Jaringan Kekuasaan Polri Pasca-Reformasi: Transformasi, Hegemoni, dan Tantangan Demokrasi di Indonesia (1998–2025)

Abstrak Studi  ini menganalisis secara mendalam evolusi jaringan kekuasaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak era Reformasi hingga tahun 2025. Periode ini ditandai oleh transformasi fundamental pasca-pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bertujuan membentuk institusi sipil yang profesional dan akuntabel. Namun, analisis menunjukkan bahwa meskipun reformasi struktural telah berjalan, Polri menghadapi tantangan signifikan dalam reformasi kultural, yang tercermin dari tingginya keluhan masyarakat, isu pelanggaran hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan impunitas internal. Laporan ini juga mengkaji perluasan pengaruh Polri melalui penempatan perwira tinggi di kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga pemerintahan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengikis supremasi sipil. Selain itu, praktik dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen Akademi Kepolisian (AKPOL) diidentifikasi sebagai fondasi awal pembangunan jaringan kekuasaan yang lebih luas. Hubungan kompleks Polri dengan Presiden Indonesia, yang menempatkannya sebagai alat negara namun rentan terhadap politisasi, menjadi sorotan utama. Keberadaan teladan polisi bersih dan suara vokal purnawirawan memberikan harapan bagi perbaikan, namun tantangan hegemoni dan akuntabilitas Polri tetap menjadi isu krusial bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. I. Pendahuluan A. Latar Belakang Reformasi dan Peran Polri Transisi Indonesia dari rezim otoriter Orde Baru menuju demokrasi pada tahun 1998 menandai dimulainya era Reformasi yang menuntut perubahan fundamental dalam struktur dan peran institusi negara. Salah satu agenda krusial dalam reformasi sektor keamanan adalah pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di bawah rezim sebelumnya, Polri merupakan bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang menyebabkan watak militeristik dan keterlibatan dalam politik praktis yang merugikan masyarakat.1 Tuntutan publik yang kuat mendorong agar Polri menjadi lembaga sipil yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, terlepas dari pengaruh militeristik ABRI.2 Mandat awal reformasi ini adalah fondasi untuk memahami pergeseran kekuasaan yang terjadi kemudian.TrendingConsciousness 2045: From