Aceh sebagai Cermin Indonesia: Dari Nalar Keamanan menuju Nalar Geopolitik dan Geostrategi

Pendahuluan

Dalam sebuah diskusi di salah satu warung kopi di sudut kota Banda Aceh beberapa waktu lalu, saya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi jarang diajukan secara jujur di Jakarta: apa sesungguhnya yang dilihat negara ketika ia memandang Aceh? Jawaban yang muncul, baik yang diucapkan maupun tersirat, nyaris seragam. Negara melihat Aceh terutama sebagai persoalan keamanan. Negara melihat mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, jejaring mereka, partai lokal yang lahir dari rahim perlawanan, serta kemungkinan gangguan yang dapat muncul apabila hubungan dengan kelompok ini tidak dirawat. Sejak Nota Kesepahaman Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, cara pandang itu tidak banyak bergeser. Perubahan hanya terjadi pada instrumennya: dari operasi militer ke insentif politik, dari penangkapan ke distribusi proyek, dari pengepungan wilayah ke pemeliharaan loyalitas elite.

Saya tidak menafikan bahwa pendekatan keamanan pernah memiliki alasan historisnya. Konflik bersenjata selama hampir tiga dekade meninggalkan luka yang dalam, dan perdamaian yang rapuh memang menuntut kewaspadaan. Tetapi kewaspadaan yang dipertahankan terlalu lama tanpa pembaruan cara pandang akan berubah menjadi kebutaan. Aceh hari ini bukan Aceh tahun 2005. Masyarakatnya telah bergerak jauh melampaui batas-batas yang dipetakan oleh aparatus keamanan. Posisi geografisnya kembali menjadi rebutan kepentingan kawasan. Kekayaan alamnya memasuki babak baru melalui penemuan gas di Laut Andaman. Generasi mudanya tumbuh dengan akses pendidikan yang lebih baik daripada sebagian besar provinsi lain, tetapi dengan peluang ekonomi yang jauh lebih sempit.

Artikel ini berangkat dari keyakinan bahwa cara Jakarta mengurus Aceh adalah potret paling jernih tentang cara Indonesia mengurus dirinya sendiri. Di Aceh, seluruh kecenderungan tata kelola nasional tampak dalam bentuknya yang paling telanjang: sentralisme yang dibungkus desentralisasi, politik transaksional yang menggantikan kebijakan, eksploitasi sumber daya yang dinarasikan sebagai pembangunan, dan nalar keamanan yang menggantikan nalar kenegaraan. Karena itu, pertanyaan tentang Aceh bukan pertanyaan tentang satu provinsi saja. Ia adalah pertanyaan tentang apakah Indonesia mampu membaca wilayahnya sendiri dengan kacamata geopolitik dan geostrategi, atau terus membacanya dengan kacamata ancaman.

Dua Dekade Helsinki dan Kemiskinan Imajinasi Negara

Tahun 2025 menandai dua puluh tahun perdamaian di Aceh. Capaian ini patut dihormati. Di banyak belahan dunia, kesepakatan damai runtuh dalam lima tahun pertama, dan konflik kembali muncul dengan wajah yang lebih brutal. Aceh tidak mengalami itu. Senjata diserahkan, pasukan non-organik ditarik, partai lokal dibentuk, dan mantan panglima perang kini menduduki kursi gubernur melalui pemilihan umum. Muzakir Manaf, yang dua dekade lalu memimpin sayap militer GAM, dilantik sebagai Gubernur Aceh pada Februari 2025. Bagi pengamat dari luar, fakta ini merupakan bukti keberhasilan rekonsiliasi.

Namun, keberhasilan menjaga perdamaian tidak sama dengan keberhasilan membangun masa depan. Masalahnya terletak pada cara negara memaknai perdamaian itu sendiri. Jakarta memperlakukan Helsinki sebagai titik akhir, bukan titik berangkat. Perdamaian dipahami sebagai berhentinya tembakan, bukan sebagai kesempatan untuk menata ulang hubungan pusat dan daerah secara mendalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir sebagai terjemahan hukum dari nota kesepahaman, tetapi implementasinya berjalan lambat, penuh tarik-ulur, dan sering kali dibaca sebagai konsesi yang harus diawasi, bukan sebagai kerangka yang harus dihidupkan.

Instrumen paling nyata dari perdamaian itu adalah Dana Otonomi Khusus. Sejak 2008 hingga hari ini, Aceh telah menerima lebih dari seratus triliun rupiah. Namun, angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Sumatera, yakni 12,64 persen pada 2024. Paradoks ini biasanya dibaca di Jakarta sebagai kegagalan moral elit Aceh: korupsi, salah kelola, dan belanja yang menumpuk pada infrastruktur. Sebagian dari penilaian itu benar, dan saya tidak hendak membela tata kelola yang buruk di tingkat lokal. Namun, pembacaan tersebut menyembunyikan satu kenyataan yang lebih mendasar. Skema dana otsus dirancang sebagai harga perdamaian, bukan sebagai investasi strategis. Uang dikirim tanpa desain tentang apa yang hendak dibangun, industri apa yang hendak dihidupkan, dan posisi apa yang hendak dimainkan Aceh di kawasan. Uang yang tidak disertai imajinasi hanya akan menimbulkan ketergantungan.

Kini, menjelang berakhirnya dana otsus pada 2027, perdebatan kembali berkisar pada angka. Badan Legislasi DPR menyetujui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif pada Mei 2026, dan wacana alokasi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum nasional mengemuka. Perdebatan itu penting, tetapi ia mengulang kesalahan yang sama apabila hanya membahas besaran transfer. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah negara memiliki gagasan tentang Aceh sebagai wilayah strategis, atau hanya memiliki anggaran untuk menenangkannya. Kemiskinan di Aceh tidak hanya menimpa sebagian rakyatnya. Kemiskinan yang lebih parah justru terletak pada imajinasi negara tentang Aceh.

Politik Belah Bambu dan Batas Nalar Keamanan

Dalam tradisi politik Nusantara, ada istilah yang menggambarkan cara penguasa menjinakkan kekuatan yang berpotensi melawan: belah bambu. Satu sisi diangkat, sisi lain diinjak. Pihak yang diangkat merasa dimuliakan, pihak yang diinjak merasa dikhianati, dan keduanya sibuk berhadapan satu sama lain sehingga lupa pada pihak yang memegang kapak. Dalam diskusi di warung kopi itu, saya menyampaikan bahwa pola hubungan Jakarta dengan eksponen GAM selama dua dekade terakhir, disengaja atau tidak, memperlihatkan logika yang serupa.

Sejarah politik Aceh pascadamai adalah sejarah fragmentasi. Mantan kombatan terbelah dalam pemilihan gubernur 2006 dan 2012. Partai Aceh berhadapan dengan Partai Nanggroe Aceh yang didirikan oleh bekas rekan seperjuangan. Loyalitas bergeser mengikuti akses terhadap proyek, jabatan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Setiap siklus pemilihan melahirkan kubu baru, dan setiap kubu mencari restu nasional untuk menang. Dari sudut pandang keamanan jangka pendek, pola ini tampak efektif. Tidak ada kekuatan tunggal yang cukup solid untuk kembali mengangkat senjata atau menggalang tuntutan politik yang radikal. Namun efektivitas itu dibayar mahal.

Harga pertama adalah lahirnya kelas politik yang legitimasi bergantung pada dua hal: patronase Jakarta dan ingatan tentang konflik. Selama kedua hal itu tersedia, kelas politik ini tidak memiliki insentif untuk membangun basis kebijakan yang produktif. Konflik dijaga sebagai memori politik yang dapat ditukar di meja negosiasi. Setiap kali pusat menunda pelaksanaan kewenangan khusus, isu pengkhianatan Helsinki kembali muncul. Setiap kali elit lokal membutuhkan dukungan, ancaman ketidakstabilan disiratkan. Hubungan pusat dan daerah menjadi pasar gelap politik yang tidak pernah membicarakan pembangunan.

Harga kedua jauh lebih serius: negara kehilangan kemampuan membaca Aceh di luar lensa GAM. Seolah-olah Aceh hanya terdiri dari mantan kombatan, keluarga mereka, dan jaringan mereka. Padahal masyarakat Aceh memiliki instrumen sosial yang jauh lebih luas dan lebih tua. Ada ulama dan jaringan dayah yang menjadi rujukan moral sebagian besar masyarakat desa. Ada kampus-kampus yang menghasilkan ribuan sarjana setiap tahun. Ada organisasi perempuan yang menjadi tulang punggung pemulihan pascatsunami dan pascakonflik. Ada saudagar, nelayan, petani kopi Gayo, komunitas Alas, Singkil, dan Tamiang yang memiliki kepentingan dan aspirasinya sendiri. Ada diaspora Aceh di Malaysia yang terhubung erat dengan kampung halaman. Kemunculan Partai Adil Sejahtera Aceh yang digerakkan kalangan dayah dan meraih empat kursi di DPRA pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa lanskap politik Aceh sedang bergeser, dan pergeseran itu tidak dapat dibaca dengan peta lama.

Nalar keamanan memiliki batas bawaan. Ia hanya mampu melihat apa yang dianggapnya ancaman. Ia tidak dirancang untuk melihat potensi, perubahan struktur sosial, atau kepentingan pihak luar yang bekerja melalui jalur ekonomi dan budaya. Ketika seluruh perhatian negara terhadap Aceh disalurkan melalui kacamata ini, akibatnya bukan hanya salah membaca, melainkan juga salah mengurus.

Aceh dalam Peta Geopolitik: Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudra Hindia

Jika peta Asia dibentangkan tanpa garis batas administratif, Aceh tidak tampak sebagai ujung terluar Indonesia. Aceh tampak sebagai engsel. Ia berdiri di mulut utara Selat Malaka, jalur pelayaran yang dilalui sebagian besar perdagangan energi dan barang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di baratnya terbentang Samudra Hindia yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Di utaranya terhampar Laut Andaman, yang mempertemukan Aceh dengan pantai Thailand, Myanmar, dan gugusan Kepulauan Andaman dan Nikobar milik India. Pulau Weh dan Sabang berada tepat di titik masuk kapal-kapal yang hendak menembus selat. Tidak banyak wilayah di Indonesia yang memiliki posisi seperti ini.

Posisi itu bukan penemuan baru. Kesultanan Aceh Darussalam membangun kejayaannya justru karena memahami nilai strategis tersebut. Pada abad keenam belas dan ketujuh belas, Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmani, berdagang dengan Gujarat dan Benggala, dan bersaing dengan Portugis di Malaka. Aceh adalah salah satu wilayah terakhir di Nusantara yang tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda, setelah perang panjang yang dimulai pada 1873. Ingatan tentang Aceh sebagai entitas politik yang berdaulat dan berwawasan maritim tidak pernah benar-benar hilang dari kesadaran masyarakatnya. Ingatan ini adalah bagian dari identitas, bukan sekadar romantisme.

Dalam konteks hari ini, nilai strategis Aceh justru meningkat. Persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik menjadikan Selat Malaka salah satu titik tekan paling sensitif di dunia. Tiongkok menyadari kerentanannya terhadap penutupan selat ini dan membangun jalur alternatif melalui Myanmar. India memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Andaman dan Nikobar, yang jaraknya dari Sabang lebih dekat daripada jarak Sabang ke Jakarta. India pun telah menyatakan minat mengembangkan pelabuhan Sabang sejak 2018. Amerika Serikat, Jepang, dan Australia memandang jalur ini sebagai urat nadi keamanan maritim sekutu. Semua kekuatan ini memiliki alasan untuk memperhatikan Aceh, bahkan ketika Jakarta sendiri memandangnya terutama sebagai wilayah bekas konflik.

Pada tingkat kawasan, Aceh juga menempati posisi yang unik dalam kerja sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang masuk dalam dua koridor ekonomi sekaligus: koridor Banda Aceh-Medan-Pekanbaru-Palembang dan koridor Ranong-Phuket-Aceh. Artinya, dalam kerangka kawasan, Aceh bukan pinggiran. Ia adalah simpul yang menghubungkan Sumatera dengan daratan Asia Tenggara bagian barat. Namun simpul ini hanya bermakna apabila negara memperlakukannya sebagai pintu gerbang, bukan sebagai pagar.

Di sinilah letak perbedaan antara nalar keamanan dan nalar geostrategi. Nalar keamanan bertanya siapa yang berpotensi mengganggu. Nalar geostrategi bertanya siapa yang berkepentingan, apa yang dapat dimainkan, dan bagaimana posisi geografis dapat diubah menjadi daya tawar nasional. Jakarta selama ini mengajukan pertanyaan pertama. Tetangga-tetangga Indonesia, sebaliknya, sudah lama mengajukan pertanyaan kedua.

Malaysia Membaca Aceh, Jakarta Membaca GAM

Malaysia memberi contoh paling dekat tentang bagaimana sebuah negara membaca Aceh melalui kepentingannya. Setiap negara wajar membaca wilayah tetangganya berdasarkan kepentingan nasional. Tetapi kewajaran itu tidak menghapus kenyataan bahwa kepentingan tetangga dapat berbenturan dengan kepentingan Indonesia. Ketidakwajaran baru muncul ketika negara pemilik wilayah justru tidak membaca kepentingan itu sama sekali, sehingga tidak mampu membedakan kapan kedekatan berubah menjadi pengaruh, dan kapan pengaruh berubah menjadi ancaman.

Hubungan Malaysia dengan Aceh berakar pada sejarah panjang. Komunitas keturunan Aceh telah lama menetap di Yan, Kedah, di Pulau Pinang, dan di sejumlah kawasan Selangor. Pada masa konflik, sebagian warga Aceh menjadikan Malaysia tempat berlindung dan mencari penghidupan. Ketika perdamaian dirundingkan, Malaysia termasuk dalam lima negara ASEAN yang mengirim personel ke Misi Pemantau Aceh bersama Uni Eropa. Ikatan kekerabatan, bahasa, mazhab, dan sejarah perdagangan menjadikan Selat Malaka lebih menyerupai halaman bersama daripada batas negara.

Ikatan itu kini diterjemahkan ke dalam arus ekonomi yang nyata. Wisatawan Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh. Pada Agustus 2025, misalnya, dari 4.314 kunjungan wisatawan asing yang tercatat Badan Pusat Statistik, 3.210 di antaranya berasal dari Malaysia. Penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Pulau Pinang ke Banda Aceh menjadi jalur harian bagi pelancong, pelajar, pedagang, dan pasien. Rumah sakit di Pulau Pinang telah lama menjadi tujuan berobat bagi keluarga Aceh kelas menengah. Pemerintah Aceh mendorong pembukaan jalur pelayaran langsung Lhokseumawe-Penang, dan pada April 2026 pelaku usaha Aceh menandatangani kerja sama ekspor dengan mitra Malaysia di Kuala Lumpur untuk menghidupkan kembali perdagangan maritim lintas selat.

Bagi Malaysia, Aceh memiliki arti strategis yang berlapis. Aceh adalah pasar yang dekat, sumber komoditas, tujuan wisata halal yang secara kultural akrab, dan wilayah yang stabilitasnya menentukan keamanan mulut utara Selat Malaka. Pelabuhan-pelabuhan Malaysia di pantai barat semenanjung berkepentingan terhadap dinamika logistik di seberang selat. Ketika banjir bandang melanda Aceh pada akhir November 2025, bantuan medis Malaysia tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada 29 November, tercatat sebagai bantuan medis internasional pertama yang masuk ke Aceh. Kehadiran cepat itu memiliki makna simbolik yang tidak boleh diremehkan.

Karena itu, Malaysia sangat boleh jadi merupakan ancaman strategis bagi Indonesia di Aceh, bukan dalam arti militer yang terbuka, tetapi dalam arti persaingan pengaruh. Malaysia bukan aktor yang berdiri sendiri. Sebagai anggota Persemakmuran dan bagian dari Five Power Defence Arrangements bersama Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura, Malaysia terikat pada arsitektur keamanan yang berakar pada kepentingan bekas kekuatan kolonial Inggris di Selat Malaka. Dalam arsitektur itu, stabilitas dan orientasi politik wilayah di seberang selat bukan perkara netral. Sejarah hubungan kedua negara juga mengingatkan bahwa persaudaraan serumpun tidak menghalangi rivalitas: dari konfrontasi 1963-1966 hingga lepasnya Sipadan dan Ligitan pada 2002, ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia karena negeri itu lebih hadir dan lebih konsisten mengelola kedua pulau. Pelajaran dari Sipadan dan Ligitan sangat relevan bagi Aceh: dalam politik kawasan, pihak yang hadir dan mengurus akan memperoleh legitimasi, sedangkan pihak yang absen akan kehilangannya, sekalipun secara hukum ia pemilik sah.

Upaya Malaysia menancapkan pengaruh di Aceh berlangsung melalui jalur yang lunak dan sah, dan justru karena itu sulit dibaca oleh nalar keamanan. Jalur pertama adalah pendidikan. Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, dan kampus-kampus lain telah lama menjadi tujuan studi pascasarjana bagi dosen, ulama muda, dan birokrat Aceh, yang kemudian kembali membawa jaringan, cara pandang, dan loyalitas akademik terhadap almamaternya. Jalur kedua adalah kesehatan, melalui rumah sakit di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur yang menjadi rujukan keluarga Aceh. Jalur ketiga adalah pasar kerja dan diaspora, yang menjadikan Malaysia sumber nafkah bagi ribuan keluarga di kampung-kampung Aceh. Jalur keempat adalah kemanusiaan, yang tampak sejak rekonstruksi pascatsunami hingga bantuan medis pascabanjir 2025. Jalur kelima adalah perdagangan dan konektivitas, dari penerbangan langsung, rencana pelayaran Lhokseumawe-Penang, hingga kerja sama ekspor pelaku usaha Aceh dengan mitra Malaysia. Di atas semua itu bekerja wacana identitas Dunia Melayu dan keislaman bersama, yang menempatkan Aceh dan Malaysia dalam satu imajinasi peradaban. Tidak satu pun dari jalur ini melanggar hukum. Namun jika semuanya bergerak ke arah yang sama sementara Jakarta absen, hasilnya adalah pergeseran orientasi masyarakat Aceh ke seberang selat.

Bandingkan dengan cara Jakarta membaca Aceh. Pertanyaan yang diajukan aparatus negara selama ini berkisar pada siapa memimpin kubu mana, siapa dekat dengan siapa, dan apakah ada tanda-tanda kebangkitan tuntutan politik lama. Pertanyaan tentang arus manusia, uang, dan komoditas lintas selat jarang diajukan dengan serius. Padahal di situlah orientasi masyarakat dibentuk. Ketika seorang pemuda Aceh lebih mudah bekerja di Kuala Lumpur daripada di Medan, ketika sebuah keluarga lebih percaya rumah sakit di Pulau Pinang daripada di Jakarta, dan ketika bantuan tetangga datang lebih cepat daripada bantuan ibu kota, maka ikatan kebangsaan sedang diuji secara diam-diam. Ujian itu tidak tercatat dalam laporan keamanan, karena ia tidak berbentuk ancaman. Ia berbentuk pergeseran.

Kekayaan yang Mengalir Keluar: Dari Arun ke Andaman

Tidak ada pembahasan tentang Aceh yang jujur tanpa membicarakan sumber daya alam. Ladang gas Arun di Aceh Utara ditemukan pada 1971 dan mulai mengekspor gas alam cair pada 1978. Selama lebih dari tiga dekade, Arun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Kawasan Lhokseumawe dipenuhi pabrik pupuk dan kertas, kompleks perumahan bagi pekerja dari luar, dan jalan-jalan yang menghubungkan fasilitas industri dengan pelabuhan. Namun bagi sebagian besar masyarakat di sekitarnya, kemewahan itu adalah tontonan. Mereka hidup di bayang-bayang kilang yang tidak mereka miliki dan tidak banyak mereka nikmati.

Bukan kebetulan bahwa Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976, hanya beberapa tahun setelah Arun ditemukan. Ketimpangan antara kekayaan yang digali dan kemiskinan yang dirasakan menjadi salah satu bahan bakar utama perlawanan. Negara merespons dengan pendekatan militer, dan kawasan industri itu sendiri menjadi wilayah yang dijaga ketat. Ketika cadangan menipis dan ekspor terakhir dilakukan pada 2014, Arun meninggalkan warisan yang ambigu: infrastruktur yang menua, kawasan ekonomi khusus yang belum menemukan napasnya, dan ingatan kolektif tentang kekayaan yang mengalir keluar.

Kini sejarah menawarkan kesempatan kedua. Penemuan gas di Laut Andaman sejak 2022 mengubah peta energi Aceh. Harbour Energy menemukan gas di sumur Timpan-1 pada Blok Andaman II. Mubadala Energy dari Uni Emirat Arab menemukan cadangan besar di Layaran-1 pada Desember 2023, dengan potensi lebih dari enam triliun kaki kubik, kemudian di Tangkulo-1 pada Mei 2024 dengan potensi lebih dari dua triliun kaki kubik, hanya sekitar 65 kilometer dari daratan Aceh. Lapangan Tangkulo ditargetkan berproduksi pada 2028 dengan kapasitas sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari, dan keputusan investasi finalnya dijadwalkan pada September 2026. Pada saat yang sama, batu bara menjadi komoditas ekspor terbesar Aceh, sebagian besar mengalir ke India.

Pertanyaannya sama dengan pertanyaan lima puluh tahun lalu: siapa yang memperoleh nilai tambah? Rencana pengembangan tahap pertama Tangkulo tidak memasukkan skema pengolahan di darat, dan hal itu memicu kegelisahan di Aceh. Gubernur Aceh dikabarkan telah menyurati Presiden agar rencana tersebut ditinjau kembali. Aceh memiliki kawasan Arun, pelabuhan, lahan industri, dan tenaga kerja yang relatif siap. Jika gas Andaman diproses di lepas pantai dan dialirkan langsung ke luar, Aceh kembali menjadi penonton. Jika sebagian gas itu didaratkan untuk menghidupkan industri petrokimia, pupuk, dan listrik, Aceh berpeluang keluar dari ketergantungan fiskal pada pusat.

Dari sudut pandang geostrategi, keputusan ini melampaui kalkulasi bisnis. Ia adalah pesan politik tentang apakah Indonesia telah belajar dari Arun. Dalam kerangka nalar keamanan, gas Andaman hanyalah aset nasional yang harus diamankan. Dalam kerangka nalar geostrategi, gas Andaman adalah instrumen untuk mengikat Aceh ke dalam proyek kebangsaan melalui kemakmuran, bukan melalui pengawasan. Negara yang bijak tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah melahirkan pemberontakan.

Aceh yang Telah Berubah: Pendidikan, Keluarga, dan Rasa Hidup

Selama ini citra Aceh di mata nasional dibentuk oleh tiga peristiwa: konflik, tsunami, dan penerapan syariat. Ketiganya nyata, tetapi ketiganya juga menyembunyikan transformasi sosial yang berlangsung diam-diam selama dua dekade terakhir. Aceh hari ini adalah masyarakat yang, secara kualitas manusia, telah bergerak jauh lebih cepat daripada struktur ekonominya.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan arah perubahan itu. Indeks Pembangunan Manusia Aceh naik dari 73,29 pada 2020 menjadi 76,23 pada 2025. Pada tahun yang sama, tidak ada lagi kabupaten atau kota di Aceh yang berstatus pembangunan manusia rendah atau sedang, dan empat kota, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Sabang, masuk kategori sangat tinggi. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah di Aceh mencapai 14,39 tahun pada 2024, tertinggi di Sumatera dan jauh di atas rata-rata nasional 13,21 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa pun termasuk sepuluh besar nasional. Aceh adalah salah satu provinsi dengan tingkat akses pendidikan tertinggi di Indonesia.

Pada dimensi yang lebih halus, Aceh juga menunjukkan kekuatan yang jarang dibicarakan. Survei kebahagiaan Badan Pusat Statistik secara konsisten menempatkan Aceh di atas rata-rata nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada 2024 menempatkan Aceh di urutan pertama dalam Indeks Pembangunan Keluarga, ukuran yang menghimpun ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Dengan kata lain, masyarakat Aceh memiliki kohesi keluarga, jejaring sosial, dan makna hidup yang kuat, bahkan di tengah kemiskinan material. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga, dan dalam banyak hal merupakan warisan dari tradisi keagamaan, adat gampong, serta pengalaman kolektif bertahan dari konflik dan bencana.

Namun di sinilah letak paradoks yang harus dibaca negara dengan serius. Masyarakat yang terdidik, kohesif, dan memiliki aspirasi tinggi hidup dalam struktur ekonomi yang tidak mampu menyerap mereka. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih termasuk yang tertinggi di Sumatera. Lulusan perguruan tinggi berebut kursi aparatur negara atau merantau ke Jakarta, Medan, dan Malaysia. Di pesisir timur, ekonomi gelap narkotika menjerat pemuda dan nelayan miskin sebagai kurir. Modal manusia yang tidak menemukan saluran ekonomi tidak akan diam. Ia akan mencari jalan keluar, dan jalan keluar itu bisa berupa migrasi, kriminalitas, atau radikalisasi politik.

Bagi negara, generasi muda Aceh yang terdidik tetapi frustrasi adalah persoalan strategis, bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan. Generasi ini tidak memiliki ingatan langsung tentang konflik, tetapi mewarisi narasinya. Mereka terhubung dengan dunia melalui media digital, memiliki jaringan lintas negara, dan mampu membandingkan kualitas hidup mereka dengan saudara di seberang selat. Jika negara tetap membaca Aceh melalui daftar nama mantan kombatan, negara akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan kesetiaan generasi yang akan menentukan wajah Aceh dua puluh tahun mendatang.

Ketergantungan yang Tak Pernah Dihitung: Aceh dan Sumatera Utara

Dalam percakapan sehari-hari di Jakarta, Aceh sering digambarkan sebagai provinsi yang bergantung: bergantung pada transfer pusat, bergantung pada pasokan barang dari Medan, bergantung pada pelabuhan Belawan. Gambaran ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi ia membaca hubungan dari satu arah. Jika dibaca dari arah sebaliknya, Aceh adalah salah satu penopang penting perekonomian Sumatera Utara, dan kontribusi itu jarang dihitung.

Ambil contoh perdagangan luar negeri. Setiap bulan, sebagian nilai ekspor komoditas asal Aceh dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi, terutama di Sumatera Utara. Pada Mei 2026, hampir tiga puluh persen ekspor Aceh keluar melalui pelabuhan Sumatera Utara. Pada Juni 2026, angkanya sekitar seperempat, atau lebih dari dua puluh juta dolar Amerika Serikat dalam satu bulan. Untuk komoditas perikanan, ketergantungan itu pernah jauh lebih besar: pada 2017, sekitar 87 persen volume ekspor perikanan Aceh dimuat di Belawan. Setiap kontainer yang melewati Belawan membawa jasa logistik, pendapatan pelabuhan, lapangan kerja, dan aktivitas usaha yang tercatat dan dinikmati di Sumatera Utara, bukan di Aceh.

Arus yang sama terjadi pada konsumsi. Uang masyarakat Aceh mengalir ke Medan untuk membeli barang, berobat, menyekolahkan anak, dan berbelanja kebutuhan usaha. Pedagang di pasar-pasar Aceh sebagian besar mengambil pasokan dari distributor di Medan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak sepenuhnya lahir dari dirinya sendiri. Sebagian ditopang oleh permintaan dan komoditas dari Aceh. Ketergantungan Aceh yang selama ini tampak di permukaan sesungguhnya adalah pola hubungan di mana nilai tambah dari Aceh diserap oleh pusat pertumbuhan di sebelahnya.

Pola ini adalah hasil kebijakan, bukan takdir geografis. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh, dari Krueng Geukueh hingga Sabang, tidak pernah dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor utama dengan skala dan konektivitas yang memadai. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum menemukan momentumnya. Sabang, yang pernah menjadi pelabuhan bebas, kehilangan peran historisnya. Ketika pemerintah Aceh berupaya membuka jalur langsung ke Pulau Pinang, upaya itu sering dipandang dengan kecurigaan, seolah-olah Aceh ingin melompati Jakarta.

Ketegangan administratif memperparah keadaan. Pada 2025, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau di perairan Aceh Singkil sebagai bagian dari Sumatera Utara memicu kemarahan publik Aceh, sampai Presiden memutuskan bahwa keempat pulau itu tetap milik Aceh. Kasus ini mungkin tampak kecil dari Jakarta, tetapi di Aceh ia dibaca sebagai bukti bahwa batas wilayah pun dapat diubah dari meja birokrasi tanpa kepekaan sejarah. Bagi sebuah daerah yang pernah berperang karena merasa dirampas, kecerobohan administratif semacam ini bukan urusan teknis. Ia menyentuh urat kepercayaan.

Banjir 2025 dan Ujian Kepercayaan

Kepercayaan adalah sumber daya geopolitik yang paling sering diabaikan. Ia tidak tercatat dalam neraca, tetapi ia menentukan ke mana sebuah masyarakat menoleh ketika menghadapi krisis. Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menguji sumber daya ini dengan cara yang sangat terbuka.

Siklon yang membawa hujan deras selama berhari-hari memicu banjir bandang dan tanah longsor di banyak kabupaten di Aceh. Jembatan putus, desa-desa terisolasi, dan permukiman di sejumlah wilayah rusak hampir seluruhnya. Dalam situasi seperti itu, kecepatan adalah segalanya. Namun pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional, dan jajaran kabinet menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani sendiri tanpa bantuan internasional. Sementara itu, Gubernur Aceh secara terbuka menyatakan bahwa Aceh menerima bantuan dari siapa pun atas dasar kemanusiaan, dan bantuan dari Malaysia serta Tiongkok masuk ke Aceh. Presiden kemudian datang ke lokasi pengungsian, menyampaikan permintaan maaf, dan menjanjikan pemulihan.

Saya tidak hendak menyederhanakan persoalan ini. Negara memiliki alasan untuk menjaga kedaulatan prosedural dalam penanganan bencana, dan kegagalan juga terjadi di tingkat lokal, termasuk kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di tengah bencana. Tetapi yang terekam dalam ingatan masyarakat bukan perdebatan tentang regulasi, melainkan perbandingan: siapa yang datang lebih dulu, siapa yang menahan, dan siapa yang berbicara dengan bahasa kemanusiaan.

Ingatan ini menjadi lebih tajam karena Aceh pernah mengalami skenario sebaliknya. Pada Desember 2004, tsunami membuka Aceh kepada dunia. Bantuan internasional mengalir, dan keterbukaan itulah yang menciptakan ruang politik bagi perundingan Helsinki. Masyarakat Aceh memahami, dengan pengalaman yang sangat pahit, bahwa keterbukaan pada dunia dapat menyelamatkan. Ketika dua puluh tahun kemudian mereka menyaksikan pusat menutup pintu dan tetangga mengetuknya, pelajaran yang mereka tarik tidak selalu menguntungkan Jakarta.

Dari sudut pandang geostrategi, penanganan bencana adalah panggung di mana negara memperlihatkan kehadirannya secara paling konkret. Negara yang hadir cepat, rendah hati, dan terbuka pada kerja sama akan memenangkan kepercayaan. Negara yang lambat dan menjadikan bencana sebagai ajang gengsi akan kehilangan kepercayaan itu, dan kehilangan tersebut akan dipungut oleh pihak lain yang lebih cekatan. Dalam hubungan antarnegara, simpati adalah investasi. Malaysia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan negara lain yang menawarkan bantuan memahami hal ini. Pertanyaannya adalah apakah Jakarta juga memahaminya.

Kedaulatan sebagai Kemungkinan: Membaca Risiko Jangka Panjang

Dalam diskusi itu, saya menyampaikan satu peringatan yang mungkin terdengar keras: Aceh dapat sewaktu-waktu menjadi negara yang berdaulat apabila pemerintah salah urus. Peringatan ini bukan seruan, dan bukan pula ramalan. Ia adalah pembacaan analitis atas kondisi-kondisi yang, dalam pengalaman berbagai negara, memungkinkan sebuah wilayah memisahkan diri. Negara yang serius menjaga keutuhannya justru harus berani membaca kemungkinan ini secara jernih, bukan menutupinya dengan jargon persatuan.

Literatur tentang pemisahan wilayah umumnya menunjuk pada perpaduan empat unsur: keluhan yang terakumulasi, identitas kolektif yang kuat, kapasitas untuk mengorganisasi diri, dan peluang eksternal. Aceh memiliki keempatnya dalam kadar yang berbeda-beda. Keluhan terakumulasi melalui sejarah eksploitasi sumber daya, konflik bersenjata, dan janji-janji Helsinki yang dirasakan belum dipenuhi. Identitas kolektif Aceh berakar pada sejarah kesultanan, keislaman, bahasa, dan ingatan perlawanan terhadap kolonialisme. Kapasitas kelembagaan Aceh justru diperkuat oleh perdamaian: partai lokal, lembaga Wali Nanggroe, qanun, dan birokrasi yang berpengalaman mengelola kewenangan khusus. Adapun peluang eksternal terbuka melalui persaingan kekuatan besar di sekitar Selat Malaka, kedekatan dengan negara tetangga, diaspora yang aktif, serta dimensi internasional yang melekat pada perjanjian Helsinki sejak awal.

Keempat unsur itu belum bergabung menjadi tuntutan kedaulatan karena tertahan oleh ikatan yang juga nyata. Ada ikatan keislaman dan keindonesiaan yang telah lama menyatu, ingatan tentang mahalnya harga konflik, integrasi ekonomi dengan provinsi lain, serta harapan bahwa perdamaian akan membawa kemakmuran. Ikatan-ikatan ini kuat, tetapi tidak abadi. Ia harus dirawat, dan perawatannya bukan melalui pengawasan, melainkan melalui keadilan dan kehadiran.

Kedaulatan di abad kedua puluh satu juga tidak selalu lahir dari senjata. Ia lebih sering dimulai dari pergeseran orientasi. Ketika masyarakat lebih percaya pada tetangga daripada ibu kota, ketika jalur ekonominya lebih terhubung ke luar negeri daripada ke dalam negeri, ketika kekayaan alamnya dikelola tanpa melibatkannya, dan ketika generasi mudanya tidak lagi melihat masa depan dalam kerangka nasional, kedaulatan de facto mulai terbentuk jauh sebelum kedaulatan de jure diperdebatkan. Timor Leste menunjukkan bahwa perubahan konstelasi internasional dapat mempercepat proses yang sebelumnya tampak mustahil. Sejarah jarang memberi peringatan dua kali.

Karena itu, menjaga Aceh dalam Indonesia bukan tugas aparat keamanan semata. Ia adalah tugas seluruh kebijakan negara, mulai dari pengelolaan gas Andaman, desain dana otsus, kebijakan pelabuhan, penanganan bencana, hingga cara pejabat pusat berbicara tentang Aceh. Salah urus di satu bidang mungkin tidak berakibat fatal. Salah urus yang berulang di semua bidang, dalam jangka panjang, akan menciptakan kondisi di mana tuntutan lama menemukan bahasa baru.

Aceh sebagai Cermin Indonesia

Setelah menelusuri berbagai lapisan persoalan ini, saya semakin yakin bahwa Aceh tidak dapat dipahami sebagai kasus khusus. Aceh adalah cermin. Apa yang terjadi di Aceh adalah versi yang lebih tajam dari apa yang terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia. Karena Aceh memiliki sejarah konflik, status otonomi khusus, dan posisi geografis yang strategis, kecenderungan tata kelola nasional tampil di sana dengan kontras yang lebih jelas.

Pola pertama adalah sentralisme yang dibungkus desentralisasi. Secara formal, Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas daripada provinsi mana pun, kecuali Papua. Dalam praktiknya, keputusan-keputusan strategis tentang sumber daya, pelabuhan, tata ruang, dan hubungan luar negeri tetap berada di Jakarta. Pola yang sama berlaku di Papua, di Kalimantan Timur, di Riau, dan di Maluku. Daerah diberi anggaran, tetapi tidak diberi kendali atas arah pembangunan.

Pola kedua adalah politik transaksional yang menggantikan kebijakan. Hubungan pusat dan daerah dikelola melalui kedekatan elite, bukan melalui desain kelembagaan. Di Aceh, pola ini mengambil bentuk belah bambu terhadap eksponen GAM. Di tempat lain, bentuknya berupa pembagian kursi, konsesi tambang, atau proyek strategis. Hasilnya serupa: elite lokal yang lebih sibuk menjaga akses ke Jakarta daripada melayani rakyatnya, dan pusat yang puas selama tidak ada gejolak.

Pola ketiga adalah eksploitasi sumber daya yang dinarasikan sebagai pembangunan nasional. Arun di Aceh memiliki saudara kembar di Freeport di Papua, di nikel Sulawesi, dan di batu bara Kalimantan. Di semua tempat itu, kekayaan mengalir keluar, sementara masyarakat sekitar menanggung kerusakan lingkungan dan menikmati sedikit manfaat. Banjir bandang di Sumatera pada akhir 2025, yang membawa kayu gelondongan dari hulu yang gundul, adalah pengingat bahwa pola ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga bencana.

Pola keempat adalah nalar keamanan yang menggantikan nalar kenegaraan. Ketika negara tidak memiliki gagasan tentang sebuah wilayah, ia cenderung memperlakukannya sebagai ancaman. Pendekatan ini murah dalam jangka pendek dan sangat mahal dalam jangka panjang. Papua memperlihatkan apa yang terjadi ketika pendekatan keamanan menjadi satu-satunya bahasa negara. Aceh pernah mengalami hal yang sama, dan perdamaian Helsinki membuktikan bahwa bahasa lain dimungkinkan. Sayangnya, setelah bahasa lain itu berhasil menghentikan perang, negara kembali ke kebiasaan lamanya.

Dengan demikian, memperbaiki cara Jakarta memandang Aceh bukan hanya soal Aceh. Ia adalah latihan bagi Indonesia untuk belajar mengurus wilayahnya dengan kecerdasan strategis. Jika Indonesia mampu memperlakukan Aceh sebagai gerbang, bukan pagar, sebagai mitra, bukan tersangka, maka Indonesia sedang belajar menjadi negara maritim yang sesungguhnya.

Menuju Haluan Baru: Nalar Geostrategis untuk Aceh

Mengubah haluan kepentingan Jakarta di Aceh tidak berarti meninggalkan kewaspadaan. Ia berarti menempatkan kewaspadaan dalam kerangka yang lebih luas. Langkah paling mendasar adalah mengubah lensa kelembagaan. Selama urusan Aceh terutama ditangani melalui jalur politik, hukum, dan keamanan, Aceh akan terus dibaca sebagai risiko. Aceh perlu masuk ke dalam perencanaan strategis nasional sebagai provinsi gerbang barat dalam strategi Indo-Pasifik Indonesia, dengan keterlibatan perencana pembangunan, diplomat, perencana pertahanan maritim, dan otoritas energi. Aparat intelijen pun perlu memperluas cakupan pengamatannya: dari memantau mantan kombatan menuju memetakan kepentingan asing, arus ekonomi lintas selat, perubahan orientasi generasi muda, dan kerentanan sosial yang dapat dimanfaatkan pihak luar.

Langkah berikutnya menyangkut gas Andaman. Keputusan tentang pengolahan di darat atau di lepas pantai harus dibaca sebagai keputusan strategis, bukan semata keputusan komersial. Jika sebagian gas didaratkan untuk menghidupkan kawasan Arun dan Lhokseumawe, negara sedang mengirim pesan bahwa sejarah tidak akan diulang. Aceh akan memiliki basis industri, lapangan kerja bagi lulusan terdidiknya, dan sumber pendapatan yang tidak bergantung pada belas kasihan transfer pusat. Inilah cara paling efektif untuk mengikat Aceh ke dalam proyek kebangsaan.

Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga harus dimanfaatkan untuk melampaui perdebatan angka. Dana otsus perlu diteruskan, karena penghentian mendadak akan mengguncang fiskal Aceh dan membuka kembali luka lama. Tetapi keberlanjutannya harus terikat pada sasaran yang terukur, pengawasan yang ketat, dan desain pembangunan yang jelas: industri pengolahan, konektivitas pelabuhan, pendidikan vokasi, dan ekonomi maritim. Uang tanpa arah telah terbukti gagal, sehingga Aceh kini membutuhkan uang yang disertai strategi.

Pelabuhan-pelabuhan Aceh perlu dikembangkan sebagai simpul kawasan. Sabang dapat dihidupkan kembali sebagai pelabuhan layanan kapal di mulut Selat Malaka. Krueng Geukueh dan Lhokseumawe dapat menjadi pelabuhan ekspor langsung, mengurangi ketergantungan pada Belawan. Konektivitas langsung dengan Pulau Pinang, Phuket, dan pelabuhan di pantai timur India dapat menjadikan Aceh pemain dalam jaringan kawasan. Kekhawatiran bahwa konektivitas lintas negara akan melemahkan ikatan nasional justru terbalik. Aceh yang makmur melalui koridor kawasan yang dirancang dan difasilitasi Jakarta akan melihat Indonesia sebagai sumber peluang, bukan sebagai penghalang.

Negara juga perlu belajar berbicara dengan seluruh instrumen masyarakat Aceh, bukan hanya dengan eksponen GAM. Ulama dan dayah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, pelaku usaha, diaspora, dan generasi muda harus menjadi mitra dalam merumuskan masa depan Aceh. Keterlibatan yang lebih luas akan mengurangi ketergantungan negara pada segelintir elite dan memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Dalam penanganan bencana dan krisis, negara harus hadir lebih cepat daripada siapa pun, dan terbuka terhadap kerja sama internasional yang tidak mengancam kedaulatan.

Pada akhirnya, Aceh mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap generasi pemimpin Indonesia: apakah negeri ini akan dipertahankan melalui kekuatan atau melalui keadilan? Kekuatan dapat menahan sebuah wilayah untuk sementara. Keadilan membuat wilayah itu memilih untuk tetap tinggal. Aceh telah memilih perdamaian dua puluh tahun lalu. Kini giliran Jakarta memilih apakah akan terus memandang Aceh dari balik teropong keamanan, atau mulai memandangnya dari peta dunia, tempat Aceh berdiri sebagai gerbang barat Indonesia menghadap samudra. Dari cara Jakarta menjawab pertanyaan itulah kita akan tahu bagaimana Indonesia sesungguhnya diurus hari ini.

About The Author

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) is a professor whose work spans the anthropology and sociology of religion in Southeast Asia, Islamic studies and Sufism; and security, geostrategy, and geopolitics. He trained in social anthropology at La Trobe University, in Islamic political science at the University of Malaya, and in Islamic legal studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He is the author of more than thirty books and dozens of academic articles and book chapters and has held international fellowships, including those of The Nippon Foundation and the Rockefeller Foundation.

See author's posts

Artikel Terkait

Southeast Asia Strategic Outlook 2026: South China Sea, Indonesia’s Economy, Myanmar Crisis, and ASEAN Energy Security Southeast Asia Strategic Outlook 2026: ASEAN, South China Sea Tensions, Prabowo’s Economic Doctrine, and the Future of Regional Order Southeast Asia Strategic Intelligence Update July 2026: Indonesia, Myanmar, South China Sea, and ASEAN Under Pressure KBA13 Insight Regional Update: Southeast Asia Under Pressure (Hormuz Shock, ASEAN Crisis, Myanmar, Indonesia, and the South China Sea in 2026) Southeast Asia Intelligence Brief: ASEAN, Myanmar & South China Sea