Pasca-Helsinki, Aceh dihadapkan pada tantangan besar untuk mengubah legitimasi simbolik syariat menjadi kinerja nyata dalam tata kelola publik. Belajar dari Bali, Yogyakarta, Brunei, Singapura, dan Israel, terlihat bahwa daya tahan politik tidak hanya ditentukan oleh identitas atau narasi, tetapi juga kelembagaan, kapasitas birokrasi, jejaring global, dan kepercayaan publik. Rekomendasi strategis bagi Aceh mencakup institusionalisasi maqāṣid…