Takengon – Keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial pasca bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah terus bermunculan. Sejumlah warga di berbagai kampung terdampak menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah hingga kini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan sosial, kekecewaan, serta rasa ketidakadilan di tengah masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka pasca musibah.Bencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak rumah warga mengalami kerusakan, lahan pertanian tertimbun lumpur, serta aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh untuk sementara waktu. Dalam situasi sulit tersebut, bantuan sosial menjadi salah satu harapan utama masyarakat untuk bertahan dan memulai kembali kehidupan mereka.
Namun, di lapangan, sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan, meskipun mereka termasuk kategori masyarakat terdampak langsung. Warga menilai persoalan utama terletak pada ketidaktepatan data penerima bantuan, yang diduga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Akibatnya, bantuan dinilai tidak tepat sasaran dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.“Rumah kami terkena banjir dan lumpur masuk sampai ke dalam, kebun juga rusak. Tapi sampai sekarang kami belum menerima bantuan apa pun. Kami hanya berharap ada perhatian dari pemerintah,” ujar seorang warga Takengon yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. Situasi ini memicu kecemburuan sosial antarwarga di tingkat kampung. Beberapa warga menyebutkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik horizontal apabila tidak segera ditangani dengan baik. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan.
Selain persoalan pendataan, warga juga menyoroti minimnya transparansi informasi terkait penyaluran bantuan sosial. Menurut warga, informasi mengenai jumlah bantuan, jenis bantuan, kriteria penerima, serta tahapan penyaluran belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini membuat warga sulit memahami mengapa sebagian masyarakat menerima bantuan lebih dahulu, sementara yang lain belum.“Kalau pemerintah menjelaskan secara terbuka, kami bisa menerima. Yang membuat masyarakat resah adalah ketidakjelasan informasi,” kata warga lainnya.Masyarakat juga mendorong agar aparatur kampung, tokoh masyarakat, dan lembaga adat seperti Sarak Opat dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan dan pengawasan penyaluran bantuan. Keterlibatan unsur lokal dinilai penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan dampak bencana yang dialami masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Untuk itu, masyarakat berharap pemerintah daerah Aceh Tengah segera mengambil langkah nyata dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial secara adil, merata, dan tepat sasaran kepada seluruh warga yang terkena musibah. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mampu membantu pemulihan jangka menengah, khususnya bagi warga yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat bencana.
Warga menilai bahwa penyaluran bantuan yang cepat dan transparan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat serta mencegah munculnya konflik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, bantuan yang tepat sasaran diyakini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial pasca bencana tersebut. Masyarakat berharap adanya respons cepat dan langkah konkret dari pemerintah demi meringankan beban warga terdampak dan memastikan keadilan sosial dapat terwujud di tengah kondisi pasca bencana.
*) PENULIS Adalah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
About The Author
