Category: Social Politics
-

Sejarah Korupsi di Indonesia: Dari Reformasi 1998 hingga Era Prabowo Subianto
Kajian strategis KBA13 Insight menelusuri sejarah korupsi Indonesia sejak Reformasi 1998 โ kelahiran dan pelemahan KPK, skandal Century hingga Timah, Firli Bahuri, Harun Masiku โ sampai skandal Makan Bergizi Gratis di era Prabowo Subianto pada 2026.
-

Jokowiโs Political Network After the Presidency: Power, Succession, and the Road to 2029
Jokowi no longer controls the presidency, but his influence persists through Gibran, PSI, volunteer organisations, former officials, regional elites, and cross-party alliances. This strategic analysis maps the strengths, vulnerabilities, and 2029 scenarios of Indonesiaโs most consequential post-presidential political network.
-

Indonesiaโs August 2026 Risk Forecast: An Early Warning Assessment of All 38 Provinces
Indonesia enters August 2026 amid accumulating economic, political, security, environmental, and institutional pressures. Drawing on the analytical frameworks of the KBA13 Insight National Integrity Warning Calendar and Early Warning System Index, this report assesses the risks confronting all 38 Indonesian provincesโfrom Acehโs narcotics and Rohingya corridors to fire and haze across Sumatra and Kalimantan, industrial…
-

Mencari Keadilan melalui Resonansi Jalanan: Demonstrasi, Krisis Amanah, dan Ekonomi Islam
Gelombang demonstrasi yang muncul di Indonesia, Nepal, dan Filipina menunjukkan bahwa jalanan sering menjadi ruang terakhir ketika aspirasi publik merasa tidak lagi didengar oleh institusi resmi. Esai ini membaca fenomena tersebut bukan semata sebagai ledakan emosional massa, melainkan sebagai sinyal krisis yang lebih dalam: ketidakadilan distributif, privilese elite, korupsi, buntu aspirasi, dan melemahnya amanah dalam…
-

Demokrasi Aceh: Antara Tradisi Lokal, Agama, dan Tantangan Negara-Bangsa
Demokrasi Aceh tidak lahir dari proyek sekularisme Barat, tetapi dari tradisi musyawarah, nilai Islam, dan kesadaran moral rakyat. Monograf ini menelusuri perjalanan Aceh dalam menegosiasikan demokrasi substantif di bawah bayang-bayang negara-bangsa, agama, dan politik global. Refleksi Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad ini menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan sekadar sistem, melainkan jalan spiritual menuju keadilan dan kemanusiaan.
-

MENAKAR ULANG ARAH STRATEGIS ACEH: POLITIK ANGGARAN, KEPEMIMPINAN FISKAL, DAN TRANSFORMASI POST-OTSUS
PENDAHULUAN Anggaran bukan sekadar neraca fiskal; ia adalah ekspresi politik yang paling nyata dalam kehidupan publik. Di Aceh, makna anggaran jauh melampaui hitungan angka dan laporan keuangan. Setiap angka dalam APBA membawa warisan sejarah panjang otonomi, jejak konflik dan rekonsiliasi, serta harapan sosial-ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks Aceh, anggaran adalah palimpsest yang…
-

Aceh dalam Transisi: Antara Simbolisme Politik, Kemandirian Fiskal, dan Tantangan Kesejahteraan Sosial
Aceh, sebagai provinsi dengan kekhususan otonomi, memiliki posisi strategis baik secara geopolitik maupun simbolik. Letaknya di ujung barat Indonesia serta sejarah panjang perjuangan identitas Islam menjadikannya kawasan yang bukan hanya sensitif secara kultural, tetapi juga menjadi laboratorium politik bagi eksperimentasi kebijakan otonomi daerah. Dalam rentang waktu 2024โ2025, Aceh menghadapi tantangan besar yang bersifat struktural, fiskal,…
-

Membaca CSO Aceh 1975โ2025: Dari Konflik, Tsunami, hingga MoU Helsinki
Artikel menelusuri dinamika CSO Aceh sejak 1975: dari laboratorium riset sosial, periode konflik, DOM, reformasi 1998, tsunami 2004, MoU Helsinki, hingga fase pasca-donor. Ditekankan jaringan, isu HAM-gender-syariat, regenerasi aktivis, serta agenda strategis CSO untuk kemiskinan, SDGs, dan geo-politik/geo-ekonomi Aceh.

