Laporan Analisis Mingguan Dinamika Sosial, Politik, dan Keamanan Aceh | Periode 14–21 Agustus 2025

Ringkasan Eksekutif

Minggu ini, lanskap sosial, politik, dan keamanan di Aceh didominasi oleh perayaan dan refleksi seputar Peringatan 20 Tahun Perdamaian Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Momentum ini menjadi panggung strategis bagi berbagai aktor untuk menyuarakan agenda mereka, menunjukkan adanya ketegangan halus antara narasi resmi tentang “perdamaian yang telah dicapai” dengan “agenda yang belum terselesaikan.”

Analisis mendalam terhadap pergerakan aktor kunci dan isu yang mereka mainkan mengungkapkan temuan-temuan krusial:

• Peringatan Damai (MoU Helsinki): Aktor dominan, terutama Mualem (Muzakir Manaf) dan pejabat pemerintah, secara efektif memanfaatkan acara ini. Wacana yang mendominasi adalah tentang pentingnya perdamaian. Mualem, sebagai figur kunci pasca-konflik, secara strategis mengangkat isu bendera “Bintang Bulan,” menjaga isu ini tetap relevan di ruang publik dan mengingatkan tentang janji-janji yang belum tuntas.
• Pergerakan Institusi Keamanan: Di tingkat lokal, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menunjukkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan proaktif, seperti penindakan terhadap tujuh terduga pelaku premanisme di kantor Perkim Aceh. Tindakan ini konsisten dengan upaya nasional Polri untuk membangun kembali citra dan kepercayaan publik melalui program “PRESISI”.¹ Namun, analisis pergerakan ini tidak dapat dipisahkan dari tantangan struktural yang lebih besar yang dihadapi Polri di tingkat nasional, termasuk isu impunitas dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.²
• TNI dan Pembagian Peran: Aktivitas TNI di Aceh berfokus pada peran sipil, seperti pembangunan jembatan, dan peran keamanan dalam negeri, seperti latihan kontra-terorisme. Hal ini menyoroti perdebatan yang terus berlangsung mengenai pembagian tugas yang jelas antara TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai penegak keamanan dalam negeri, sebuah isu yang telah menjadi tantangan sejak reformasi tahun 1998.⁴
• Sektor Pariwisata: Meskipun data spesifik kunjungan mingguan tidak tersedia, sorotan media terhadap destinasi seperti Bukit Lamreh menunjukkan upaya promosi yang terus berlanjut. Keterbatasan data kuantitatif ini menghambat analisis dampak peristiwa besar terhadap ekonomi lokal secara real-time.

Dinamika yang diamati menunjukkan bahwa perdamaian di Aceh adalah sebuah proses yang terus berevolusi, digerakkan oleh pergeseran wacana, ambisi politik, dan tantangan implementasi. Aktor non-negara dan mantan pejabat tetap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk diskursus publik, sementara institusi keamanan berupaya keras untuk menegakkan hukum sambil menghadapi krisis integritas internal dan eksternal.

Analisis Wacana Dominan: Peringatan 20 Tahun MoU Helsinki

Peringatan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2025, menjadi sorotan utama dalam dinamika Aceh minggu ini. Peristiwa ini berfungsi sebagai panggung sentral di mana berbagai aktor mengartikulasikan posisi dan agenda mereka, tidak hanya untuk merayakan pencapaian perdamaian, tetapi juga untuk menyoroti tantangan yang belum terselesaikan.

Aktor paling menonjol dalam wacana ini adalah Mualem (Muzakir Manaf). Sebagai mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan figur sentral dalam politik lokal, Mualem memanfaatkan momentum ini secara strategis. Ia tidak hanya menghadiri acara peringatan, tetapi juga mengambil langkah penting lain seperti mengukuhkan Abu Paya Pasi sebagai Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman.⁵

Pergerakan Mualem yang paling signifikan adalah pernyataannya terkait bendera “Bintang Bulan.” Alih-alih menuntut atau mengancam, Mualem memilih diksi yang halus dan berbasis harapan, meminta masyarakat untuk “bersabar, karena suatu hari bendera Bintang Bulan akan berkibar”.⁶

Pernyataan ini bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan langkah politik yang cerdas dan terukur. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki otoritas moral di kalangan mantan kombatan dan masyarakat Aceh, Mualem memiliki kapasitas untuk mengangkat isu yang sangat sensitif tanpa memicu eskalasi. Dengan menggunakan kata “bersabar” dan “suatu hari,” ia berhasil menjaga narasi tetap dalam koridor dialog perdamaian, bukan konfrontasi.

Taktik ini menjaga isu bendera, yang merupakan salah satu agenda krusial yang belum tuntas dari MoU Helsinki, tetap hidup di ruang publik. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah dua dekade berlalu, elemen-elemen dari masa lalu konflik masih menjadi alat politik yang ampuh dan dapat dimainkan oleh aktor yang tepat. Taktik ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat, yang harus mengakui tuntutan ini tanpa membahayakan stabilitas nasional.

Narasi lain didorong oleh pejabat pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang diwakili oleh Bupati dan Wakil Bupati, menyambut “2 Dekade Damai Aceh” dengan acara keagamaan, zikir dan tausiah.⁷ Narasi ini lebih konvensional, berfokus pada dimensi spiritual dan rasa syukur atas perdamaian. Pendekatan ini menghindari isu-isu sensitif dan menampilkan wajah pemerintah daerah yang lebih selaras dengan agenda nasional.

Peringatan ini juga menjadi forum bagi akademisi, intelektual, dan diplomat internasional. Acara diskusi yang dihadiri oleh perwakilan kedutaan besar dari 12 negara, Minna Kukkonen Kalender dari Crisis Management Initiative (CMI) yang memediasi perdamaian Helsinki, serta para akademisi dan aktivis perdamaian seperti Dr. Sofyan A. Djalil dan Dr. Fachry Aly, menunjukkan pentingnya Aceh dalam diplomasi dan studi perdamaian internasional.⁹

Tokoh-tokoh ini tidak hanya merayakan perdamaian, tetapi juga fokus pada evaluasi implementasi MoU dan tantangan yang masih dihadapi, termasuk hak dan kewenangan Aceh yang belum sepenuhnya terwujud. Kehadiran mereka meningkatkan legitimasi wacana perdamaian di Aceh, menempatkan isu-isu lokal dalam sorotan global, dan berfungsi sebagai “penilai” kemajuan pasca-konflik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan pemimpin di era penandatanganan MoU, juga turut memberikan sambutan melalui video conference, menggarisbawahi pentingnya peristiwa ini dalam sejarah nasional.⁹

Tabel berikut merangkum aktor kunci dan narasi dominan yang mereka dorong selama peringatan ini.

Pergerakan dan Dinamika Institusi Keamanan

POLRI di Aceh: Aksi dan Narasi Lokal

Pergerakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Aceh selama seminggu terakhir menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Secara khusus, Polda Aceh mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang terjadi di kantor Perkim Aceh. Tim Resmob Ditreskrimum Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan tujuh terduga pelaku yang terlibat dalam keributan, termasuk nama-nama yang dikenal publik seperti M alias Aneuk Tulut dan M.A.I alias Kek Min.⁵ Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap aksi premanisme dan polisi akan terus memburu serta menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketertiban.¹⁰

Tindakan proaktif ini sejalan dengan arahan yang lebih luas dari Presiden dan pimpinan Polri untuk membersihkan institusi dan meningkatkan kepercayaan publik.¹ Aksi-aksi penegakan hukum ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya Polri untuk membangun citra positif dan menunjukkan implementasi program “PRESISI” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) di tingkat kewilayahan. Program ini berorientasi pada penyelesaian masalah dan bertujuan untuk mewujudkan kepolisian yang humanis, transparan, dan akuntabel.¹

Namun, aksi-aksi lokal yang tegas ini harus ditempatkan dalam konteks tantangan yang lebih besar yang dihadapi Polri di tingkat nasional. Di saat Polda Aceh menunjukkan ketegasan di lapangan, krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri masih menjadi isu krusial. Ombudsman RI mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir (2020-2024), kepolisian konsisten menempati peringkat teratas sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan total 3.355 laporan.¹¹ Kasus-kasus besar di tingkat nasional, seperti kasus korupsi mantan penyidik KPK Brotoseno yang tidak dipecat meski terbukti bersalah ³ dan keterlibatan jenderal bintang dua Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba ², menunjukkan adanya masalah impunitas dan inkonsistensi dalam penegakan kode etik internal.

Isu “backing,” di mana oknum polisi melindungi kejahatan seperti mafia tanah, tambang ilegal, dan peredaran narkoba, juga terus disorot dalam laporan investigasi nasional.² Oleh karena itu, penindakan premanisme di Aceh, meskipun penting untuk menjaga ketertiban, hanya dapat dianggap sebagai “pembersihan permukaan” yang bertujuan untuk meningkatkan citra publik di tingkat lokal, namun belum menyentuh akar permasalahan budaya dan struktural yang lebih dalam. Untuk laporan di masa depan, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengukur apakah aksi-aksi lokal ini benar-benar berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

TNI di Aceh: Peran dan Posisi Pasca-Konflik

Aktivitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh selama minggu ini menunjukkan dua peran utama: peran keamanan yang berfokus pada ancaman internal dan peran sipil dalam pembangunan. Kodam Iskandar Muda menggelar latihan gabungan penanggulangan terorisme (Gultor) di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda ¹⁵, sementara prajurit TNI di Aceh Singkil terlibat dalam proyek pembangunan jembatan.¹⁶ Selain itu, Kodam Iskandar Muda juga menerima penyerahan senjata sisa konflik di Aceh.¹⁷

Pergerakan ini menyoroti tantangan abadi pasca-reformasi dalam mendefinisikan batas-batas peran antara TNI dan Polri. Sejak pemisahan institusional pada tahun 1999 ¹⁸, peran TNI seharusnya berfokus pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan Polri bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam negeri.⁴ Keterlibatan TNI dalam kontra-terorisme seharusnya terbatas pada “bantuan atas permintaan Polri” jika situasinya sangat kacau.²⁰ Latihan Gultor menunjukkan bahwa TNI masih secara aktif mempersiapkan diri untuk ancaman keamanan dalam negeri, yang dapat memicu perdebatan mengenai tumpang tindih fungsi dan potensi “perebutan panggung”.⁴

Di sisi lain, peran sipil TNI dalam pembangunan, seperti yang terlihat di Aceh Singkil, semakin menonjol. Peran ini, ditambah dengan penyerahan senjata sisa konflik ¹⁷, menjadi contoh nyata bagaimana peran militer terus beradaptasi dari kekuatan tempur menjadi kekuatan pendukung pembangunan dan keamanan. Meskipun demikian, konsistensi dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi isu keamanan “non-konvensional” seperti terorisme masih menjadi isu krusial yang memerlukan regulasi yang lebih jelas untuk mencegah kebingungan dan konflik sektoral.⁴

Aktor Non-Keamanan dan Figur Publik Lainnya

Selain institusi keamanan, pergerakan pejabat dan figur publik lainnya juga menjadi bagian penting dari dinamika mingguan di Aceh. Bupati Abdya, misalnya, memberikan penghargaan kepada delapan desa berprestasi dan menyampaikan pesan anti-narkoba kepada generasi muda.²¹ Sementara itu, Bupati Aceh Barat memberikan sambungan listrik gratis kepada warga miskin sebagai hadiah perayaan HUT RI, sebuah langkah yang menyoroti fokus mereka pada program-program kerakyatan dan pencitraan.²¹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa pergerakan pejabat daerah seringkali sangat terikat pada momen seremonial, seperti peringatan HUT RI, sebagai platform untuk menampilkan keberhasilan dan menjalin hubungan dengan masyarakat.

Kehadiran tokoh internasional dan nasional dalam Peringatan MoU Helsinki, termasuk mantan Presiden SBY dan diplomat dari 12 negara, menegaskan pentingnya Aceh dalam diplomasi dan studi perdamaian internasional.⁹ Keterlibatan mereka memberikan Aceh panggung global dan menempatkan isu-isu lokal, seperti implementasi MoU yang belum tuntas, dalam sorotan internasional.

Sektor Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan

Meskipun laporan ini tidak memiliki data spesifik mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh dalam satu minggu terakhir, data yang tersedia menunjukkan tren positif dalam jangka panjang. Kunjungan wisatawan ke Aceh dilaporkan meningkat tajam pada awal tahun 2025.²² Sorotan media terhadap destinasi-destinasi lokal, seperti Bukit Lamreh di Aceh Besar, menunjukkan upaya promosi yang terus berlanjut.²³

Keterbatasan data spesifik mingguan ini merupakan celah signifikan dalam analisis. Hal ini menghambat kemampuan untuk mengukur dampak langsung dari peristiwa-peristiwa besar, seperti peringatan MoU Helsinki, terhadap sektor ekonomi dan pariwisata secara real-time. Untuk laporan di masa depan, diperlukan sistem pelacakan data yang lebih granular (misalnya, mingguan atau bahkan harian) untuk mendukung analisis ekonomi yang lebih akurat dan tepat waktu.

Analisis Per Kabupaten/Kota

Analisis mingguan ini mencakup temuan dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, meskipun data dari 23 kabupaten/kota secara lengkap tidak tersedia dalam materi riset.

• Banda Aceh: Menjadi pusat perhatian dengan aksi penertiban premanisme oleh Polda Aceh ¹⁰, serta berbagai acara peringatan MoU Helsinki yang melibatkan tokoh-tokoh penting.⁹ Berita harian lainnya mencakup hal-hal seperti pengesahan ketua asosiasi baru dan pemberian bantuan sosial.²¹
• Aceh Besar: Berita terkait kebakaran dan kegiatan kepolisian ²¹, serta sorotan media pada destinasi wisata Bukit Lamreh.²³
• Aceh Timur: Pemerintah kabupaten menyambut peringatan damai dengan zikir dan tausiah.⁷ Berita lainnya mencakup pemberian remisi kepada narapidana.²¹
• Aceh Singkil: Aksi tim SAR gabungan dalam pencarian nelayan yang hilang ²¹ dan proyek pembangunan jembatan oleh prajurit TNI.¹⁶
• Abdya, Aceh Barat, dan Nagan Raya: Kegiatan pejabat lokal didominasi oleh perayaan HUT RI, seperti pemberian penghargaan, pesan anti-narkoba, dan apresiasi terhadap warga yang berjasa.²¹
• Wilayah Lainnya: Berita dari daerah lain seperti Pidie, Sabang, Subulussalam, Aceh Jaya, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Selatan ¹⁶ mencakup topik seperti remisi narapidana, pemantauan harga rokok, dan penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal.

Tabel berikut menyajikan ringkasan visual dari peristiwa penting di beberapa kabupaten/kota.

Kesimpulan

Minggu yang diwarnai Peringatan 20 Tahun Damai Aceh menjadi momen penting yang menyoroti tidak hanya keberhasilan perdamaian, tetapi juga tantangan-tantangan yang masih mengemuka. Aktor kunci, terutama Mualem, berhasil menjaga isu-isu yang berpotensi sensitif tetap hidup dalam wacana publik tanpa memicu eskalasi. Strategi politik ini menunjukkan bahwa agenda-agenda yang belum terselesaikan dari masa lalu konflik masih menjadi dinamika penting yang harus dicermati.

Proyeksi di masa depan mencakup potensi kenaikan isu-isu sensitif seiring dengan pergerakan politik lokal yang terus berlanjut. Reformasi Polri dan TNI di Aceh akan terus menjadi isu krusial. Aksi-aksi penegakan hukum lokal yang tegas oleh Polri harus didukung oleh reformasi internal yang substansial di tingkat nasional untuk secara efektif membangun kembali kepercayaan publik. Tanpa mengatasi masalah struktural seperti impunitas dan praktik “backing,” upaya-upaya lokal akan dianggap sebagai solusi parsial.

Untuk analisis yang lebih komprehensif di masa mendatang, sangat disarankan untuk berinvestasi dalam sistem pengumpulan data yang lebih granular. Data yang lebih rinci, terutama di sektor pariwisata dan interaksi keamanan-sipil, akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi yang lebih akurat terhadap dampak kebijakan dan peristiwa, serta untuk merumuskan respons strategis yang lebih efektif.

Works cited

1. TANTANGAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI POLRI … – DPR RI, accessed on August 20, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat—20-II-P3DI-Oktober-2022-187.pdf
2. Saat Jenderal Polisi Bintang Dua Terlibat Dugaan Peredaran Narkoba… – KOMPAS.com, accessed on August 20, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07472111/saat-jenderal-polisi-bintang-dua-terlibat-dugaan-peredaran-narkoba?page=all
3. Sudah Korupsi tapi Tidak Dipecat? Bukti Konkret Polri Anti … – ICW, accessed on August 20, 2025, https://antikorupsi.org/id/sudah-korupsi-tapi-tidak-dipecat-bukti-konkret-polri-anti-pemberantasan-korupsi
4. “Polemik Hubungan TNI-Polri dalam Kontra-Terorisme di Indonesia …, accessed on August 20, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol1/iss1/5/
5. Berita Topik Berita Banda Aceh Terbaru Hari Ini – Prohaba.co, accessed on August 21, 2025, https://prohaba.tribunnews.com/topic/berita-banda-aceh
6. Aceh’s 20th Anniversary of Peace Tomorrow, Governor Requests No …, accessed on August 21, 2025, https://voi.id/en/news/505100
7. Pejabat MARIA ULFA, SE – Kesbangpol Aceh Timur, accessed on August 21, 2025, https://kesbangpol.acehtimurkab.go.id/pejabat/kasubbid-pemantapan-wasbang-dan-pembauran-bangsa/kasubbid-pemantapan-wasbang-dan-pembauran-bangsa
8. Kesbangpol Aceh Timur | Website Resmi Badan Kesbangpol Kab. Aceh Timur, accessed on August 21, 2025, https://kesbangpol.acehtimurkab.go.id/
9. Ratusan Tokoh Dunia Hadiri Peringatan 20 Tahun MoU Helsinki di …, accessed on August 21, 2025, https://thejurnal.id/news/ratusan-tokoh-dunia-hadiri-peringatan-20-tahun-mou-helsinki-di-banda-aceh/index.html
10. Tak Ada Ruang untuk Premanisme, Polda Aceh Amankan 7 Orang …, accessed on August 21, 2025, https://mitramabes.com/tak-ada-ruang-untuk-premanisme-polda-aceh-amankan-7-orang-terkait-keributan-di-kantor-perkim-aceh/
11. [RILIS KOALISI] Hari Bhayangkara ke-79: Momentum Reformasi …, accessed on August 20, 2025, https://icjr.or.id/hari-bhayangkara-ke-79-momentum-reformasi-polri-bukan-sekadar-seremoni/
12. Rangkuman Kasus Teddy Minahasa, dari Tersangka hingga Vonis – Tirto.id, accessed on August 20, 2025, https://tirto.id/rangkuman-kasus-teddy-minahasa-dari-tersangka-hingga-vonis-gGjN
13. 5634 Model Pembinaan Dan Pengawasan Kepada … – OJS Unida, accessed on August 20, 2025, https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/13245/5208/42508
14. Presiden Diminta Bersihkan Jaringan Mafia Tanah di Istana Negara, Polri dan Kementerian ATR/BPN – Suarapemredkalbar.com, accessed on August 20, 2025, https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/11092022/presiden-diminta-bersihkan-jaringan-mafia-tanah-di-istana-negara-polri-dan-kementerian-atrbpn
15. TNI AD Tanggulangi Terorisme di Bandara Internasional Iskandar Muda Aceh – Indonesiadefense.com | Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini Hankam Dan TNI %, accessed on August 21, 2025, https://indonesiadefense.com/tni-ad-tanggulangi-terorisme-di-bandara-internasional-iskandar-muda-aceh/
16. Update Prakiraan Cuaca Sebagian Aceh Besok Hingga, Sabtu 23 Agustus 2025, accessed on August 21, 2025, https://aceh.tribunnews.com/2025/08/20/update-prakiraan-cuaca-sebagian-aceh-besok-hingga-sabtu-23-agustus-2025
17. Kodam Iskandar Muda Terima Senjata Sisa Konflik Aceh, Total 25 Pucuk, accessed on August 21, 2025, https://indonesiadefense.com/kodam-iskandar-muda-terima-senjata-sisa-konflik-aceh-total-25-pucuk/
18. Pengembalian Polri Dibawah TNI atau Kemendagri Mencederai …, accessed on August 20, 2025, https://www.krjogja.com/nasional/1245375439/pengembalian-polri-dibawah-tni-atau-kemendagri-mencederai-reformasi
19. Kepolisian Negara Republik Indonesia – Wikipedia bahasa …, accessed on August 20, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
20. PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM … – Jurnal, accessed on August 20, 2025, https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/417/pdf/931
21. Indeks Berita Aceh-timur Nanggroe – Halaman 20 – Serambinews.com, accessed on August 21, 2025, https://aceh.tribunnews.com/index-news/nanggroe/aceh-timur?date=&page=20
22. Kunjungan Wisatawan ke Aceh Meningkat Tajam, Capai 7,3 Juta pada Awal 2025, accessed on August 21, 2025, https://infopublik.id/kategori/nusantara/923642/kunjungan-wisatawan-ke-aceh-meningkat-tajam-capai-7-3-juta-pada-awal-2025
23. Bukit Lamreh, Potongan Surga di Aceh Besar dengan Panorama …, accessed on August 21, 2025, https://m.kumparan.com/jendela-dunia/bukit-lamreh-potongan-surga-di-aceh-besar-dengan-panorama-laut-biru-25doMovQHxm