Indonesia Security Agreements – Wikipedia, accessed on August 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Australia%E2%80%93Indonesia_Security_Agreements
17. Indonesia and Australia: Defence cooperation under Prabowo – Lowy Institute, accessed on August 23, 2025, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-australia-defence-cooperation-under-prabowo
18. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, accessed on August 20, 2025, https://bemfh.upnvj.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Kajian-Reformabasi-Polri.pdf
19. Pengembalian Polri Dibawah TNI atau Kemendagri Mencederai …, accessed on August 20, 2025, https://www.krjogja.com/nasional/1245375439/pengembalian-polri-dibawah-tni-atau-kemendagri-mencederai-reformasi
20. PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM … – Jurnal, accessed on August 20, 2025, https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/417/pdf/931
21. Kepolisian Negara Republik Indonesia – Wikipedia bahasa …, accessed on August 20, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
22. POSISI POLRI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA 1 – DPR RI, accessed on August 20, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-1-I-P3DI-Januari-2022-212.pdf
23. Sudah Korupsi tapi Tidak Dipecat? Bukti Konkret Polri Anti … – ICW, accessed on August 20, 2025, https://antikorupsi.org/id/sudah-korupsi-tapi-tidak-dipecat-bukti-konkret-polri-anti-pemberantasan-korupsi
24. Buku Reformasi Kepolisian – UII Press – Deepublish Store, accessed on August 20, 2025, https://deepublishstore.com/produk/buku-reformasi-kepolisian/
25. Saat Jenderal Polisi Bintang Dua Terlibat Dugaan Peredaran Narkoba… – KOMPAS.com, accessed on August 20, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07472111/saat-jenderal-polisi-bintang-dua-terlibat-dugaan-peredaran-narkoba?page=all
26. Rangkuman Kasus Teddy Minahasa, dari Tersangka hingga Vonis – Tirto.id, accessed on August 20, 2025, https://tirto.id/rangkuman-kasus-teddy-minahasa-dari-tersangka-hingga-vonis-gGjN
27. Polri Pastikan, Seleksi Masuk Akpol, Bintara, Tamtama Bebas Calo …, accessed on August 20, 2025, https://rm.id/baca-berita/nasional/167202/polri-pastikan-seleksi-masuk-akpol-bintara-tamtama-bebas-calo-no-kkn
28. Anak Polisi yang Tertipu Rp 1,35 M Pernah Gagal Tes Masuk Akpol – detikNews, accessed on August 20, 2025, https://news.detik.com/berita/d-5131771/anak-polisi-yang-tertipu-rp-1-35-m-pernah-gagal-tes-masuk-akpol
29. Praktik Jual Beli Kursi dalam SPMB Terungkap, Dihargai hingga Rp 8 Juta – detikcom, accessed on August 20, 2025, https://www.detik.com/jateng/berita/d-7957747/praktik-jual-beli-kursi-dalam-spmb-terungkap-dihargai-hingga-rp-8-juta
30. Kompilasi Liputan Klub Jurnalis Investigasi Mengungkap Dugaan Korupsi di Program Kartu Prakerja dan Darurat Covid-19 | ICW, accessed on August 20, 2025, https://antikorupsi.org/id/kompilasi-liputan-klub-jurnalis-investigasi-mengungkap-dugaan-korupsi-di-program-kartu-prakerja-dan
31. [RILIS KOALISI] Hari Bhayangkara ke-79: Momentum Reformasi …, accessed on August 20, 2025, https://icjr.or.id/hari-bhayangkara-ke-79-momentum-reformasi-polri-bukan-sekadar-seremoni/
32. 5634 Model Pembinaan Dan Pengawasan Kepada … – OJS Unida, accessed on August 20, 2025, https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/13245/5208/42508
33. Polisi Diduga Jadi Backing Bandar Narkoba di Kabupaten Tana Toraja – YouTube, accessed on August 20, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=puzkjtBNWDk
34. Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar, accessed on August 20, 2025, https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polri-bongkar-tambang-timah-ilegal-di-bekasi-kerugian-negara-capai-rp10-miliar
35. Presiden Diminta Bersihkan Jaringan Mafia Tanah di Istana Negara, Polri dan Kementerian ATR/BPN – Suarapemredkalbar.com, accessed on August 20, 2025, https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/11092022/presiden-diminta-bersihkan-jaringan-mafia-tanah-di-istana-negara-polri-dan-kementerian-atrbpn
36. Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi …, accessed on August 20, 2025, https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/index.php/LitbangPOLRI/article/download/238/174/
37. TANTANGAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI POLRI … – DPR RI, accessed on August 20, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat—20-II-P3DI-Oktober-2022-187.pdf
38. Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas – Jurnal, accessed on August 20, 2025, https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/90/41
39. Deretan Pensiunan Jenderal Polisi yang Jadi Komisaris BUMN – Kompas Money, accessed on August 20, 2025, https://money.kompas.com/read/2021/06/14/130123326/deretan-pensiunan-jenderal-polisi-yang-jadi-komisaris-bumn?page=all
40. TNI–Polri Aktif Rangkap Jabatan: Problematik – International Relations BINUS University -, accessed on August 20, 2025, https://ir.binus.ac.id/2020/07/06/tni-polri-aktif-rangkap-jabatan-problematik/
41. Sosok 5 Jenderal Berlatar Belakang Polri di Kabinet Prabowo, Punya Karir Mentereng Saat Jadi Polisi – TribunNews.com, accessed on August 20, 2025, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/10/21/sosok-5-jenderal-berlatar-belakang-polri-di-kabinet-prabowo-punya-karir-mentereng-saat-jadi-polisi
42. TNI/Polri Aktif di BUMN : Keengganan Pemerintah Melaksanakan …, accessed on August 20, 2025, https://setara-institute.org/tnipolri-aktif-di-bumn-keengganan-pemerintah-melaksanakan-reformasi-tnipolri/
43. PROFILE – LANTAMAL I – TNI AL, accessed on August 23, 2025, https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/ABOUTUS/PROFILE.aspx
44. Pangkalan Udara TNI AU Palembang sangat strategis – ANTARA News, accessed on August 23, 2025, https://www.antaranews.com/berita/371450/pangkalan-udara-tni-au-palembang-sangat-strategis
45. Aceh’s 20th Anniversary of Peace Tomorrow, Governor Requests No …, accessed on August 21, 2025, https://voi.id/en/news/505100
46. Ratusan Tokoh Dunia Hadiri Peringatan 20 Tahun MoU Helsinki di …, accessed on August 21, 2025, https://thejurnal.id/news/ratusan-tokoh-dunia-hadiri-peringatan-20-tahun-mou-helsinki-di-banda-aceh/index.html
47. Berita Topik Berita Banda Aceh Terbaru Hari Ini – Prohaba.co, accessed on August 21, 2025, https://prohaba.tribunnews.com/topic/berita-banda-aceh
48. Tak Ada Ruang untuk Premanisme, Polda Aceh Amankan 7 Orang …, accessed on August 21, 2025, https://mitramabes.com/tak-ada-ruang-untuk-premanisme-polda-aceh-amankan-7-orang-terkait-keributan-di-kantor-perkim-aceh/
49. TNI AD Tanggulangi Terorisme di Bandara Internasional Iskandar Muda Aceh – Indonesiadefense.com | Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini Hankam Dan TNI %, accessed on August 21, 2025, https://indonesiadefense.com/tni-ad-tanggulangi-terorisme-di-bandara-internasional-iskandar-muda-aceh/
50. Update Prakiraan Cuaca Sebagian Aceh Besok Hingga, Sabtu 23 Agustus 2025, accessed on August 21, 2025, https://aceh.tribunnews.com/2025/08/20/update-prakiraan-cuaca-sebagian-aceh-besok-hingga-sabtu-23-agustus-2025
51. TNI AL Resmi Miliki 14 Lantamal – Inspektorat Jenderal Kemhan RI, accessed on August 23, 2025, https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/08/24/tni-al-resmi-miliki-14-lantamal.html
52. Koarmada I membawahi lima Pangkalan Utama Angkatan Laut, accessed on August 23, 2025, https://koarmada1.tnial.mil.id/laman/pangkalan-komando-armada-i

About The Author

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) has followed his curiosity throughout life, which has carried him into the fields of Sociology of Anthropology of Religion in Southeast Asia, Islamic Studies, Sufism, Cosmology, and Security, Geostrategy, Terrorism, and Geopolitics. Prof. KBA is the author of over 30 books and 50 academic and professional journal articles and book chapters. His academic training is in social anthropology at La Trobe University, Islamic Political Science at the University of Malaya, and Islamic Legal Studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He received many fellowships: Asian Public Intellectual (The Nippon Foundation), IVLP (American Government), Young Muslim Intellectual (Japan Foundation), and Islamic Studies from Within (Rockefeller Foundation). Currently, he is Dean of Faculty and Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

See author's posts