Pendahuluan : Hambantota dan Geometri Kekuasaan Asia Selatan

Ada satu prinsip yang tak pernah lekang: kendali atas jalur logistik berarti kendali atas denyut nadi kekuasaan. Di Samudera Hindia, prinsip ini menemukan manifestasi terbarunya di Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Perjanjian terbaru antara Colombo dan Beijing pada Juni 2025—yang mengukuhkan keterlibatan modal, teknologi, dan pengaruh Tiongkok di pelabuhan ini—bukan sekadar kesepakatan investasi. Ia adalah bagian dari pergeseran seismik dalam arsitektur geopolitik Asia Selatan.

Letak Hambantota tidak bisa dinilai hanya dari peta geografis. Ia berada di tepian jalur laut yang setiap harinya dilintasi kapal-kapal tanker dan kontainer yang membawa hampir 80% pasokan energi Tiongkok dan sebagian besar komoditas dagang antara Asia Timur dan Eropa. Dari perspektif maritim, Hambantota adalah simpul yang menghubungkan Asia Selatan dengan Timur Tengah dan Afrika Timur. Ini merupakan  node yang dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan kekuatan, mengawasi lalu lintas laut, dan mengintervensi dinamika perdagangan global.

Kunjungan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe ke Beijing pada pertengahan 2025 menjadi momen simbolik sekaligus operasional. Di balik perjanjian pembangunan kilang minyak senilai USD 3,7 miliar dengan Sinopec, tersimpan kalkulasi strategis yang jauh melampaui urusan energi. Dengan fasilitas ini, Hambantota berpotensi menjadi pusat distribusi energi lintas kawasan, sekaligus memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemasok utama infrastruktur energi di Samudera Hindia. Bagi Beijing, ini bukan sekadar bisnis, melainkan investasi jangka panjang dalam arus kekuasaan.

Langkah di atas  menggemakan pola yang sudah terbaca di titik-titik strategis lain dalam Belt and Road Initiative (BRI): penawaran pembiayaan cepat, penetrasi infrastruktur vital, dan akhirnya keterikatan politik negara penerima terhadap Beijing. Hambantota menjadi studi kasus mutakhir tentang bagaimana utang, pembangunan, dan geopolitik dirangkai menjadi satu paket strategi.

Namun, cerita ini bukan tentang Tiongkok semata. Hambantota juga cermin dari dilema internal Sri Lanka—sebuah negara yang secara geografis berada di jalur emas perdagangan global, namun secara ekonomi dan politik kerap terjerembab dalam krisis. Keputusan untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal Tiongkok lahir dari kebutuhan mendesak, bukan dari posisi tawar yang kuat. Dalam bahasa lain, ini adalah negosiasi asimetris, di mana satu pihak membawa dana, teknologi, dan agenda strategis, sementara pihak lain membawa aset strategis dan kerentanan internal.

Kita juga tidak bisa mengabaikan dimensi regional. Hambantota berada dalam radius pengaruh India, negara yang memandang Samudera Hindia sebagai zona kepentingan vital. Setiap langkah Tiongkok di pelabuhan ini akan dibaca New Delhi sebagai penetrasi langsung ke wilayah pengaruhnya. Inilah mengapa India, bersama Uni Emirat Arab, mempercepat proyek counter-hub energi di Trincomalee—sebuah upaya untuk menyeimbangkan gravitasi strategis yang sedang bergeser ke Hambantota.

Hambantota 2025 bukan hanya kelanjutan dari peristiwa 2017 ketika Sri Lanka menyerahkan hak pengelolaan pelabuhan selama 99 tahun kepada China Merchants Port Holdings. Ini adalah fase kedua dari konsolidasi pengaruh, di mana infrastruktur yang dibangun dan dikelola mulai diintegrasikan dengan rantai pasok energi, jaringan perdagangan, dan potensi logistik militer.

Fase kedua ini jauh lebih kritis. Jika fase pertama hanya mengubah kepemilikan operasional pelabuhan, fase kedua berpotensi mengubah ekosistem strategis Samudera Hindia. Setiap kilang, gudang, dermaga, dan jalur distribusi yang dibangun di Hambantota akan berfungsi sebagai multiplier bagi kapasitas Tiongkok untuk menempatkan dirinya sebagai kekuatan dominan di jalur laut ini. Di sinilah peran strategis n menjadi vital—membaca, memprediksi, dan jika perlu, mengintervensi arah pergeseran kekuasaan.

Dalam buku besar kekuatan global, Hambantota adalah catatan kecil yang dampaknya bisa membesar secara eksponensial. Negara-negara berkembang lain yang tergiur oleh pinjaman dan investasi Tiongkok perlu mempelajari kisah ini dengan cermat. Sebab di balik janji pembangunan, tersimpan konsekuensi jangka panjang yang menyentuh inti kedaulatan.

Kajian akan membedah secara sistematis: bagaimana Sri Lanka sampai pada titik ini, bagaimana Tiongkok memainkan kartu debt diplomacy, apa implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan Asia Selatan, dan skenario apa yang mungkin terjadi hingga 2035. Pendekatan kita akan tetap berpijak pada logika kajian strategis  global—mengurai fakta, menyingkap pola, dan membaca kemungkinan sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi.

Sri Lanka: Geografi Strategis dan Sejarah Kerentanan

Sri Lanka adalah contoh klasik sebuah negara yang keberuntungan geografisnya selalu datang beriringan dengan kerentanannya. Terletak di persimpangan jalur maritim internasional antara Laut Arab dan Teluk Benggala, pulau ini telah menjadi titik singgah bagi pelaut, pedagang, penjelajah, dan kekuatan imperium selama berabad-abad. Dari perspektif peta, Sri Lanka tampak seperti sebuah batu loncatan raksasa yang menghubungkan Timur dan Barat. Dari perspektif strategis, ia adalah chokepoint alami di jalur suplai energi dan perdagangan dunia.

Sejarahnya adalah sejarah keterbukaan sekaligus keterjajahan. Berabad-abad sebelum istilah “geopolitik” diciptakan, Sri Lanka sudah menjadi subjek perebutan antara kerajaan-kerajaan India Selatan, para pedagang Arab, dan kekuatan Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Pelabuhan-pelabuhannya—Colombo, Galle, dan Trincomalee—pernah menjadi titik persinggahan utama bagi kapal-kapal yang berlayar di Samudera Hindia. Letaknya yang hanya beberapa mil dari jalur laut internasional yang dilintasi hampir separuh perdagangan maritim dunia menjadikan negara ini sebagai target konstan dalam permainan kekuasaan global.

Kendali kolonial Inggris atas Sri Lanka pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 memperkuat pola bahwa pulau ini adalah pos logistik strategis. Trincomalee, misalnya, pernah dianggap sebagai salah satu pelabuhan alam terbaik di dunia, menjadi pangkalan armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Asia. Ketika Perang Dunia II pecah, pelabuhan-pelabuhan di Sri Lanka menjadi mata rantai vital dalam suplai militer Sekutu di Asia Pasifik.

Namun, keunggulan geografis ini tidak pernah benar-benar diimbangi oleh kestabilan internal. Setelah merdeka pada 1948, Sri Lanka menghadapi tantangan politik yang kompleks—ketegangan etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil, pergolakan sosial, serta perang saudara berkepanjangan antara pemerintah dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) yang berlangsung dari awal 1980-an hingga 2009. Perang ini tidak hanya menguras sumber daya nasional, tetapi juga meminggirkan agenda pembangunan jangka panjang. Infrastruktur strategis terbengkalai, ekonomi stagnan, dan posisi tawar Sri Lanka di panggung internasional melemah.

Setelah konflik berakhir, pemerintah berupaya mengubah arah. Dengan stabilitas keamanan yang relatif pulih, Colombo mulai mencari mitra internasional untuk membangun kembali infrastruktur—dari jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Di sinilah Tiongkok masuk, menawarkan pinjaman besar melalui bank-bank milik negara, terutama Ex-Im Bank of China, untuk membiayai proyek-proyek yang dianggap “terlalu berisiko” oleh lembaga keuangan Barat dan multilateral seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank.

Pelabuhan Hambantota adalah simbol dari gelombang investasi ini. Terletak di pesisir selatan, sekitar 240 km dari Colombo, Hambantota berada hanya 10 mil laut dari jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa melalui Terusan Suez. Lokasi ini membuatnya ideal untuk menjadi pelabuhan transshipment, pusat distribusi barang, dan titik logistik bagi kapal-kapal niaga dan tanker energi.

Namun, membangun pelabuhan modern di lokasi yang sebelumnya tidak memiliki tradisi perdagangan besar membutuhkan biaya besar dan strategi pemasaran internasional yang cermat. Pemerintah Sri Lanka mengandalkan pinjaman Tiongkok untuk menutup biaya pembangunan tahap pertama pada akhir 2000-an. Tetapi masalah muncul segera setelah pelabuhan dibuka pada 2010—arus kapal yang singgah jauh di bawah proyeksi. Hambantota tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar cicilan utang, apalagi membiayai pengembangan lebih lanjut.

Kondisi ini diperburuk oleh kerentanan ekonomi nasional. Sri Lanka mengimpor lebih banyak daripada yang diekspor, defisit fiskal membengkak, dan cadangan devisa menipis. Kombinasi faktor internal dan eksternal membuat negara ini berada di ujung tanduk krisis utang. Pada 2017, pemerintah akhirnya setuju untuk melakukan leasing jangka panjang Hambantota kepada China Merchants Port Holdings—memberikan Beijing kontrol operasional selama 99 tahun sebagai imbalan USD 1,12 miliar yang sebagian besar digunakan untuk memperkuat cadangan devisa, bukan melunasi utang proyek.

Keputusan ini menandai titik balik dalam hubungan Colombo–Beijing. Bagi Tiongkok, Hambantota menjadi bagian dari String of Pearls Strategy, memperkuat kehadiran maritimnya di Samudera Hindia. Bagi Sri Lanka, ini adalah bukti nyata bahwa keunggulan geografis bisa berubah menjadi liabilitas strategis ketika tidak dikelola dengan visi jangka panjang.

Kita harus memahami bahwa sejarah kerentanan Sri Lanka bukan hanya cerita masa lalu. Pola ini berulang: lokasi strategis yang terus-menerus menarik minat kekuatan luar, pemerintah yang kerap terjebak dalam kebutuhan mendesak, dan keputusan ekonomi yang dibentuk oleh tekanan jangka pendek. Hambantota adalah episode terbaru dalam sejarah panjang itu—sebuah keputusan yang menggabungkan faktor geografis, politik domestik, dan dinamika kekuatan global.

Memasuki dekade 2025–2035, pertanyaan strategis bagi Sri Lanka adalah: apakah mereka akan tetap menjadi aktor pasif yang mengikuti arus kepentingan kekuatan besar, atau mereka bisa mengubah posisi geografisnya menjadi modal aktif untuk membangun kemandirian dan pengaruh regional? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya masa depan Hambantota, tetapi juga peran Sri Lanka dalam arsitektur keamanan dan ekonomi Asia Selatan.

Latar Ekonomi dan Politik Menjelang Kesepakatan Hambantota

Tidak ada keputusan strategis besar yang lahir dari ruang hampa. Kesepakatan Hambantota adalah produk dari sebuah lanskap ekonomi yang runtuh, dinamika politik domestik yang rapuh, dan kalkulasi diplomasi yang diarahkan oleh kebutuhan mendesak. Cara ini sering disebut sebagai operasi penentuan arah oleh tekanan multi-domain—di mana faktor ekonomi, politik, dan geopolitik bertemu dalam satu titik yang memaksa sebuah negara memilih opsi yang mungkin tidak diinginkannya.

Krisis Ekonomi Multi-Lapis

Pada 2022, Sri Lanka masuk ke dalam salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Kombinasi defisit fiskal kronis, ketergantungan pada impor bahan bakar dan pangan, serta dampak pandemi COVID-19 yang menghancurkan sektor pariwisata—penyumbang devisa utama—membuat kas negara nyaris kering. Cadangan devisa jatuh hingga di bawah USD 2 miliar, cukup untuk membiayai hanya beberapa minggu impor. Inflasi melonjak hingga di atas 50%, harga bahan bakar dan listrik meroket, dan antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak hanya mencari dana, tetapi mencari oksigen. Tanpa suntikan likuiditas segera, roda ekonomi akan macet total. Inilah kondisi yang secara historis membuat negara-negara rentan terhadap kesepakatan yang tidak seimbang. Ketika opsi pembiayaan dari lembaga Barat seperti IMF atau Bank Dunia membutuhkan waktu negosiasi yang panjang dan disertai syarat reformasi struktural yang ketat, Tiongkok menawarkan jalur yang lebih cepat—meskipun dalam jangka panjang seringkali lebih mahal secara politik.

IMF dan Negosiasi Paralel

Pada 2023, Colombo akhirnya menandatangani kesepakatan dengan IMF senilai USD 2,9 miliar dalam bentuk Extended Fund Facility (EFF). Kesepakatan ini memberikan sedikit ruang bernapas, namun juga mensyaratkan pengurangan subsidi, reformasi pajak, dan transparansi fiskal. Bagi pemerintah, ini adalah paket yang secara politis sulit dijual kepada publik yang sudah menderita akibat inflasi dan pengangguran.

Di saat yang sama, negosiasi paralel dengan Tiongkok terus berjalan. Beijing, sebagai salah satu kreditur terbesar Sri Lanka, memainkan peran penting dalam restrukturisasi utang. Namun, restrukturisasi ini tidak datang gratis; ia dikaitkan dengan kelanjutan dan perluasan proyek infrastruktur yang dibiayai Tiongkok, termasuk pengembangan Hambantota menjadi pusat energi regional.

Politik Domestik: Fragmentasi dan Survival

Ranil Wickremesinghe, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak 2022 setelah gejolak politik menggulingkan Gotabaya Rajapaksa, memimpin pemerintahan dalam situasi legitimasi yang rapuh. Ia naik ke kursi perdana menteri bukan melalui mandat elektoral yang kuat, tetapi sebagai figur kompromi di tengah krisis. Dalam politik domestik, posisinya adalah kombinasi antara firefighter dan negotiator—memadamkan kebakaran ekonomi sambil menjaga agar negara tidak kehilangan arah strategis.

Hambantota, bagi pemerintah, adalah kartu yang bisa dimainkan untuk menunjukkan kemajuan pembangunan dan menarik investasi. Namun, bagi oposisi, ia adalah simbol penyerahan kedaulatan kepada kekuatan asing. Debat ini membelah opini publik: sebagian melihat Tiongkok sebagai penyelamat yang membawa infrastruktur dan pekerjaan, sementara yang lain melihatnya sebagai kreditor predator yang menjerat negara dalam utang jangka panjang.

Peran Elite dan Jejaring Kepentingan

Sejak era keluarga Rajapaksa, hubungan Sri Lanka–Tiongkok dipupuk melalui jejaring elite politik dan bisnis. Hambantota berada di distrik kelahiran keluarga Rajapaksa, sehingga proyek ini selalu memiliki dimensi politik domestik yang kental. Keterlibatan Tiongkok dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur selama masa pemerintahan Rajapaksa memperdalam persepsi bahwa ada jalur komunikasi langsung antara Beijing dan elite politik tertentu di Colombo.

Kehadiran proyek kilang minyak Sinopec senilai USD 3,7 miliar pada 2025 memperkuat narasi ini. Bagi pemerintah, proyek ini akan membawa investasi asing langsung, membuka lapangan kerja, dan mengubah Hambantota menjadi hub energi. Namun, kondisi ini juga berarti integrasi lebih dalam antara aset strategis Sri Lanka dan jaringan logistik energi Tiongkok.

Tekanan Regional

Sementara itu, India mengamati perkembangan ini dengan kecemasan strategis. Setiap langkah Tiongkok di Sri Lanka dipandang sebagai perluasan pengaruh di halaman belakang India. Pada 2025, New Delhi menggandeng Uni Emirat Arab untuk mengembangkan energy hub di Trincomalee—langkah yang secara jelas dimaksudkan untuk menyeimbangkan gravitasi strategis yang condong ke Hambantota. Bagi India, mempertahankan pengaruh di Sri Lanka bukan hanya soal hubungan diplomatik, tetapi soal menjaga akses dan kontrol di Samudera Hindia.

Menjelang kesepakatan Hambantota 2025, Sri Lanka berada di persimpangan jalan yang sulit: antara kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup secara ekonomi dan risiko jangka panjang terhadap kedaulatan strategisnya. Keputusan untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok lahir dari kalkulasi bahwa manfaat jangka pendek—stabilitas fiskal, pembangunan infrastruktur, dan masuknya investasi—layak diambil meskipun dengan konsekuensi jangka panjang yang mungkin membatasi ruang gerak politik dan diplomasi negara ini. Situasi ini adalah textbook case dari negosiasi dalam kondisi tekanan tinggi, di mana opsi terbaik seringkali bukanlah pilihan ideal, melainkan pilihan yang paling sedikit membawa kerugian segera. Hambantota, dalam konteks ini, adalah solusi darurat yang berpotensi menjadi sumber masalah strategis di masa depan.

Hambantota dalam Strategi Maritim Tiongkok

Di meja perencanaan strategis Beijing, Hambantota bukan sekadar pelabuhan di negara pulau kecil di Samudera Hindia. Ia adalah bagian dari arsitektur maritim global yang sedang dibangun Tiongkok dengan penuh kesabaran dan presisi. Dalam kerangka besar Belt and Road Initiative (BRI), Hambantota adalah satu simpul penting dalam Maritime Silk Road—jalur maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Tiongkok Selatan hingga Afrika Timur dan Mediterania.

String of Pearls: Hambantota Sebagai Mutiara Baru

Istilah String of Pearls pertama kali diperkenalkan oleh sebuah laporan intelijen Amerika pada pertengahan 2000-an untuk menggambarkan rangkaian pelabuhan dan fasilitas yang dibangun atau dikelola Tiongkok di sepanjang jalur perdagangan maritim vital. Mutiara-mutiara ini—mulai dari Gwadar di Pakistan, Kyaukpyu di Myanmar, hingga Djibouti di Afrika Timur—membentuk rantai logistik yang dapat digunakan untuk tujuan komersial dan, secara potensial, militer.

Hambantota menempati posisi strategis dalam rantai ini. Letaknya di selatan Sri Lanka memungkinkan pengawasan terhadap jalur pelayaran internasional yang membawa minyak mentah dari Teluk Persia ke Asia Timur. Dari perspektif militer, Hambantota memberi Beijing chokepoint alternatif selain Selat Malaka—yang selama ini menjadi titik rawan dalam strategi keamanan energi Tiongkok.

Malacca Dilemma: Motivasi Utama

Malacca Dilemma adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Hu Jintao pada 2003 untuk menggambarkan kerentanan Tiongkok terhadap potensi blokade Selat Malaka oleh kekuatan asing, terutama Amerika Serikat atau sekutunya. Sekitar 80% impor minyak Tiongkok melewati jalur sempit ini. Dalam skenario konflik, penutupan Selat Malaka akan memukul keras perekonomian Tiongkok.

Dengan memiliki akses ke pelabuhan seperti Hambantota, Tiongkok dapat meminimalkan risiko ini. Hambantota dapat berfungsi sebagai:

• Titik pengisian bahan bakar bagi kapal komersial dan militer.

• Pusat distribusi energi dari kilang Sinopec yang sedang dibangun.

• Fasilitas maintenance untuk armada jarak jauh.

• Pusat logistik yang dapat mempercepat mobilisasi di Samudera Hindia.

Dual-Use Infrastructure: Potensi Militer

Secara resmi, Tiongkok dan Sri Lanka menegaskan bahwa Hambantota adalah pelabuhan komersial. Namun, dari sisi kajian kemaritiman menunjukkan bahwa banyak infrastruktur BRI memiliki potensi dual-use. Dermaga yang dapat menampung kapal tanker raksasa juga dapat menampung kapal perang. Gudang yang menyimpan komoditas juga dapat digunakan untuk logistik militer. Sistem komunikasi pelabuhan dapat diintegrasikan ke jaringan pengawasan maritim.

Kunjungan kapal riset militer Tiongkok Yuan Wang 5 pada Agustus 2022 adalah sinyal penting. Kapal ini dilengkapi radar dan sensor canggih untuk pelacakan satelit dan rudal. Meski kunjungan tersebut dinyatakan “murni ilmiah”, waktu dan lokasinya menimbulkan kekhawatiran di India dan Amerika Serikat. Hambantota, dalam skenario tertentu, dapat menjadi listening post yang memperluas jangkauan pengawasan Tiongkok di Samudera Hindia.

Leverage Politik di Kawasan

Dengan menempatkan diri sebagai investor utama di Hambantota, Tiongkok mendapatkan leverage politik yang signifikan terhadap Sri Lanka. Leverage ini dapat digunakan untuk:

• Memengaruhi kebijakan luar negeri Sri Lanka.

• Menghalangi Sri Lanka mengambil langkah yang dianggap merugikan kepentingan Tiongkok di forum internasional.

• Mendorong Colombo untuk menolak permintaan akses militer dari negara-negara rival Beijing.

Lebih jauh, Hambantota memberi Tiongkok platform proyeksi kekuatan ke Afrika Timur dan Timur Tengah. Dengan mengontrol titik logistik ini, Beijing dapat meningkatkan kapasitas pengiriman bantuan kemanusiaan, pasokan komersial, maupun mobilisasi militer di wilayah yang jauh dari daratan Tiongkok.

Reaksi India dan Aliansi Regional

Tidak ada langkah Tiongkok di Samudera Hindia yang luput dari perhatian New Delhi. Hambantota berada hanya sekitar 300 km dari pantai India, dalam jangkauan pengawasan radar jarak menengah. India khawatir bahwa fasilitas ini, jika dioptimalkan untuk kepentingan militer Tiongkok, dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan.

Sebagai respons, India memperkuat kemitraan keamanan maritim dengan Sri Lanka, Maldives, dan Mauritius melalui Colombo Security Conclave. Di sisi ekonomi, India bersama Uni Emirat Arab mempercepat proyek energy hub di Trincomalee, yang dimaksudkan sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok di Hambantota. Strategi ini mencerminkan pola counterbalancing—membangun kekuatan tandingan untuk mengimbangi kekuatan baru.

Hambantota adalah lkeping kunci dalam puzzle geopolitik Samudera Hindia. Bagi Tiongkok, Hambantota memperluas jangkauan BRI, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka, dan memberi leverage politik terhadap Sri Lanka. Bagi India, ia adalah potensi ancaman di halaman belakangnya. Bagi Sri Lanka, ia adalah sumber pendapatan sekaligus risiko kedaulatan.  Keberadaan Hambantota dalam strategi maritim Tiongkok menegaskan satu hal: kontrol atas infrastruktur maritim di abad ke-21 sama pentingnya dengan kontrol atas jalur darat di abad ke-19.

Diplomasi Utang sebagai Instrumen Kekuasaan

Utang bukan sekadar kewajiban finansial. Utang adalah instrumen pengaruh yang dapat membentuk perilaku negara peminjam untuk puluhan tahun ke depan. Tiongkok, dalam dua dekade terakhir, telah memformalkan penggunaan instrumen ini menjadi apa yang banyak analis sebut sebagai diplomasi utang (debt diplomacy). Kasus Sri Lanka—terutama Pelabuhan Hambantota—adalah salah satu ilustrasi paling gamblang dari bagaimana strategi ini dijalankan.

Prinsip Dasar Debt Diplomacy

Diplomasi utang bekerja dengan memanfaatkan tiga tahap:

1. Penawaran Modal Cepat – Tiongkok memberikan pembiayaan besar untuk proyek infrastruktur yang secara komersial sering dianggap berisiko tinggi oleh lembaga Barat seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank.

2. Kondisi Pengembalian yang Ketat – Suku bunga cenderung lebih tinggi dari standar pinjaman multilateral, jangka waktu pembayaran panjang, dan perjanjian disusun sedemikian rupa sehingga renegosiasi menjadi sulit.

3. Leverage Saat Krisis – Ketika negara peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban, aset strategis digunakan sebagai kompensasi—dalam bentuk konsesi jangka panjang atau akses istimewa.

Dalam konteks Hambantota, tahap ketiga inilah yang menjadi puncak permainan. Ketidakmampuan Sri Lanka membayar utang menyebabkan pemerintah setuju untuk memberikan konsesi pengelolaan 99 tahun kepada China Merchants Port Holdings pada 2017, senilai USD 1,12 miliar.

Perbedaan dengan Lembaga Barat

Berbeda dengan IMF atau Bank Dunia, yang biasanya mensyaratkan reformasi struktural, Tiongkok jarang mengikat pinjaman dengan agenda reformasi politik atau ekonomi yang eksplisit. Syarat Tiongkok lebih sering bersifat operasional—misalnya, kontraktor harus berasal dari perusahaan Tiongkok, atau pasokan material dan peralatan harus diimpor dari Tiongkok. Dengan begitu, pinjaman yang diberikan kembali mengalir ke perekonomian Tiongkok, sekaligus memperkuat jaringan bisnisnya di negara penerima.

Dalam jangka pendek, ini terlihat menguntungkan bagi pemerintah negara penerima: proyek cepat terealisasi, tanpa harus menghadapi tekanan politik domestik akibat syarat reformasi ketat. Namun, dalam jangka panjang, hal ini menciptakan ketergantungan struktural terhadap modal, teknologi, dan jaringan logistik Tiongkok.

Kasus Hambantota sebagai Blueprint

Hambantota menjadi blueprint untuk strategi serupa di negara lain:

• Gwadar, Pakistan – bagian dari China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), dibangun dengan pinjaman Tiongkok dan dikelola oleh operator Tiongkok.

• Kyaukpyu, Myanmar – pelabuhan air dalam yang juga dibiayai oleh pinjaman Tiongkok, berdekatan dengan jalur pipa minyak dan gas ke Yunnan.

• Lamu, Kenya – proyek pelabuhan yang dibiayai oleh Tiongkok sebagai bagian dari koridor LAPSSET.

Persamaan pola di semua lokasi ini adalah konsolidasi kehadiran Tiongkok di titik-titik strategis jalur perdagangan global.

Strategi Tekanan Saat Renegosiasi

Negara-negara yang mencoba menegosiasikan ulang utang Tiongkok sering menemukan bahwa Beijing memiliki beragam instrumen tekanan:

• Tekanan Ekonomi – penundaan pengiriman komoditas, pembatasan impor, atau penarikan investasi.

• Tekanan Diplomatik – pembatasan akses diplomatik atau dukungan di forum internasional.

• Tekanan Politik – dukungan atau penarikan dukungan terhadap figur politik tertentu di negara peminjam.

Dalam kasus Sri Lanka, meskipun secara resmi tidak ada pernyataan ancaman langsung, dinamika negosiasi mengindikasikan bahwa pemerintah Colombo menyadari batas-batas manuvernya. Hambantota menjadi kompromi yang diambil untuk menghindari tekanan yang lebih besar.

Korupsi sebagai Jalur Penetrasi

Diplomasi utang Tiongkok seringkali lebih efektif di negara-negara dengan tata kelola lemah. Proyek-proyek besar BRI rawan menjadi ladang subur untuk praktik korupsi—dari penentuan kontraktor hingga pengadaan material. Bagi Beijing, korupsi lokal bukan hambatan, melainkan pintu masuk untuk membangun hubungan langsung dengan elite politik. Di Sri Lanka, kedekatan proyek Hambantota dengan basis politik keluarga Rajapaksa memperkuat persepsi adanya koneksi istimewa yang melampaui sekadar hubungan antarnegara.

Dampak Jangka Panjang: Subordinasi Strategis

Konsekuensi jangka panjang dari diplomasi utang adalah subordinasi strategis—negara peminjam kehilangan sebagian kedaulatan dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan kata lain, subordinasi ini bisa bersifat:

• Ekonomi – kebijakan investasi dan perdagangan disesuaikan dengan kepentingan kreditor.

• Diplomatik – posisi negara di forum internasional selaras dengan agenda kreditor.

• Keamanan – akses ke infrastruktur strategis diberikan kepada kreditor, baik untuk tujuan sipil maupun militer.

Sri Lanka kini berada pada posisi di mana kebijakan maritimnya akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan Tiongkok. Hambantota adalah simbol fisik dari keterikatan ini.

Diplomasi utang Tiongkok adalah kombinasi antara peluang pembangunan dan instrumen kontrol. Hambantota menunjukkan bahwa ketika negara dengan kerentanan ekonomi tinggi menerima pinjaman besar tanpa strategi mitigasi risiko yang kuat, hasil akhirnya sering berupa hilangnya kontrol atas aset strategis. Bagi kita pelajaran dari kasus ini jelas: setiap pinjaman yang membawa pembangunan fisik harus dibarengi dengan perhitungan keamanan nasional yang matang.

Korupsi, Tata Kelola, dan Penetrasi Pengaruh Asing

Kekuatan eksternal jarang berhasil menanamkan pengaruh strategisnya hanya melalui kekuatan ekonomi atau militer. Seringkali, jalur tercepat dan paling efektif adalah melalui celah internal: tata kelola yang lemah, birokrasi yang tidak transparan, dan budaya politik yang permisif terhadap korupsi. Di Sri Lanka, Hambantota adalah kasus klasik di mana faktor internal ini menjadi katalis bagi penetrasi pengaruh asing — dalam hal ini, Tiongkok.

Warisan Tata Kelola yang Rapuh

Sejak kemerdekaan pada 1948, Sri Lanka tidak pernah sepenuhnya keluar dari bayang-bayang patronase politik. Pergantian rezim kerap diiringi dengan perubahan besar dalam distribusi proyek dan sumber daya, bukan karena perencanaan strategis jangka panjang, tetapi untuk memuaskan koalisi politik yang berkuasa. Infrastruktur strategis sering kali diperlakukan sebagai komoditas politik — alat untuk memperkuat basis dukungan, bukan sebagai instrumen pembangunan nasional.

Hambantota adalah contoh paling gamblang. Terletak di distrik kelahiran keluarga Rajapaksa, proyek pelabuhan ini sejak awal dikaitkan dengan ambisi politik domestik. Keputusan membangun pelabuhan di wilayah yang saat itu belum memiliki basis industri besar lebih didorong oleh pertimbangan politik ketimbang kalkulasi ekonomi murni. Keadaan merupakan indikator awal kerentanan strategis: ketika aset nasional dirancang untuk tujuan politik jangka pendek, mereka lebih mudah dieksploitasi oleh kekuatan eksternal yang memahami dinamika domestik tersebut.

Korupsi sebagai Pintu Masuk

Laporan Transparency International secara konsisten menempatkan Sri Lanka dalam kategori negara dengan tingkat persepsi korupsi tinggi. Dalam proyek-proyek berskala besar, mulai dari pembangunan jalan tol hingga fasilitas pelabuhan, praktik mark-up anggaran, pengadaan barang yang tidak transparan, dan penunjukan kontraktor tanpa proses lelang terbuka adalah hal yang jamak.

Bagi kreditor seperti Tiongkok, situasi ini menciptakan dua keuntungan strategis:

1. Akses Lebih Cepat – Dengan menyalurkan proyek melalui jalur politik yang terhubung langsung ke elite, proses persetujuan dapat dipercepat, tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi atau audit publik.

2. Ketergantungan Personal – Ketika proyek menjadi sumber keuntungan pribadi bagi elite politik, mereka memiliki insentif untuk mempertahankan hubungan baik dengan kreditor, bahkan jika itu merugikan kepentingan nasional jangka panjang.

Hambantota memperlihatkan pola ini secara jelas. Kontrak pembangunannya diberikan kepada perusahaan Tiongkok, dibiayai oleh pinjaman dari bank milik negara Tiongkok, dengan persyaratan yang sebagian besar dinegosiasikan secara bilateral tanpa konsultasi luas di parlemen atau masyarakat sipil.

Pengaruh Lewat Jaringan Elite

Salah satu karakteristik utama operasi pengaruh adalah fokus pada jaringan kunci — bukan pada sistem secara keseluruhan. Beijing tidak perlu mengendalikan seluruh birokrasi Sri Lanka; cukup memiliki hubungan langsung dengan segelintir aktor yang memegang kunci keputusan strategis.

Di era keluarga Rajapaksa, hubungan ini dipererat melalui kunjungan kenegaraan, pertukaran proyek, dan bahkan dukungan teknis dalam kampanye pembangunan citra publik. Hubungan personal ini menciptakan saluran komunikasi informal yang seringkali lebih efektif daripada jalur diplomatik resmi. Melalui jalur ini, Beijing dapat memengaruhi arah proyek, prioritas investasi, dan bahkan keputusan keamanan maritim terkait pelabuhan.

Ketiadaan Mekanisme Audit Independen

Salah satu penyebab mengapa proyek seperti Hambantota bisa terealisasi tanpa penilaian kelayakan yang transparan adalah lemahnya mekanisme audit independen di Sri Lanka. Proyek BRI seringkali dikecualikan dari persyaratan pengadaan internasional standar, dengan dalih kerahasiaan komersial atau sensitivitas diplomatik.

Akibatnya, analisis risiko yang obyektif jarang dilakukan, atau jika dilakukan, jarang dipublikasikan. Situasi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan dana dan meminimalkan akuntabilitas publik terhadap keputusan yang melibatkan miliaran dolar.

Kombinasi antara korupsi dan lemahnya tata kelola memiliki dua implikasi strategis:

• Akses Jangka Panjang bagi Kekuatan Eksternal – Begitu kreditor menguasai aset strategis melalui elite lokal, mereka dapat mempertahankan pengaruhnya meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

• Kesulitan Mencabut Akses – Upaya untuk merebut kembali kendali atas aset strategis sering terhambat oleh kontrak yang mengikat secara hukum internasional, serta ketergantungan ekonomi yang sudah terbentuk.

Efek Hambantota pada Persepsi Publik

Di dalam negeri, Hambantota memicu perdebatan sengit. Sebagian publik melihat proyek ini sebagai bukti “penjualan negara” kepada kekuatan asing, sementara sebagian lain memandangnya sebagai investasi yang menyelamatkan ekonomi. Polarisasi ini menciptakan dilema politik: pemerintah sulit mengkritik atau membatasi peran Tiongkok tanpa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga tidak bisa mengabaikan sentimen nasionalisme yang meningkat.

Hambantota bukan hanya hasil dari strategi ekspansi Tiongkok; ia juga produk dari kelemahan internal Sri Lanka. Korupsi, tata kelola yang rapuh, dan orientasi pembangunan yang dibentuk oleh pertimbangan politik jangka pendek menciptakan kondisi ideal bagi kekuatan eksternal untuk menanam pengaruh. Ini memberikan sinyal kuat bahwa  sekuat apapun posisi geografis sebuah negara, kelemahan internalnya bisa menjadi jalur tercepat bagi pihak luar untuk mengendalikan aset strategisnya.

Aspek Sipil–Militer dalam Infrastruktur Strategis

Bagi pengamat awam, pelabuhan adalah infrastruktur ekonomi: tempat kapal berlabuh, barang bongkar-muat, dan kontainer bergerak ke jalur distribusi. Namun,  pelabuhan adalah aset multi-domain yang dapat berfungsi ganda — sipil sekaligus militer. Hambantota adalah contoh mutakhir dari infrastruktur dual-use ini, di mana fasilitas yang dibangun untuk kepentingan komersial dapat dimodifikasi atau dimanfaatkan untuk tujuan pertahanan dan proyeksi kekuatan.

Definisi dan Karakteristik Dual-Use

Infrastruktur dual-use adalah fasilitas atau aset yang dirancang untuk tujuan sipil tetapi memiliki kapasitas teknis atau logistik yang dapat dimanfaatkan oleh militer. Karakteristik umumnya meliputi:

• Dermaga dalam (deep-water berths) yang mampu menampung kapal tanker raksasa atau kapal induk.

• Gudang penyimpanan bahan bakar dan logistik dengan kapasitas besar.

• Fasilitas perbaikan kapal (dry dock) yang dapat digunakan untuk perawatan armada militer.

• Sistem komunikasi dan radar pelabuhan yang dapat diintegrasikan ke jaringan pengawasan.

Hambantota memiliki semua elemen ini, meskipun secara resmi diklasifikasikan sebagai pelabuhan komersial.

Hambantota sebagai Node Logistik Maritim

Pelabuhan Hambantota memiliki dermaga dengan kedalaman yang cukup untuk menampung kapal kelas VLCC (Very Large Crude Carrier), serta gudang bahan bakar yang akan diperluas dengan pembangunan kilang minyak Sinopec senilai USD 3,7 miliar. Dari sudut pandang militer, fasilitas ini bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar strategis bagi kapal Angkatan Laut Tiongkok (PLAN) yang beroperasi di Samudera Hindia.

Penting dicatat, Tiongkok secara resmi telah memiliki pangkalan militer di Djibouti, Afrika Timur, yang berfungsi sebagai pusat logistik untuk operasi antipembajakan dan misi perdamaian. Hambantota, dalam jarak operasi laut yang wajar dari Djibouti, bisa berperan sebagai mata rantai penghubung dalam rantai pasok logistik maritim Tiongkok.

Preseden Global dan Pola Operasi

Kasus Hambantota dapat dibandingkan dengan pola penggunaan pelabuhan sipil oleh kekuatan besar di masa lalu:

• Amerika Serikat menggunakan pelabuhan sipil di Jepang dan Filipina sebagai titik logistik bagi armada Pasifik.

• Uni Soviet memanfaatkan pelabuhan sipil di Afrika Timur dan Asia Selatan untuk operasi Angkatan Lautnya selama Perang Dingin.

Polanya sama: kehadiran komersial adalah pintu masuk, dan ketika kondisi politik memungkinkan, fungsi militer dapat diperluas.

Indikator Potensi Militerisasi

Ada sejumlah indikator yang diamati  untuk menilai kemungkinan sebuah pelabuhan sipil dimiliterisasi:

1. Kunjungan Kapal Militer atau Penelitian
   Contoh paling jelas di Hambantota adalah kedatangan kapal riset militer Tiongkok Yuan Wang 5 pada Agustus 2022. Meski disebut sebagai misi penelitian, kapal ini membawa peralatan pelacakan satelit dan rudal, memicu protes keras dari India.

2. Peningkatan Kapasitas Bahan Bakar dan Gudang
   Kilang Sinopec akan memproduksi dan menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar — potensi dukungan bagi operasi militer jarak jauh.

3. Penguatan Sistem Komunikasi dan Navigasi
   Sistem ini dapat diintegrasikan dengan jaringan komunikasi militer Tiongkok untuk memantau lalu lintas kapal di Samudera Hindia.

Ketiga indikator ini sudah muncul di Hambantota, meskipun belum ada deklarasi resmi tentang penggunaan militer.

Implikasi Bagi Asia Selatan

Bagi India, Hambantota yang bermiliterisasi akan menjadi perubahan lanskap strategis. Kehadiran logistik PLAN di pelabuhan ini berarti Tiongkok dapat:

• Memperpanjang durasi operasi kapal perangnya di Samudera Hindia.

• Memantau aktivitas Angkatan Laut India secara langsung dari titik yang dekat.

• Memberikan dukungan cepat pada armada di kawasan dalam skenario konflik.

Selain India, kekuatan seperti Amerika Serikat dan Australia yang tergabung dalam aliansi Quad juga memandang Hambantota sebagai titik yang perlu dipantau. Setiap peningkatan aktivitas militer di pelabuhan ini akan dibaca sebagai bagian dari upaya Tiongkok untuk mematahkan dominasi angkatan laut Barat di Samudera Hindia.

Kalkulasi Politik Sri Lanka

Colombo, sejauh ini, mencoba mempertahankan posisi netral. Pemerintah menegaskan bahwa Hambantota tetap pelabuhan komersial dan tidak akan digunakan untuk tujuan militer oleh negara mana pun. Namun, dalam praktiknya, kontrak konsesi 99 tahun memberi kendali operasional kepada perusahaan Tiongkok. Dalam situasi krisis atau konflik, Sri Lanka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menolak jika operator pelabuhan mengizinkan akses terbatas atau dukungan teknis bagi kapal militer Tiongkok. Akibatnya muncul kerentanan strategis: kedaulatan formal tetap di tangan Sri Lanka, tetapi kontrol operasional dan keputusan teknis kunci berada di tangan pihak asing.

Hambantota adalah contoh sempurna dari dual-use infrastructure yang, di atas kertas, dibangun untuk tujuan ekonomi, tetapi dalam kenyataan, memiliki kapasitas dan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan militer. Potensi ini memberi Tiongkok keunggulan strategis di Samudera Hindia dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan rivalnya. Bagi Sri Lanka, tantangannya adalah menjaga pelabuhan ini tetap sebagai aset nasional tanpa terperangkap dalam arus besar kompetisi geopolitik yang membentuk abad ke-21.

Reaksi Regional: India, UAE, dan Koalisi Keamanan Maritim

Dalam setiap pergeseran lanskap strategis, reaksi lingkungan regional menjadi barometer penting. Hambantota bukan hanya mengubah dinamika internal Sri Lanka, tetapi juga memaksa negara-negara di Asia Selatan dan sekitarnya untuk menyesuaikan strategi mereka. Bagi India, UAE, dan mitra keamanan maritim lainnya, pelabuhan ini adalah simbol penetrasi Tiongkok di Samudera Hindia — sebuah realitas yang tidak bisa diabaikan.

India: Penghuni Halaman Belakang yang Terusik

Tidak ada negara yang lebih sensitif terhadap Hambantota dibandingkan India. Secara geografis, pelabuhan ini berada hanya sekitar 300 kilometer dari pantai selatan India, dalam jangkauan pengawasan radar dan patroli udara jarak menengah. Bagi New Delhi, ini bukan sekadar pelabuhan komersial, melainkan pos terdepan potensial bagi kekuatan laut yang selama ini menjadi rival strategis.

India memandang Samudera Hindia sebagai zona kepentingan vital — primary area of interest — dalam doktrin maritimnya. Kehadiran Tiongkok di Hambantota dipersepsikan sebagai ancaman terhadap prinsip Sea Control yang ingin dipertahankan India di wilayah ini. Doktrin Security and Growth for All in the Region (SAGAR) yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada 2015 secara implisit memuat pesan bahwa India akan memimpin upaya menjaga keamanan maritim di kawasan. Hambantota, dengan keterlibatan Tiongkok yang begitu dalam, adalah tantangan langsung terhadap narasi tersebut.

Manuver Balasan: Trincomalee Energy Hub

Sebagai langkah konkret, India bersama Uni Emirat Arab pada 2025 menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan energy hub di Trincomalee, pesisir timur laut Sri Lanka. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar, jalur pipa multi-produk, serta pembangkit listrik tenaga surya senilai USD 100 juta.

Bagi India, Trincomalee bukan hanya proyek ekonomi, melainkan alat counterbalance terhadap Hambantota. Dengan membangun pusat energi di sisi timur Sri Lanka, India menciptakan poros strategis yang dapat menarik Colombo menjauh dari gravitasi tunggal Tiongkok.

UAE: Pemain Energi dengan Agenda Geopolitik

Keterlibatan UAE dalam proyek Trincomalee menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap ekspansi Tiongkok di Samudera Hindia tidak hanya dirasakan oleh negara-negara kawasan. Sebagai salah satu eksportir energi terbesar dunia, UAE memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur pasok energi global.

Bagi Abu Dhabi, kehadiran di Trincomalee memberi dua keuntungan strategis:

1. Akses Pasar Energi Asia Selatan — memperluas portofolio distribusi energi UAE di luar Teluk.

2. Posisi di Jalur Maritim — memperkuat pengaruhnya di titik kritis Samudera Hindia, sekaligus menjaga hubungan strategis dengan India sebagai mitra utama.

UAE memahami bahwa pengaruh Tiongkok yang terlalu besar di infrastruktur energi Samudera Hindia akan memberi Beijing keunggulan dalam mengatur arus pasok energi global. Dengan terlibat di Trincomalee, UAE ikut serta dalam arsitektur penyeimbang yang sedang dibentuk.

Colombo Security Conclave: Koalisi Pengawas Samudera Hindia

Selain manuver bilateral, India juga memperkuat Colombo Security Conclave (CSC), forum keamanan maritim yang melibatkan India, Sri Lanka, Maldives, dan Mauritius, dengan Bangladesh sebagai mitra pengamat. CSC berfungsi sebagai platform untuk:

• Berbagi intelijen maritim.

• Mengkoordinasikan patroli laut.

• Mengadakan latihan gabungan untuk menghadapi ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyelundupan narkotika, dan penangkapan ikan ilegal.

Meski fokus resmi CSC adalah pada ancaman non-tradisional,  tak pernah ada keraguan bahwa salah satu motivasi utamanya adalah membatasi ruang gerak Tiongkok di Samudera Hindia. Hambantota secara diam-diam menjadi variabel kunci dalam pembahasan strategis forum ini.

Respons Amerika Serikat dan Aliansi Quad

Amerika Serikat, bersama Jepang dan Australia sebagai bagian dari aliansi Quad, juga memantau Hambantota. Dalam perspektif Washington, pelabuhan ini dapat menjadi choke point potensial bagi operasi militer atau logistik AS di kawasan jika suatu hari beralih fungsi menjadi fasilitas pendukung PLAN (People’s Liberation Army Navy).

Dengan demikian, Hambantota bukan hanya isu bilateral Sri Lanka–Tiongkok, melainkan juga bagian dari kompetisi maritim global antara Beijing dan Washington.

Sri Lanka di Tengah Tarik-Menarik

Colombo berusaha mempertahankan kebijakan luar negeri berbasis multi-alignment, menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa berkomitmen penuh pada satu blok kekuatan. Namun, semakin dalam keterlibatan Tiongkok di Hambantota, semakin sulit bagi Sri Lanka untuk menjaga netralitas yang kredibel.

Posisi ini menempatkan Sri Lanka dalam dilema strategis: jika terlalu condong ke Tiongkok, risiko kehilangan dukungan finansial dan politik dari India dan Barat meningkat. Sebaliknya, jika terlalu membatasi Tiongkok, risiko kehilangan akses ke modal dan infrastruktur yang vital bagi pemulihan ekonominya juga besar.

Hambantota telah memicu reaksi berlapis di kawasan. India memperkuat posisi di Trincomalee dan memimpin forum keamanan maritim. UAE memasuki permainan sebagai penyeimbang berbasis energi. Amerika Serikat dan aliansi Quad mengamati dari kejauhan sambil menyiapkan opsi strategis. Ada indikasi kuat bahwa Hambantota telah melampaui statusnya sebagai proyek infrastruktur. Ia telah menjadi node strategis yang mempengaruhi konfigurasi kekuatan di Samudera Hindia, memaksa semua pemain utama untuk menyesuaikan strategi mereka.

Proyeksi  2030: Skenario Hambantota dan Implikasi Strategis

Dapat dikatakan bahwa royeksi masa depan bukanlah ramalan mistis. Aktifitas ini dapat dilakukan  dari membaca pola, memetakan indikator, dan menilai kecenderungan yang sudah tampak di masa kini. Hambantota, dengan sejarah singkat namun sarat pergeseran strategisnya, memberikan cukup banyak indikator untuk membangun skenario hingga 2030.

Saya  melihat setidaknya tiga skenario utama yang dapat terjadi — masing-masing dengan implikasi berbeda bagi Sri Lanka, Asia Selatan, dan sistem internasional.

Skenario 1 – Dominasi Tiongkok Penuh

Dalam skenario ini, keterlibatan Tiongkok di Hambantota terus meningkat, baik dalam skala ekonomi maupun logistik. Kilang Sinopec beroperasi penuh, gudang bahan bakar berkapasitas raksasa menjadi pusat distribusi energi lintas Samudera Hindia, dan dermaga deep-water digunakan secara rutin oleh kapal riset dan logistik PLAN (People’s Liberation Army Navy).

Sri Lanka, di bawah tekanan utang dan ketergantungan ekonomi, memberikan lebih banyak konsesi kepada operator pelabuhan, termasuk perluasan area industri dan logistik di sekitar pelabuhan yang dikelola langsung oleh perusahaan Tiongkok. Hambantota, dalam skenario ini, berubah menjadi entitas semi-ekstrateritorial — secara resmi berada di wilayah Sri Lanka, tetapi dalam praktiknya terintegrasi ke jaringan maritim Beijing.

Indikator menuju skenario ini:

• Penambahan fasilitas dry dock dan pusat perawatan kapal di Hambantota.

• Peningkatan kunjungan kapal Tiongkok yang memiliki fungsi dual-use.

• Investasi besar-besaran di zona industri sekitar pelabuhan yang hanya melibatkan mitra Tiongkok.

Implikasi strategis:

• Bagi Sri Lanka: Kedaulatan maritim berkurang, kebijakan luar negeri condong ke Beijing.

• Bagi India: Meningkatnya tekanan untuk memperluas armada laut dan membangun counter-hub di seluruh Samudera Hindia.

• Bagi Amerika Serikat dan Quad: Hambantota menjadi target utama dalam perencanaan kontingensi militer.

Skenario 2 – Keseimbangan Regional

Di sini, Sri Lanka berhasil memainkan strategi multi-alignment dengan cerdas. Hambantota tetap dioperasikan oleh Tiongkok, tetapi Colombo secara simultan mengundang investasi besar dari India, Jepang, UE, dan UAE di sektor lain seperti Trincomalee, Colombo Port City, dan infrastruktur darat.

Perjanjian keamanan maritim dengan India dan Quad diperkuat, sementara hubungan ekonomi dengan Beijing tetap terjaga. Hambantota dalam skenario ini beroperasi sebagai pelabuhan multiguna dengan regulasi ketat yang membatasi penggunaan militer asing.

Indikator menuju skenario ini:

• Adanya investasi signifikan dari negara-negara non-Tiongkok di pelabuhan atau infrastruktur energi Sri Lanka.

• Perjanjian formal antara Sri Lanka dan India/UAE yang membatasi aktivitas militer Tiongkok di Hambantota.

• Keterlibatan aktif Colombo Security Conclave dalam patroli maritim bersama.

Implikasi strategis:

• Bagi Sri Lanka: Meningkatnya kemampuan manuver diplomatik dan berkurangnya risiko subordinasi strategis.

• Bagi India: Ruang pengaruh tetap terjaga, ancaman langsung dari Hambantota dapat dikendalikan.

• Bagi Tiongkok: Hambantota menjadi salah satu simpul penting, tetapi tidak sepenuhnya dikendalikan.

Skenario 3 – Reposisi Nasional Sri Lanka

Dalam skenario ini, perubahan politik domestik di Sri Lanka — didorong oleh tekanan publik atau perubahan elite kekuasaan — menghasilkan kebijakan reposisi strategis. Pemerintah baru menegosiasikan ulang kontrak Hambantota, membatasi keterlibatan Tiongkok, dan membuka peluang bagi konsorsium internasional untuk mengelola pelabuhan.

Reposisi ini mungkin didorong oleh:

• Krisis politik yang memperkuat sentimen nasionalis.

• Dukungan finansial besar dari India, IMF, dan mitra Barat untuk melunasi sebagian utang.

• Insiden keamanan yang memicu resistensi terhadap kehadiran asing di pelabuhan.

Indikator menuju skenario ini:

• Mobilisasi protes besar di Sri Lanka yang menentang dominasi Tiongkok.

• Negosiasi publik tentang kontrak pelabuhan dalam forum parlemen.

• Paket bantuan ekonomi besar dari koalisi negara non-Tiongkok.

Implikasi strategis:

• Bagi Sri Lanka: Meningkatnya kontrol atas aset strategis, tetapi risiko pembalasan ekonomi dari Beijing.

• Bagi Tiongkok: Kehilangan simpul penting di Samudera Hindia, yang dapat memaksa mereka mencari alternatif di negara tetangga.

• Bagi India dan Barat: Peluang memperluas pengaruh melalui investasi dan kerja sama keamanan.

Faktor Penentu Arah Skenario

Sebagai analis, kita mencatat beberapa faktor kunci yang akan menentukan skenario mana yang lebih mungkin terjadi:

1. Kondisi Ekonomi Sri Lanka – Apakah negara ini bisa keluar dari jebakan utang dan menyeimbangkan neraca perdagangannya.

2. Stabilitas Politik Domestik – Pemerintahan stabil cenderung mempertahankan status quo; pemerintahan rapuh cenderung membuka pintu untuk reposisi.

3. Dinamika Kompetisi AS–Tiongkok – Eskalasi rivalitas global dapat mendorong militerisasi Hambantota.

4. Strategi India – Apakah New Delhi mampu mempertahankan pengaruhnya melalui investasi dan kerja sama keamanan.

Proyeksi hingga 2030 menunjukkan bahwa Hambantota akan tetap menjadi variabel strategis dalam kalkulasi kekuatan di Samudera Hindia. Baik dalam skenario dominasi Tiongkok, keseimbangan regional, maupun reposisi nasional, pelabuhan ini akan terus menjadi medan kontestasi antara kepentingan ekonomi, kedaulatan nasional, dan proyeksi kekuatan global.

Bagi Sri Lanka, tantangannya adalah mengelola aset ini agar menjadi sumber kekuatan nasional, bukan sekadar pion dalam permainan kekuatan besar.

Pelajaran Strategis untuk Dunia Berkembang

Hambantota bukan sekadar pelabuhan melainkan sebagai  laboratorium geopolitik abad ke-21, tempat di mana infrastruktur, utang, pengaruh politik, dan potensi militer bertemu dalam satu titik koordinat. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuatan besar memadukan strategi ekonomi dengan kalkulasi keamanan, dan bagaimana negara yang secara geografis strategis tetapi secara ekonomi rapuh dapat menjadi arena perebutan pengaruh.

Hambantota sebagai Simbol Pergeseran Kekuasaan

Perjalanan Hambantota dari proyek infrastruktur pasca-tsunami menjadi simpul strategis Belt and Road Initiative adalah kisah tentang transformasi kekuasaan global. Bagi Beijing, pelabuhan ini adalah:

• Bukti kemampuan memproyeksikan pengaruh jauh ke luar perairan teritorialnya.

• Salah satu solusi terhadap Malacca Dilemma yang membayangi keamanan energi Tiongkok.

• Simpul logistik yang memperkuat String of Pearls di Samudera Hindia.

Bagi India, Hambantota adalah pengingat bahwa kompetisi maritim di halaman belakang sendiri bukan lagi kemungkinan, tetapi kenyataan. Bagi Amerika Serikat dan mitra Quad, ia adalah salah satu titik yang harus dimasukkan dalam perencanaan kontingensi menghadapi ekspansi PLAN (People’s Liberation Army Navy).

Pelajaran untuk Sri Lanka

Dari perspektif Sri Lanka, Hambantota menawarkan pelajaran yang sulit tetapi penting:

1. Kedaulatan Tidak Sekadar Bendera – Memiliki wilayah secara hukum tidak berarti mengendalikan fungsinya secara strategis. Kontrol operasional bisa sama pentingnya, bahkan lebih menentukan.

2. Utang Bukan Hanya Angka – Struktur utang menentukan ruang gerak politik. Pinjaman yang disertai klausul operasional pada aset strategis adalah risiko keamanan jangka panjang.

3. Diversifikasi Mitra – Ketergantungan pada satu sumber pendanaan memperbesar leverage pihak tersebut dalam negosiasi. Diversifikasi adalah bentuk asuransi geopolitik.

4. Tata Kelola adalah Pertahanan Pertama – Kelemahan internal seperti korupsi dan birokrasi yang tidak transparan adalah pintu masuk bagi penetrasi pengaruh asing.

Pelajaran untuk Dunia Berkembang

Banyak negara berkembang berada di persimpangan yang sama dengan Sri Lanka: kebutuhan mendesak untuk membangun infrastruktur versus keterbatasan dana domestik. Hambantota mengajarkan bahwa:

• Pinjaman cepat dengan syarat ringan di awal sering kali datang dengan konsekuensi strategis yang berat di belakang.

• Infrastruktur strategis harus diperlakukan seperti aset pertahanan — dirancang, dikelola, dan diawasi dengan prinsip keamanan nasional.

• Audit independen dan transparansi publik bukan hambatan, melainkan perisai terhadap kesepakatan yang merugikan.

Negara-negara yang berada di jalur BRI, dari Afrika Timur hingga Pasifik Selatan, dapat menjadikan Hambantota sebagai case study untuk menguji apakah perjanjian mereka dengan Beijing — atau dengan kreditor besar lainnya — menciptakan nilai tambah jangka panjang atau justru menjerat mereka dalam subordinasi strategis.

Hambantota dalam Peta Geopolitik 2030

Proyeksi yang telah dibahas sebelumnya memperlihatkan tiga jalur masa depan: dominasi Tiongkok, keseimbangan regional, atau reposisi nasional. Jalur mana yang akan terwujud sangat bergantung pada:

• Kecerdasan politik Sri Lanka dalam memainkan strategi multi-alignment.

• Kemampuan India dan mitra lain memberikan alternatif pendanaan yang kredibel.

• Dinamika kompetisi AS–Tiongkok di Samudera Hindia.

• Kesiapan publik Sri Lanka mempertahankan kedaulatan strategisnya.

Jika Hambantota jatuh ke skenario dominasi penuh, maka pelabuhan ini akan menjadi model operasi pengaruh Tiongkok di pelabuhan-pelabuhan lain. Jika Sri Lanka mampu menjaga keseimbangan atau melakukan reposisi, Hambantota bisa menjadi model resistensi cerdas bagi negara-negara berkembang.

Hambantota mengajarkan bahwa:

• Aset fisik adalah cerminan arsitektur kekuasaan. Siapa yang mengendalikan pelabuhan, dermaga, dan gudang, pada akhirnya mengendalikan arus perdagangan dan, dalam banyak kasus, arus kekuatan.

• Operasi pengaruh jarang frontal. Ia bekerja melalui jalur ekonomi, lalu masuk ke dimensi politik, dan akhirnya memberi efek militer atau keamanan.

• Pemetaan risiko harus lintas domain — ekonomi, politik domestik, militer, dan opini publik harus dipantau secara simultan.

Hambantota juga memperlihatkan bahwa kontrol terhadap satu titik geografis dapat menciptakan efek domino di kawasan. Pelabuhan ini memaksa India mempercepat pembangunan counter-hub, menarik UAE ke permainan strategis Samudera Hindia, dan memasukkan Samudera Hindia lebih dalam ke dalam radar strategi global Amerika Serikat.

Hambantota adalah kisah tentang bagaimana peta abad ke-21 sedang digambar ulang melalui infrastruktur. Bagi Sri Lanka, keputusan-keputusan yang diambil antara 2025–2030 akan menentukan apakah pelabuhan ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi atau tanda penyerahan kedaulatan.

Bagi dunia berkembang, Hambantota adalah peringatan dini: setiap jalur cepat menuju pembangunan membawa serta tagihan yang tidak hanya dihitung dalam dolar, tetapi juga dalam ruang gerak diplomatik, posisi tawar strategis, dan bahkan masa depan kedaulatan nasional.

Daftar Pustaka

1. Chatham House. (2020, August 4). Debunking the Myth of Debt-Trap Diplomacy: How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative. Chatham House, The Royal Institute of International Affairs.
   URL: https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy/4-sri-lanka-and-bri

2. Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2018, May 22). Game of Loans: How China Bought Hambantota. CSIS, Washington D.C.
   URL: https://www.csis.org/analysis/game-loans-how-china-bought-hambantota

3. Reuters. (2025, January 22). Sri Lanka, China agree to fast-track Sinopec’s $3.7 billion Hambantota refinery. Thomson Reuters.
   URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-china-agree-fast-track-sinopecs-37-bln-refinery-hambantota-2025-01-22/

4. Reuters. (2025, April 5). India, UAE to develop Sri Lanka energy hub as Delhi competes with China’s influence. Thomson Reuters.
   URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/india-uae-develop-sri-lanka-energy-hub-delhi-competes-with-china-influence-2025-04-05/

5. AP News. (2025, April 5). India, Sri Lanka deepen defense and economic ties amid China’s growing influence. Associated Press.
   URL: https://apnews.com/article/b0344b78d8e5c680567b5e057664a2d8

6. The Diplomat. (2020, January 2). The Hambantota Port Deal: Myths and Realities. The Diplomat Media Inc.
   URL: https://thediplomat.com/2020/01/the-hambantota-port-deal-myths-and-realities/

7. Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International Secretariat, Berlin.
   URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2022

8. Ministry of Finance, Sri Lanka. (2023). Annual Report 2023. Ministry of Finance, Government of Sri Lanka.
   URL: http://www.treasury.gov.lk/documents

9. International Monetary Fund (IMF). (2023, March 20). Sri Lanka: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 23/92.
   URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/03/20/Sri-Lanka-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-531271

10. U.S. Department of Defense. (2023). Indo-Pacific Strategy Report. Office of the Secretary of Defense, Washington D.C.
    URL: https://media.defense.gov/2023/

About The Author