Pendahuluan: Bencana sebagai Titik Uji Relasi Negara–Warga
Banjir yang kembali melanda Aceh tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam yang berulang, melainkan sebagai momen kritis yang memperlihatkan hubungan kompleks antara negara dan warganya. Dalam situasi krisis, negara tidak hanya dinilai dari kapasitas teknisnya menangani bencana, tetapi dari kemampuannya menghadirkan empati, keadilan, dan pengakuan terhadap penderitaan warga. Ketika respons negara dianggap tidak sepadan dengan skala musibah, ruang publik dengan cepat dipenuhi oleh ekspresi kekecewaan yang keras dan simbolik.
Keputusan untuk tidak menetapkan banjir Aceh sebagai bencana nasional menjadi titik sensitif dalam relasi tersebut. Secara administratif, keputusan itu berada dalam ranah kebijakan fiskal dan manajemen bencana. Namun secara sosial dan politik, keputusan tersebut diterjemahkan oleh sebagian warga sebagai tanda jarak emosional antara pusat dan daerah. Dalam konteks Aceh, wilayah yang memiliki sejarah konflik bersenjata panjang, simbol-simbol ketidakhadiran negara selalu membawa resonansi yang lebih dalam dibanding daerah lain.
Ekspresi kekecewaan yang muncul kemudian tidak selalu mengambil bentuk tuntutan kebijakan yang terartikulasikan secara teknokratis. Ia sering hadir sebagai bahasa emosi, simbol identitas, dan bahkan seruan politik yang ekstrem. Di sinilah muncul persoalan mendasar: bagaimana negara membaca bahasa emosi tersebut. Apakah ia dibaca sebagai sinyal penderitaan warga, atau sebagai indikator ancaman terhadap keutuhan negara.
Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa kesalahan terbesar dalam situasi Aceh saat ini bukanlah kurangnya kewaspadaan negara, melainkan kesalahan tafsir. Ketika bahasa kekecewaan sosial dibaca melalui lensa keamanan semata, negara berisiko merespons masalah sosial dengan instrumen yang keliru. Kesalahan ini tidak serta-merta menimbulkan separatisme, tetapi dapat menggerus legitimasi negara secara perlahan.
Oleh karena itu, tulisan ini tidak bertujuan membela atau menafikan ekspresi ekstrem di ruang publik, melainkan menempatkannya dalam kerangka analitis yang tepat. Fokus utama bukan pada simbol yang muncul, tetapi pada apa yang melahirkan simbol tersebut dan bagaimana negara seharusnya membaca serta meresponsnya dalam kerangka kebijakan jangka panjang.
Aceh Pasca-Konflik dan Tertutupnya Jalur Kemerdekaan
Dalam tatanan politik global kontemporer, kemerdekaan wilayah baru bukan lagi proses yang mudah atau lazim. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dunia internasional secara sistematis mempersempit ruang bagi pemisahan wilayah, dengan menempatkan prinsip keutuhan teritorial sebagai norma utama. Prinsip ini menjadi fondasi stabilitas global dan dipertahankan secara konsisten oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Aceh pasca-2005 berada dalam kategori wilayah yang kelihatannya secara politik telah “ditutup” jalur kemerdekaannya. Penandatanganan MoU Helsinki tidak hanya menyelesaikan konflik bersenjata secara domestik, tetapi juga mengakhiri status Aceh sebagai isu internasional. Sejak itu, Aceh dipandang sebagai contoh keberhasilan integrasi pasca-konflik, bukan sebagai wilayah sengketa yang terbuka untuk proses penentuan nasib sendiri secara eksternal.
Dalam hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri tidak identik dengan hak memisahkan diri. Hak tersebut terutama berlaku dalam konteks kolonialisme klasik atau penindasan ekstrem yang bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki dari dalam negara. Aceh, dengan otonomi khusus, integrasi elit lokal, dan partisipasi dalam sistem politik nasional, tidak memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, klaim kemerdekaan Aceh tidak memiliki dasar hukum internasional yang dapat diterjemahkan menjadi proses politik global.
Selain itu, sejauh ini, secara tegas tampaknya tidak ada dukungan geopolitik eksternal yang signifikan bagi pemisahan Aceh. Negara-negara besar dan aktor internasional memiliki kepentingan menjaga stabilitas Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara. Tanpa konflik bersenjata, tanpa krisis nasional Indonesia, dan tanpa pelanggaran HAM sistemik yang masif, dunia internasional tidak memiliki insentif maupun legitimasi untuk membuka kembali isu Aceh sebagai isu internasional.
Dengan kerangka ini, penting ditegaskan bahwa kemerdekaan Aceh bukanlah opsi realistis dalam sistem internasional saat ini. Setiap analisis kebijakan yang bertanggung jawab harus berangkat dari fakta tersebut, agar tidak terjebak pada pembacaan emosional yang mengaburkan realitas struktural.
Seruan “Merdeka” sebagai Bahasa Kekecewaan Sosial
Seruan “merdeka” yang muncul dalam situasi krisis sering kali disalahpahami sebagai indikator separatisme yang terorganisir. Dalam kajian politik dan konflik, separatisme bukanlah ekspresi spontan, melainkan proyek politik yang memerlukan organisasi, kepemimpinan, mobilisasi berkelanjutan, dan strategi yang jelas. Tanpa elemen-elemen tersebut, seruan ekstrem tidak pernah bertransformasi menjadi gerakan negara baru.
Dalam konteks Aceh saat ini, tidak terdapat infrastruktur politik yang mendukung proyek kemerdekaan. Tidak ada organisasi separatis aktif, tidak ada kepemimpinan politik yang mengusung agenda pemisahan, dan tidak ada mobilisasi massa yang berkelanjutan menuju tujuan tersebut. Yang ada adalah ekspresi kekecewaan yang bersifat episodik, reaktif, dan sangat kontekstual terhadap penderitaan akibat bencana.
Bahasa ekstrem sering muncul ketika saluran komunikasi dianggap buntu. Ketika warga merasa tidak didengar melalui mekanisme formal, mereka menggunakan simbol dan bahasa ultimatum untuk menarik perhatian. Dalam kondisi ini, kata “merdeka” sering kali berfungsi sebagai metafora politik, bukan sebagai rencana institusional. Ia menjadi cara paling keras untuk mengatakan bahwa relasi dengan negara sedang bermasalah.
Membaca bahasa metaforis ini secara literal merupakan kesalahan analitis. Negara yang menafsirkan setiap seruan ekstrem sebagai ancaman kedaulatan berisiko mengabaikan pesan substantif di baliknya. Padahal, pesan utama yang ingin disampaikan sering kali berkaitan dengan keadilan, pengakuan, dan kehadiran negara dalam situasi krisis.
Dengan demikian, seruan “merdeka” dalam konteks banjir Aceh lebih tepat dipahami sebagai indikator krisis kepercayaan, bukan sebagai sinyal separatisme struktural. Respons kebijakan yang efektif harus diarahkan pada pemulihan kepercayaan tersebut, bukan pada pengetatan keamanan simbolik.
Logika Keamanan dan Ingatan Institusional Negara
Untuk memahami mengapa aparat keamanan tetap membaca potensi separatisme, penting melihat cara kerja institusi keamanan itu sendiri. Militer dan aparat keamanan dibentuk oleh ingatan institusional dan pengalaman historis. Wilayah yang pernah mengalami konflik bersenjata tidak pernah sepenuhnya dihapus dari peta risiko, karena sejarah mengajarkan bahwa eskalasi sering kali berawal dari tanda-tanda kecil yang diabaikan.
Dalam doktrin keamanan, ancaman dinilai berdasarkan potensi, bukan niat aktual. Logika ini mendorong pendekatan worst case scenario, di mana lebih baik bersikap waspada berlebihan daripada terlambat merespons. Dalam konteks ini, simbol-simbol non-negara dibaca sebagai indikator awal deviasi loyalitas, meskipun tidak selalu mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya.
Masalah muncul ketika logika keamanan ini diterapkan secara dominan dalam situasi yang sejatinya bersifat kemanusiaan dan ekologis. Banjir bukanlah konflik bersenjata, dan penderitaan warga bukanlah manuver politik. Ketika bahasa keamanan digunakan untuk membaca krisis kemanusiaan, terjadi pergeseran fokus dari perlindungan warga menuju pengendalian simbol.
Pendekatan semacam ini berisiko memperkuat stigma dan memperdalam jarak emosional antara negara dan masyarakat. Alih-alih meredam ketegangan, securitization yang berlebihan justru dapat memproduksi rasa tidak dipercaya dan tidak dihargai. Dalam konteks pasca-konflik seperti Aceh, efek ini menjadi sangat sensitif karena beresonansi dengan trauma masa lalu.
Oleh karena itu, tantangan kebijakan bukanlah meniadakan perspektif keamanan, melainkan menempatkannya secara proporsional. Negara perlu memastikan bahwa logika keamanan tidak menutup ruang empati dan keadilan sosial dalam merespons krisis kemanusiaan.
Banjir sebagai Ujian Legitimasi Negara
Dalam kajian politik bencana, bencana alam dipahami sebagai momen ketika legitimasi negara diuji secara langsung. Negara tidak dinilai dari narasi besar tentang kedaulatan, tetapi dari tindakan konkret di lapangan. Kecepatan respons, keadilan distribusi bantuan, dan kehadiran simbolik negara menjadi ukuran utama dalam penilaian publik.
Ketika negara dianggap gagal atau lambat, kekecewaan publik sering kali diekspresikan melalui simbol-simbol alternatif. Fenomena ini bukanlah ancaman kedaulatan, melainkan refleksi dari melemahnya kepercayaan. Simbol menjadi bahasa ketika kata-kata teknokratis tidak lagi dipercaya mampu menyampaikan penderitaan.
Merespons simbol kekecewaan dengan pendekatan keamanan berisiko mengalihkan perhatian dari akar masalah. Fokus negara berpindah dari pemulihan dan keadilan ekologis menuju pengendalian narasi. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin menciptakan ketertiban, tetapi dalam jangka panjang ia mengikis legitimasi.
Legitimasi negara tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia tergerus perlahan melalui akumulasi pengalaman warga yang merasa diabaikan. Dalam konteks Aceh, pengalaman ini diperkuat oleh memori kolektif konflik dan marginalisasi. Oleh karena itu, setiap krisis kemanusiaan memiliki dampak politik yang lebih besar dibanding wilayah lain.
Dengan membaca banjir sebagai ujian legitimasi, negara dapat mengalihkan fokus kebijakan dari kontrol simbolik menuju pemulihan substantif. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam menjaga integrasi nasional.
Kesimpulan: Aceh dan Kedewasaan Bernegara
Aceh hari ini tidak berada di ambang pemisahan dari Indonesia. Tidak ada jalur hukum, politik, maupun internasional yang memungkinkan skenario tersebut terjadi. Namun Aceh berada pada momen penting yang menguji cara negara membaca dan merespons penderitaan warganya. Ujian ini bukan tentang kedaulatan wilayah, melainkan tentang kedewasaan bernegara.
Kesalahan membaca kekecewaan sebagai ancaman separatisme tidak akan memecah negara, tetapi dapat merusak kepercayaan. Negara mungkin tetap utuh secara teritorial, tetapi kehilangan kedekatan moral dengan warganya. Dalam jangka panjang, keretakan semacam ini melemahkan kualitas integrasi nasional.
Sebaliknya, jika negara mampu membedakan antara emosi sosial dan ancaman politik nyata, Aceh justru dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan pasca-konflik yang matang. Pendekatan yang mengedepankan empati, keadilan ekologis, dan dialog tanpa stigma akan memperkuat rasa memiliki terhadap negara.
Dengan demikian, Aceh tidak sedang menuntut negara baru, melainkan menuntut cara baru negara hadir. Jawaban atas tuntutan ini tidak terletak pada penguatan kontrol simbol, tetapi pada keberanian negara untuk mendengar, mengakui, dan bertindak secara adil. Di situlah keutuhan Indonesia benar-benar diuji dan dipertahankan.
About The Author
Leave a Reply