Mandala yang Mencari Porosnya: Huru-Hara, Yogyakarta, dan Perjalanan Presiden ke Aceh dalam Kosmologi Politik Indonesia

Kajian simbolik, kosmologis, dan fenomenologis atas pola kunjungan kepala negara ke Aceh sejak era Abdurrahman Wahid hingga Prabowo Subianto

Ringkasan

Kajian ini membaca sebuah pola yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam politik Indonesia: setiap kali republik diguncang huru-hara, dan terutama ketika guncangan itu menyentuh Yogyakarta sebagai pusat diam kosmologi Jawa, kepala negara cenderung melakukan perjalanan ke Aceh. Pola ini tidak diperlakukan sebagai hukum sebab-akibat. Ia dibaca sebagai gejala makna, sebagai gerak tubuh kekuasaan yang mencari poros ketika pusat kehilangan keseimbangannya. Dengan memadukan teori mandala Asia Tenggara, tata bahasa goro-goro dan huru-hara dalam tradisi wayang, gagasan wafak sebagai arsitektur simbolik negara, serta kronik kunjungan presiden ke Aceh dari 1999 hingga awal 2026, kajian ini menemukan bahwa hubungan Yogyakarta dan Aceh bekerja seperti dua titik dalam satu sumbu: pusat yang hening dan batas yang menjaga. Ketika pusat bergetar, kekuasaan pergi ke batas untuk meneguhkan kembali dirinya. Temuan ini kuat pada beberapa momen, terutama 2006, 2010, dan 2025, tetapi lemah pada momen lain. Karena itu, kajian ini mengusulkan cara membaca yang berdisiplin: simbol dipahami sebagai data, bukan sebagai ramalan.

Pertanyaan yang Tidak Diajukan oleh Ilmu Politik

Ilmu politik modern terbiasa membaca kunjungan kepala negara sebagai keputusan administratif. Presiden datang ke suatu daerah karena ada proyek yang diresmikan, bencana yang ditinjau, konflik yang hendak diredakan, atau suara yang hendak diraih. Penjelasan semacam ini benar, tetapi tidak lengkap. Ia menjelaskan alasan yang tertulis dalam agenda Sekretariat Presiden, namun tidak menjelaskan mengapa sebuah kunjungan terasa begitu berat maknanya bagi masyarakat yang menyaksikannya, mengapa ia dikenang bertahun-tahun, dan mengapa pada saat-saat tertentu republik seakan memerlukan kehadiran tubuh pemimpinnya di ujung barat Sumatra.

Pertanyaan yang hendak diajukan kajian ini bukan apakah presiden pergi ke Aceh, karena semua presiden pascareformasi memang pernah pergi ke sana. Pertanyaannya lebih halus: mengapa perjalanan ke Aceh begitu sering terjadi pada saat republik sedang retak, dan mengapa retakan itu kerap memiliki jejak di Yogyakarta. Pertanyaan ini lahir dari pengamatan lapangan yang panjang, dari percakapan di meunasah dan warung kopi, dari ingatan orang Aceh yang selalu mencatat siapa datang dan dalam suasana apa. Dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh, kunjungan presiden tidak pernah netral. Ia selalu dibaca sebagai tanda, entah tanda permintaan maaf, tanda kepedulian, tanda kepentingan, atau tanda bahwa Jakarta sedang mencari sesuatu yang hilang.

Kajian ini mengambil jalan simbolik, kosmologis, dan fenomenologis. Simbolik, karena yang dibaca adalah makna tindakan, bukan sekadar fungsi tindakan. Kosmologis, karena negara di Asia Tenggara sejak lama dipahami sebagai tiruan kecil dari tatanan semesta, sehingga pergerakan penguasa di dalam ruang negara selalu memiliki muatan kosmik. Fenomenologis, karena yang hendak ditangkap adalah pengalaman hidup dari peristiwa kunjungan itu sendiri: bagaimana ia dialami, dirasakan, dan dimaknai oleh mereka yang terlibat. Kajian ini melanjutkan pembacaan yang telah dirintis dalam esai Wafak, Kosmologi, Kosmogoni, dan Meta-Intelijen, ketika Aceh dan Jawa dibaca sebagai dua kutub kosmik Nusantara, dan memperluasnya dengan data kronologis yang dapat diperiksa siapa pun.

Satu hal perlu ditegaskan sejak awal agar kajian ini tidak tergelincir menjadi klenik politik. Pola yang dibaca di sini bukan ramalan dan bukan mekanisme gaib. Ia adalah keteraturan makna yang muncul dari cara sebuah bangsa mengorganisasi ruang, ingatan, dan legitimasi. Kritik terhadap godaan klenik dalam politik Indonesia telah diuraikan dalam Indonesia 2030 dan Politik Klenik. Kajian ini berdiri di sisi yang sama: simbol dibaca dengan serius justru supaya ia tidak dikuasai oleh mereka yang memperdagangkannya.

Mandala: Negara sebagai Lingkaran yang Berdenyut

Pada 1942, antropolog Robert Heine-Geldern menulis esai yang kemudian menjadi titik berangkat hampir semua kajian tentang negara di Asia Tenggara. Dalam Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia, ia menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di kawasan ini memahami dirinya sebagai mikrokosmos, sebagai cerminan tata semesta di bumi. Ibu kota adalah gunung kosmik, istana adalah poros dunia, dan raja adalah titik tempat langit dan bumi bertemu. Keselarasan antara kerajaan dan semesta menentukan kemakmuran, sedangkan ketidakselarasan mendatangkan bencana, wabah, dan pemberontakan.

Gagasan ini kemudian diperdalam oleh Benedict Anderson dalam esainya yang termasyhur, The Idea of Power in Javanese Culture, yang pertama kali terbit pada 1972. Anderson menunjukkan bahwa dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan dibayangkan sebagai sesuatu yang konkret, homogen, dan terhimpun. Kekuasaan seperti cahaya lampu yang paling terang di pusat dan meredup ke pinggiran. Penguasa yang kuat adalah penguasa yang mampu menghimpun dan memancarkan kekuasaan tanpa harus banyak bergerak. Sebaliknya, tanda melemahnya kekuasaan adalah ketika pinggiran mulai bergerak sendiri, ketika bencana datang bertubi-tubi, dan ketika pusat terpaksa berlari ke sana kemari untuk memadamkan api.

Dalam kerangka mandala, negara bukan wilayah yang dibatasi garis tegas, melainkan lingkaran-lingkaran pengaruh yang berdenyut. Pusat memancarkan wibawa, lingkaran tengah menerima pancaran itu, dan lingkaran luar menjadi wilayah batas yang selalu ambigu, kadang setia, kadang memberontak. Denyut ini tidak statis. Ketika pusat kuat, lingkaran meluas. Ketika pusat goyah, lingkaran mengerut, dan wilayah batas mulai mencari pusat lain atau menegaskan dirinya sebagai pusat tersendiri.

Indonesia modern secara konstitusional adalah negara kesatuan dengan batas-batas yang ditetapkan hukum internasional. Namun di bawah lapisan konstitusional itu, imajinasi mandala tetap hidup. Ia bekerja dalam cara warga membayangkan Jakarta, dalam cara pejabat memperlakukan daerah, dan dalam cara presiden membaca peta kekuasaannya. Pembacaan mandala juga menjadi salah satu perangkat analitis KBA13 Insight, misalnya dalam Dari Goro-Goro ke Huru-Hara: Audit Prediksi KBA13 tentang Indonesia Menuju 2030, ketika setiap bulan dibaca melalui pertanyaan sejauh mana daya pancar pusat masih sampai ke periferi.

Pertanyaan yang muncul dari kerangka ini sederhana namun mendasar: ketika pusat kehilangan daya pancarnya, ke mana kekuasaan harus pergi untuk memulihkannya. Teori mandala klasik menjawab bahwa penguasa harus memperbaiki keselarasan di pusat melalui ritus, pengorbanan, dan tindakan kebajikan. Namun sejarah politik Indonesia pascareformasi menunjukkan jawaban lain yang lebih menarik. Penguasa justru pergi ke batas, dan batas yang paling sering didatangi dalam momen genting itu adalah Aceh.

Goro-Goro dan Huru-Hara: Tata Bahasa Krisis dalam Kebudayaan Jawa

Dalam pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, ada satu adegan yang selalu ditunggu. Adegan itu bernama goro-goro. Ia muncul setelah tengah malam, ketika lakon memasuki fase kekacauan. Alam bergolak, gunung meletus, laut meluap, harga-harga melambung, orang baik tersingkir, dan orang jahat berkuasa. Goro-goro adalah gambaran dunia yang kehilangan keseimbangan. Namun justru di tengah goro-goro itulah muncul para punakawan, Semar dan anak-anaknya, rakyat jelata yang sesungguhnya adalah dewa yang menyamar. Dari mulut merekalah kebenaran disuarakan, dan melalui merekalah keseimbangan mulai dipulihkan.

Goro-goro dengan demikian bukan akhir, melainkan ambang. Ia adalah fase ketika tatanan lama retak dan tatanan baru belum lahir. Dalam tradisi sastra Jawa, fase ini juga dikenal melalui ungkapan zaman edan dalam Serat Kalatidha karya Ranggawarsita, zaman ketika orang yang tidak ikut gila tidak kebagian, namun orang yang ingat dan waspada tetap lebih beruntung. Ramalan Jayabaya, yang hidup dalam ingatan rakyat lebih sebagai kearifan daripada sebagai teks, juga menggambarkan siklus kalabendu, masa kegelapan sebelum datangnya zaman yang lebih adil.

Tradisi ini memberi Indonesia tata bahasa untuk membaca krisis. Huru-hara adalah kata Melayu yang lebih kasar, lebih langsung, merujuk pada kerusuhan yang telah meledak ke jalan. Jika goro-goro adalah kekacauan kosmik yang masih bisa dimaknai, huru-hara adalah kekacauan sosial yang telah kehilangan bingkai maknanya. KBA13 Insight telah memetakan spektrum ini dalam From Goro-Goro to Huru-Hara: Reading Indonesia’s Present Unease Without Fatalism, yang menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan fatalisme, melainkan kemampuan membaca di titik mana sebuah bangsa sedang berdiri.

Dalam spektrum goro-goro dan huru-hara inilah pertanyaan tentang perjalanan presiden menjadi penting. Dalam lakon wayang, ketika goro-goro memuncak, ksatria biasanya meninggalkan istana. Ia turun gunung, keluar dari keraton, berkelana ke wilayah pinggiran untuk mencari pusaka, guru, atau wahyu yang hilang. Kekuasaan tidak dipulihkan dengan duduk diam di singgasana, melainkan dengan perjalanan. Perjalanan itu selalu menuju tempat yang dianggap menyimpan kekuatan asal, tempat yang belum tercemar oleh kekacauan pusat.

Pola dramaturgis ini, sadar atau tidak, terulang dalam politik Indonesia modern. Ketika pusat bergolak, presiden melakukan perjalanan. Dan dalam banyak momen genting, perjalanan itu mengarah ke Aceh, wilayah yang dalam imajinasi nasional diposisikan sebagai Serambi Mekkah, sebagai titik awal Islamisasi Nusantara, sebagai daerah modal kemerdekaan, dan sekaligus sebagai luka yang belum sepenuhnya sembuh.

Yogyakarta: Pusat Diam dan Sumbu Kosmologis Republik

Sebelum membaca Aceh, kita perlu memahami posisi Yogyakarta. Dalam peta resmi, Yogyakarta adalah satu dari 38 provinsi. Dalam peta kosmologis, ia adalah sesuatu yang lain. Kota ini dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Hamengku Buwono I di atas sebuah sumbu filosofis yang menghubungkan Gunung Merapi di utara, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, hingga Samudra Hindia di selatan. Pada 18 September 2023, UNESCO menetapkan The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks sebagai Warisan Dunia. Penetapan itu menegaskan secara internasional apa yang telah lama dihayati orang Jawa: Yogyakarta adalah kota yang dibangun sebagai peta semesta, dengan sumbu yang menurut catatan Bank Dunia membentang dari Gunung Merapi ke Samudra Hindia.

Sumbu ini bukan sekadar tata kota. Ia menggambarkan perjalanan hidup manusia dari asal ke tujuan, sangkan paraning dumadi, dan menempatkan keraton sebagai titik keseimbangan antara gunung yang membara dan laut yang dalam. Dalam kosmologi Jawa, Merapi dan Laut Selatan adalah dua kekuatan yang harus dijaga keseimbangannya, dan keraton berdiri di antara keduanya sebagai penjaga harmoni.

Yogyakarta juga memiliki posisi khusus dalam sejarah republik. Kota ini menjadi ibu kota Republik Indonesia pada masa revolusi, ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyerahkan kedaulatan keratonnya kepada republik, dan dari situlah Yogyakarta memperoleh keistimewaannya. Dalam ingatan nasional, Yogyakarta adalah pusat moral republik, kota pelajar, kota budaya, dan kota tempat republik pernah diselamatkan. Ia adalah pusat yang tidak berteriak, pusat yang menjaga dengan keheningan.

Karena itu, ketika Yogyakarta bergetar, getarannya terasa melampaui batas administratifnya. Gempa di Bantul, letusan Merapi, atau kematian seorang mahasiswa dalam demonstrasi di Yogyakarta tidak pernah hanya menjadi berita daerah. Ia menjadi tanda bahwa pusat moral republik sedang terguncang. Dalam bahasa mandala, guncangan di Yogyakarta adalah guncangan pada poros. Dan ketika poros terguncang, seluruh lingkaran ikut bergoyang.

Sejarah mencatat bahwa Yogyakarta beberapa kali menjadi titik awal atau titik paling bermakna dari krisis nasional. Pada 8 Mei 1998, dalam demonstrasi menuntut Soeharto mundur, seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma bernama Moses Gatotkaca tewas di sekitar Jalan Gejayan. Peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Yogyakarta itu terjadi empat hari sebelum penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei di Jakarta. Pada 27 Mei 2006, gempa bumi mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah dan merenggut lebih dari 5.000 jiwa. Pada akhir Oktober hingga November 2010, Merapi meletus dalam salah satu erupsi terbesarnya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Gedung Agung Yogyakarta untuk memimpin tanggap darurat. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi nasional menjalar ke Yogyakarta, Markas Polda DIY dirusak, dan mahasiswa Universitas Amikom bernama Rheza Sendy Pratama meninggal dunia setelah mengikuti aksi di depan Mapolda DIY.

Setiap peristiwa ini adalah goro-goro dalam arti yang paling harfiah: alam dan masyarakat bergolak di poros kosmologis republik. Pertanyaannya kemudian, ke mana kekuasaan bergerak setelah itu.

Aceh: Batas yang Menjaga, Serambi yang Menyimpan

Jika Yogyakarta adalah pusat diam, Aceh adalah batas yang menjaga. Dalam esai wafak yang menjadi landasan kajian ini, Aceh dibaca sebagai kosmologi batas, wilayah yang tidak pernah hidup sebagai pusat yang tenang, melainkan sebagai tegangan yang harus terus dijaga. Aceh berdiri di antara daratan dan samudra, antara dunia Islam global dan lokalitas Nusantara, antara kekuasaan formal dan kedaulatan batin. Negara, dalam kosmologi Aceh, bukan entitas yang stabil, melainkan sesuatu yang selalu diuji dan ditanya ulang legitimasinya.

Kekuatan simbolik Aceh bagi Indonesia terbentuk dari beberapa lapisan yang saling bertumpuk. Lapisan pertama adalah lapisan keislaman. Aceh adalah Serambi Mekkah, tempat jamaah haji Nusantara dahulu berangkat, tempat Samudera Pasai menjadi salah satu kerajaan Islam paling awal di kawasan ini, dan tempat para ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili menulis karya-karya yang membentuk wajah intelektual Islam Melayu. Bagi republik yang mayoritas penduduknya Muslim, Aceh adalah semacam gerbang spiritual, titik ketika Islam pertama kali menyapa kepulauan ini.

Lapisan kedua adalah lapisan kemerdekaan. Aceh adalah daerah modal republik. Ketika Belanda kembali setelah 1945, Aceh tidak pernah sepenuhnya diduduki. Rakyat Aceh menyumbangkan emas untuk membeli pesawat yang menjadi cikal bakal penerbangan nasional, dan siaran radio dari pedalaman Aceh menjaga suara republik tetap terdengar ketika ibu kota jatuh. Dalam ingatan nasional, Aceh adalah tempat republik bertahan ketika pusatnya tumbang. Lapisan ini menjelaskan mengapa, pada saat pusat goyah, Aceh secara bawah sadar dibayangkan sebagai tempat cadangan legitimasi.

Lapisan ketiga adalah lapisan luka. Aceh juga adalah wilayah tempat republik paling lama berperang dengan rakyatnya sendiri, dari pemberontakan Darul Islam di bawah Daud Beureueh hingga konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976. Ribuan orang menjadi korban. Tiga dari dua belas pelanggaran HAM berat yang diakui negara pada 2023 terjadi di Aceh. Luka ini menjadikan Aceh sebagai cermin moral republik: setiap presiden yang datang ke Aceh, sadar atau tidak, sedang menghadapi cermin itu.

Lapisan keempat adalah lapisan bencana dan pemulihan. Tsunami 26 Desember 2004 menjadikan Aceh pusat duka dunia. Dari reruntuhan itu lahir perdamaian, ketika pemerintah dan GAM menandatangani Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Aceh dengan demikian menjadi tempat ketika bencana terbesar dalam sejarah Indonesia modern berubah menjadi perdamaian. Bagi kesadaran kosmologis, ini adalah peristiwa yang sangat bermakna: Aceh adalah tempat ketika kehancuran kosmik melahirkan tatanan baru.

Lapisan kelima adalah lapisan arsitektur simbolik negara yang ditanamkan langsung di jantung Aceh. Masjid Raya Baiturrahman, yang dibangun kembali oleh Belanda setelah membakar masjid lama dalam ekspedisi 1873, mengalami penambahan kubah pada 1957. Menurut catatan arsitektur yang dihimpun Archnet, kubah keempat dan kelima ditambahkan untuk melengkapi simbolisme lima sila Pancasila, dan penambahan itu dimaksudkan untuk secara simbolik mengikat Aceh, yang ketika itu sedang bergolak, kepada Republik Indonesia. Di sini kita melihat wafak dalam bentuk yang paling kasatmata: negara menuliskan dirinya ke dalam arsitektur suci Aceh, mengunci makna republik di pusat spiritual wilayah batas.

Kelima lapisan ini menjadikan Aceh sebagai tempat yang memiliki muatan simbolik jauh melampaui ukuran demografis dan ekonominya. Aceh menyimpan Islam, kemerdekaan, luka, perdamaian, dan arsitektur republik sekaligus. Karena itu, ketika presiden datang ke Aceh, ia tidak hanya mengunjungi sebuah provinsi. Ia sedang menyentuh lapisan-lapisan dasar legitimasi republik.

Kronik Kedatangan: Dari Habibie hingga Prabowo

Untuk menguji pembacaan simbolik, kita perlu terlebih dahulu menyusun kronik. Kronik ini tidak mengklaim lengkap, karena tidak semua kunjungan presiden terdokumentasi dengan baik dalam sumber terbuka, tetapi ia mencakup kunjungan-kunjungan yang paling bermakna dan dapat diverifikasi.

Sebagai prolog, perlu dicatat kunjungan B.J. Habibie. Setelah huru-hara Mei 1998 yang dimulai dari Gejayan dan memuncak di Jakarta, Habibie menjadi presiden dalam suasana negara yang porak-poranda. Pada 26 Maret 1999, ia datang ke Banda Aceh, menunaikan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas apa yang dilakukan aparat keamanan, baik sengaja maupun tidak. Ribuan mahasiswa yang menuntut referendum berdemonstrasi di luar. Ini adalah pola pertama yang perlu dicatat: setelah huru-hara pusat, presiden pergi ke Aceh, ke masjid di jantung Aceh, dan meminta maaf.

Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, memiliki hubungan yang intens dengan Aceh. Menurut catatan Teuku Kemal Fasya yang dirangkum NU Online, Gus Dur hadir di Aceh pada 17 September 1999, beberapa minggu sebelum ia terpilih menjadi presiden, dan setelah itu ia bertemu puluhan kelompok masyarakat Aceh di berbagai tempat. Sebagai presiden, Gus Dur membuka jalan bagi Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani pada 12 Mei 2000. Kunjungannya ke Banda Aceh sebagai presiden pada Desember 2000 berlangsung dalam suasana yang sangat tegang. Dua ribu pasukan dikirim mendahului kedatangannya, dan menurut laporan Straits Times, ia mengenakan rompi antipeluru di bawah kemeja batiknya serta membatalkan rencana salat di masjid. Kunjungan ini terjadi ketika posisi politik Gus Dur di Jakarta mulai goyah, ketika ketegangan dengan parlemen meningkat, dan ketika republik memasuki fase goro-goro politik yang berujung pada pemakzulannya pada Juli 2001. Kajian tentang neraca kekuasaan Gus Dur, seperti yang dihimpun dalam Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, memperlihatkan betapa rapuhnya pusat pada masa itu.

Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur pada Juli 2001 setelah krisis politik yang memecah elite nasional. Dalam pidato kenegaraan pertamanya pada Agustus 2001, ia meminta maaf kepada rakyat Aceh dan Papua. Rencana kunjungannya pada 2 September sempat ditunda, tetapi pada Sabtu, 8 September 2001, ia akhirnya tiba di Banda Aceh dengan pakaian adat Aceh dan kerudung ungu, langsung menuju kantor gubernur untuk berdialog dengan tokoh masyarakat. Di sana ia secara terbuka meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas kesalahan pemerintah di masa lalu. Megawati pernah berjanji pada 1999, dengan menyebut dirinya Cut Nyak, bahwa tidak setetes darah pun akan tumpah di Tanah Rencong. Janji itu kemudian berbenturan dengan keputusannya memberlakukan darurat militer pada Mei 2003. Polanya kembali sama: presiden baru, lahir dari huru-hara politik pusat, menjadikan Aceh sebagai salah satu tujuan pertamanya, dan datang dengan bahasa permintaan maaf.

Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden yang paling sering dan paling dalam berinteraksi dengan Aceh. Dalam pidatonya di Banda Aceh pada 29 November 2010, ia mengenang bahwa pada bulan November 2004, tidak lama setelah dilantik, ia berkunjung ke Aceh. Ketika tsunami melanda pada 26 Desember 2004, ia sedang berada di Jayapura. Keesokan harinya ia terbang ke Aceh, dan pada sore 27 Desember ia tiba di Bandara Malikussaleh, meninjau Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu, lalu menemui pengungsi di Lhokseumawe. Ia mengajak masyarakat menunaikan salat gaib dan membaca tahlil. Pada 28 Desember ia mendarat di Banda Aceh dan mencatat bahwa hampir semua bangunan rata dengan tanah, kecuali sejumlah masjid, termasuk Baiturrahman. Setelah perdamaian, SBY kembali berkali-kali: ke Bireuen pada Juli 2006 ketika ia berharap Undang-Undang Pemerintahan Aceh membawa manfaat, ke Banda Aceh pada Agustus 2009 untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang dibangun kembali setelah tsunami, dan ke Banda Aceh pada 29 November 2010 untuk menerima Kursi Perdamaian Aceh, menanam pohon trembesi secara simbolik, dan menyerahkan kartu Jaminan Kesehatan Aceh.

Joko Widodo memiliki hubungan biografis yang unik dengan Aceh. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia merantau ke Aceh dan menjadikannya tempat pertama belajar kehidupan, termasuk tinggal sekitar tujuh bulan di Lhokseumawe. Kunjungan perdananya sebagai presiden pada 8 Maret 2015 disambut dengan upacara peusijuek, ritual tepung tawar Aceh yang menandai penerimaan seseorang ke dalam tatanan adat. Setelah gempa Pidie Jaya pada 7 Desember 2016, ia tiba di Aceh pada malam 8 Desember dan kembali lagi pada 15 Desember langsung dari Iran. Ia hadir pada Pekan Nasional Petani Nelayan pada Mei 2017, singgah untuk memberi selamat kepada gubernur terpilih pada Juli 2017, meresmikan proyek strategis pada Desember 2018, meninjau Simpang Susun Blang Bintang pada Februari 2020, meresmikan jalan tol pertama di Aceh pada 25 Agustus 2020, berkunjung kembali pada September 2021, ke Lhokseumawe pada Februari 2023, dan pada 27 Juni 2023 meluncurkan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Pidie. Teuku Kemal Fasya mencatat bahwa kunjungan ke Rumoh Geudong itu adalah kunjungan kesepuluh Jokowi ke Aceh, sebuah rekor yang belum pernah dicapai presiden sebelumnya. Pada September 2024, menjelang akhir masa jabatannya, ia datang untuk membuka Pekan Olahraga Nasional XXI.

Prabowo Subianto telah memiliki ikatan dengan Aceh jauh sebelum menjadi presiden. Pada 26 Desember 2023, sebagai Menteri Pertahanan, ia hadir bersama SBY dalam peringatan 19 tahun tsunami di Banda Aceh dan berfoto bersama mantan panglima GAM di Masjid Raya Baiturrahman. Sebagai presiden, kunjungannya yang paling intens terjadi setelah banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025. Pada 1 Desember 2025 ia meninjau Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman. Pada 7 Desember ia kembali ke Aceh untuk kedua kalinya, meninjau jembatan di Bireuen bersama Gubernur Muzakir Manaf, dan memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda. Pada 12 Desember, sepulang dari Pakistan dan Rusia, ia mendarat di Kualanamu dini hari dan langsung menuju Aceh Tamiang untuk kunjungan ketiganya ke Aceh. Pada hari pertama tahun 2026, ia kembali ke Aceh Tamiang untuk meninjau pembangunan hunian bagi warga terdampak, setelah sebelumnya direncanakan menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi bencana. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, ia bahkan menyatakan rencananya mengunjungi daerah terdampak minimal seminggu sekali.

Membaca Urutan: Ketika Poros Bergetar, Kekuasaan Pergi ke Batas

Kronik di atas, ketika dibaca berdampingan dengan kronik guncangan di Yogyakarta dan di pusat republik, memperlihatkan beberapa urutan yang mencolok. Urutan pertama adalah urutan 1998 sampai 1999. Huru-hara reformasi dimulai di Gejayan, Yogyakarta, pada 8 Mei 1998, menjalar ke Jakarta, dan menjatuhkan Soeharto. Presiden yang lahir dari huru-hara itu, Habibie, sepuluh bulan kemudian pergi ke Aceh, salat Jumat di Baiturrahman, dan meminta maaf. Dalam bahasa mandala, pusat yang baru saja runtuh mencari pengakuan dari batas yang paling terluka.

Urutan kedua adalah urutan 2001. Krisis politik yang menggulingkan Gus Dur adalah goro-goro elite yang mengguncang pusat. Megawati, presiden yang lahir dari krisis itu, menjadikan Aceh sebagai salah satu tujuan pertamanya dan datang dengan permintaan maaf. Urutan ini tidak melibatkan Yogyakarta secara langsung, tetapi strukturnya identik dengan urutan 1999: pusat retak, presiden baru, perjalanan ke Aceh, bahasa maaf.

Urutan ketiga adalah urutan 2006, dan di sinilah jejak Yogyakarta muncul dengan jelas. Gempa 27 Mei 2006 mengguncang Yogyakarta dan menewaskan ribuan orang di Bantul dan sekitarnya. Kurang dari dua bulan kemudian, SBY berada di Bireuen, Aceh, berbicara tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru disahkan DPR. Pada fase ini, Aceh adalah tempat ketika republik merayakan keberhasilannya: rekonstruksi berjalan, perdamaian bertahan, dan undang-undang khusus lahir. Ketika poros di Yogyakarta retak oleh gempa, kekuasaan meneguhkan dirinya di batas yang sedang pulih.

Urutan keempat adalah urutan 2010, dan inilah urutan yang paling simbolik. Merapi meletus sejak 26 Oktober 2010. Gunung yang menjadi titik utara sumbu kosmologis Yogyakarta itu memuntahkan awan panas, menewaskan lebih dari seratus orang dalam minggu-minggu pertama, dan memaksa presiden berkantor di Gedung Agung. Erupsi itu baru berakhir pada akhir November. Pada 29 November 2010, hari-hari terakhir erupsi Merapi, SBY berada di Banda Aceh untuk menerima Kursi Perdamaian Aceh dan menanam 125.000 pohon trembesi secara simbolik. Dalam pidatonya, ia mengingatkan agar tidak ada pikiran dari siapa pun untuk merobek kembali perdamaian di Aceh. Secara kosmologis, adegan ini hampir terlalu sempurna: ketika gunung di poros Jawa membara, presiden duduk di kursi perdamaian di ujung Sumatra dan menanam pohon. Api di pusat diimbangi dengan tanaman di batas.

Urutan kelima adalah urutan 2025. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi dan kerusuhan melanda berbagai kota. Laporan bersama enam lembaga negara, termasuk Komnas HAM, mencatat sebelas orang meninggal dunia dalam rangkaian unjuk rasa Agustus sampai September 2025 di berbagai wilayah, termasuk Yogyakarta. Markas Polda DIY mengalami kerugian sekitar Rp28 miliar, dan kematian Rheza Sendy Pratama membuat Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta investigasi yang terbuka dan transparan. Putri keraton bahkan melayat ke rumah duka. Dalam bahasa kosmologis, keraton, penjaga keheningan pusat, turun tangan karena pusat kehilangan keheningannya. Tiga bulan kemudian, ketika banjir bandang melanda Sumatra, Prabowo melakukan rangkaian kunjungan ke Aceh yang intensitasnya belum pernah terjadi sejak tsunami 2004: empat kali dalam kurang lebih satu bulan, termasuk pada hari pertama tahun baru.

Kelima urutan ini memperlihatkan struktur yang berulang. Ada guncangan di pusat, sering kali dengan jejak di Yogyakarta. Ada jeda waktu, dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Lalu ada perjalanan presiden ke Aceh, dengan bahasa yang hampir selalu sama: maaf, perdamaian, pemulihan, atau kehadiran di tengah duka. Struktur ini menyerupai dramaturgi goro-goro: setelah kekacauan, ksatria keluar dari istana menuju wilayah pinggiran, dan dari sanalah keseimbangan dipulihkan.

Batas Pembacaan: Di Mana Pola Ini Tidak Berlaku

Kejujuran intelektual menuntut kita juga menunjukkan di mana pola ini lemah. Tanpa itu, pembacaan simbolik akan berubah menjadi dogma, dan dogma adalah musuh pertama analisis.

Pertama, sebagian besar kunjungan presiden ke Aceh memiliki penyebab langsung di Aceh sendiri. Tsunami 2004, gempa Pidie Jaya 2016, dan banjir bandang 2025 adalah bencana di Aceh, bukan di Yogyakarta. Presiden datang karena rakyat Aceh sedang menderita. Pembacaan simbolik tidak membatalkan penjelasan ini. Ia hanya menambahkan lapisan makna di atasnya: mengapa kunjungan karena bencana di Aceh terasa begitu berat secara nasional, dan mengapa intensitasnya berbeda dibanding kunjungan ke wilayah bencana lain.

Kedua, era Jokowi tidak menunjukkan pola Yogyakarta yang kuat. Gerakan #GejayanMemanggil pada 23 September 2019, yang secara sadar menghidupkan ingatan 1998, tidak segera diikuti oleh kunjungan ke Aceh. Kunjungan berikutnya baru terjadi pada Februari 2020, dan alasannya adalah infrastruktur. Kunjungan-kunjungan Jokowi ke Aceh lebih tepat dibaca melalui lensa biografis dan pembangunan: ia datang sebagai perantau yang pulang, sebagai pembangun jalan tol, dan sebagai presiden yang ingin menutup luka HAM melalui jalur nonyudisial. Pola mandala tetap terbaca dalam peusijuek 2015 dan Rumoh Geudong 2023, tetapi hubungan dengan Yogyakarta tidak tampak.

Ketiga, jeda waktu antara guncangan di Yogyakarta dan perjalanan ke Aceh tidak seragam. Pada 2010, jedanya hanya beberapa minggu dan bahkan tumpang tindih dengan erupsi. Pada 2006, jedanya kurang dari dua bulan. Pada 2025, jedanya sekitar tiga bulan, dan pemicunya adalah bencana di Sumatra. Pola dengan jeda yang longgar seperti ini tidak dapat dijadikan dasar prediksi yang ketat. Ia hanya dapat dijadikan dasar kewaspadaan.

Keempat, ada bias seleksi yang harus diakui. Indonesia adalah negara yang hampir selalu berada dalam suatu krisis, dan presiden hampir selalu berkunjung ke berbagai daerah. Dengan cukup banyak peristiwa dan cukup banyak kunjungan, pola apa pun dapat ditemukan jika kita mencarinya. Karena itu, pembacaan ini harus diuji dengan pertanyaan pembanding: apakah presiden juga pergi ke Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara setelah guncangan di pusat. Jawabannya, sering kali ya. Gus Dur pergi ke Papua pada akhir Desember 1999 dan mengizinkan nama Papua dipakai. Jokowi melakukan puluhan kunjungan ke Papua. Pembeda Aceh bukan frekuensinya, melainkan muatan simboliknya: Aceh adalah batas yang sekaligus serambi, luka yang sekaligus modal, dan wilayah Islam yang sekaligus cermin moral republik.

Dengan batas-batas ini, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa pola Yogyakarta ke Aceh kuat pada era SBY dan terbaca kembali pada era Prabowo, lemah pada era Jokowi, dan berbentuk pola pusat ke Aceh yang lebih umum pada era Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Pola itu bukan hukum. Ia adalah keteraturan makna yang muncul karena struktur kosmologis Indonesia menempatkan Yogyakarta dan Aceh pada dua titik yang saling memanggil.

Fenomenologi Kunjungan: Tubuh Presiden sebagai Tanda

Untuk memahami mengapa perjalanan ke Aceh begitu bermakna, kita perlu beralih dari kronologi ke pengalaman. Fenomenologi mengajarkan bahwa makna sebuah peristiwa tidak berada di luar pengalaman orang yang mengalaminya. Kunjungan presiden bukan sekadar perpindahan tubuh dari Jakarta ke Banda Aceh. Ia adalah peristiwa yang dialami secara berlapis oleh presiden, oleh rakyat Aceh, oleh media, dan oleh bangsa yang menyaksikan dari jauh.

Bagi rakyat Aceh, tubuh presiden adalah tanda. Ketika Habibie salat Jumat di Baiturrahman, tubuhnya menempati ruang yang paling sakral di Aceh, ruang yang menjadi saksi perlawanan terhadap Belanda pada 1873. Ketika ia meminta maaf dari mimbar masjid itu, permintaan maafnya bukan hanya diucapkan, melainkan diletakkan di tempat yang paling berwibawa. Ketika Gus Dur mengenakan rompi antipeluru dan membatalkan salat di masjid, tubuhnya justru berbicara tentang ketakutan dan jarak. Rakyat Aceh membaca tanda itu dengan sangat tajam. Tabloid lokal ketika itu, seperti dicatat Straits Times, menulis bahwa Gus Dur kalah dalam perang urat saraf.

Ketika Megawati datang dengan pakaian adat Aceh, tubuhnya menyatakan kesediaan untuk masuk ke dalam tatanan simbolik Aceh. Pakaian adat adalah bahasa penerimaan. Ketika Jokowi disambut dengan peusijuek, ia menjalani ritus yang secara harfiah mendinginkan dan menyejukkan, ritus yang dalam adat Aceh dipakai untuk menandai keselamatan, penerimaan, dan pemulihan keseimbangan. Ketika SBY duduk di Kursi Perdamaian, tubuhnya ditempatkan di atas benda yang dibuat oleh Aceh untuk menandai perdamaian, dan dengan duduk di sana ia menjadi bagian dari monumen. Ketika Prabowo berlutut menyalami anak-anak pengungsi di Aceh Tamiang dan merencanakan malam tahun baru di lokasi bencana, tubuhnya menyatakan kehadiran yang melampaui protokol.

Semua tindakan ini adalah ritus. Dalam antropologi, ritus adalah tindakan yang memindahkan seseorang atau sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain. Kunjungan presiden ke Aceh dalam momen genting dapat dibaca sebagai ritus re-sentering, ritus memusatkan kembali. Pusat yang kehilangan wibawanya di Jakarta atau Yogyakarta pergi ke batas, menjalani ritus penerimaan di sana, lalu kembali ke pusat dengan wibawa yang diperbarui. Batas menjadi tempat penyucian kekuasaan.

Dimensi fenomenologis lain yang penting adalah bahasa. Hampir semua kunjungan bermakna ke Aceh dibingkai dengan kosakata moral: maaf, damai, sabar, ikhlas, pulih. Ini berbeda dengan kosakata kunjungan ke banyak daerah lain yang lebih sering dibingkai dengan kosakata ekonomi: investasi, pertumbuhan, proyek. Bahkan ketika Jokowi meresmikan jalan tol di Aceh, ia hadir di tanah yang sama tempat ia pernah merantau, dan narasi publik tentang kunjungannya selalu diwarnai kosakata pulang kampung. Bahasa moral ini menunjukkan bahwa Aceh dihayati sebagai ruang pertanggungjawaban, ruang tempat kekuasaan harus menjelaskan dirinya.

Mengapa Aceh: Poros Cadangan Legitimasi

Dengan semua lapisan di atas, kita dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan mengapa Aceh. Aceh berfungsi sebagai poros cadangan legitimasi republik. Dalam mandala, poros utama adalah pusat, dan dalam imajinasi kosmologis Indonesia, pusat itu tidak hanya Jakarta sebagai pusat administratif, tetapi juga Yogyakarta sebagai pusat moral dan kosmologis. Ketika pusat utama bergetar, mandala membutuhkan titik lain yang cukup kuat untuk menahan keseimbangan. Titik itu harus memiliki muatan simbolik yang setara dengan pusat, tetapi berada di luar pusaran krisis.

Aceh memenuhi syarat itu. Ia memiliki muatan keislaman yang setara dengan muatan kebudayaan Yogyakarta. Ia memiliki sejarah sebagai penyelamat republik yang setara dengan sejarah Yogyakarta sebagai ibu kota revolusi. Ia memiliki luka dan perdamaian yang menjadikannya tempat paling tepat untuk menunjukkan bahwa negara mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ia berada di ujung barat, di titik nol tempat Indonesia bermula ketika peta dibaca dari kiri ke kanan.

Dalam bacaan ini, Yogyakarta dan Aceh membentuk sumbu kedua republik, sumbu yang tidak tertulis dalam konstitusi tetapi hidup dalam kesadaran kolektif. Jika sumbu kosmologis Yogyakarta membentang dari Merapi ke Laut Selatan, sumbu kosmologis republik membentang dari Yogyakarta ke Aceh, dari keraton ke serambi, dari keheningan pusat ke tegangan batas. Ketika satu ujung sumbu bergetar, ujung yang lain harus diteguhkan. Inilah yang dalam esai wafak disebut sebagai dua logika penjagaan negara: Aceh menjaga negara dengan tegangan, Jawa menjaganya dengan keheningan. Ketika keheningan pecah, negara pergi kepada tegangan untuk meminjam kekuatannya.

Penting untuk dicatat bahwa fungsi poros cadangan ini tidak selalu menguntungkan Aceh. Ketika Aceh dijadikan tempat penyucian kekuasaan pusat, kebutuhan Aceh sendiri dapat tertutup oleh kebutuhan simbolik Jakarta. Kunjungan bisa menjadi seremoni tanpa tindak lanjut. Permintaan maaf bisa menjadi kalimat tanpa keadilan. Kursi perdamaian bisa menjadi monumen tanpa kesejahteraan. Kritik semacam ini muncul berulang kali, dari mahasiswa yang berdemonstrasi ketika Habibie datang hingga kritik atas politik pelupaan dalam kick off Rumoh Geudong. Pembacaan simbolik yang jujur harus menyertakan sisi gelap ini: Aceh sering diminta memberi legitimasi kepada pusat, tetapi tidak selalu menerima keadilan yang setara.

Kerangka analitis tentang Aceh sebagai sensor legitimasi negara telah dirumuskan dalam entri Disintegrasi fungsional dan alarm 2030: Aceh sebagai sensor legitimasi negara di Acehnologi. Kajian ini menambahkan dimensi kosmologis pada kerangka itu. Aceh bukan hanya sensor yang mendeteksi menurunnya legitimasi pusat. Aceh juga tempat yang didatangi pusat untuk mengisi ulang legitimasinya. Sensor dan sumber energi, dalam satu wilayah yang sama.

Kosmologi sebagai Pertahanan Bangsa

Gagasan bahwa kosmologi dapat berfungsi sebagai pertahanan bangsa bukan gagasan baru dalam kerja-kerja KBA13. Pada 2019, sebuah proposal penelitian berjudul Kosmologi sebagai Pertahanan Bangsa: Studi Kasus Kosmologi Sunda, Jawa, dan Bali telah merumuskan pertanyaan tentang perang kosmik dan konsep-konsep kosmologis yang melindungi masyarakat dari disintegrasi. Kajian tentang Aceh ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari proposal itu, dengan memindahkan fokus dari Jawa, Sunda, dan Bali ke relasi antara pusat Jawa dan batas Aceh.

Dalam kerangka pertahanan kosmologis, negara tidak hanya dipertahankan oleh tentara dan intelijen, tetapi juga oleh keseimbangan makna. Wilayah-wilayah dengan muatan simbolik tinggi berfungsi seperti simpul dalam jaring. Jika simpul-simpul itu terawat, jaring tetap utuh meskipun ditarik dari berbagai arah. Jika simpul-simpul itu diabaikan, jaring mulai robek di tempat yang tidak terduga. Aceh dan Yogyakarta adalah dua simpul terpenting dalam jaring itu, dan perjalanan presiden di antara keduanya dapat dibaca sebagai kerja merawat simpul.

Esai wafak menyebut kerja semacam ini sebagai meta-intelijen, kerja yang tidak bertanya siapa yang menyerang, melainkan apa yang mulai tidak selaras. Dalam kerangka meta-intelijen, guncangan di Yogyakarta adalah sinyal awal ketidakselarasan di pusat, dan perjalanan ke Aceh adalah respons penyeimbang, entah dilakukan dengan sadar atau sebagai naluri politik yang terbentuk oleh kebudayaan. Keberhasilan meta-intelijen justru terletak pada ketiadaan peristiwa: ketika keseimbangan pulih, tidak ada krisis untuk dilaporkan.

Implikasi praktisnya cukup jelas bagi para pengambil kebijakan dan analis. Pertama, guncangan di Yogyakarta, baik bencana alam maupun gejolak sosial, perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan daerah, tetapi sebagai indikator kesehatan poros moral republik. Ketika keraton turun tangan, ketika mahasiswa Yogyakarta menjadi korban, ketika Merapi bergolak, itu adalah saat pusat perlu memeriksa daya pancarnya sendiri. Kedua, Aceh perlu dipahami sebagai tempat yang sensitif terhadap kebutuhan simbolik pusat. Kunjungan ke Aceh pada momen krisis nasional akan dibaca berlapis oleh rakyat Aceh, dan kunjungan yang hanya seremonial justru dapat memperdalam jarak. Ketiga, legitimasi yang dipinjam dari Aceh harus dibayar dengan keadilan bagi Aceh: penyelesaian pelanggaran HAM yang tuntas, implementasi butir-butir MoU Helsinki, dan pemulihan pascabencana yang tidak berhenti pada peresmian.

Huru-Hara Hari Ini dan Masa Depan Sumbu

Indonesia memasuki paruh kedua dekade 2020-an dalam keadaan yang oleh berbagai analisis KBA13 Insight digambarkan sebagai goro-goro yang belum berubah menjadi huru-hara. Audit prediksi pada September 2026 mencatat bahwa masyarakat sedang berada dalam adaptasi pasif, stabilitas tanpa kehangatan, ketika aturan masih ditaati tetapi orang tidak lagi percaya pada kualitas moral sistemnya. Dalam keadaan semacam ini, pertanyaan tentang poros menjadi semakin relevan. Ke mana kekuasaan akan pergi ketika keheningan pusat benar-benar pecah.

Pembacaan kosmologis memberi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan pemulihan. Pusat membaca tanda-tanda di Yogyakarta, menjalani ritus re-sentering di Aceh dengan kesungguhan, dan kembali ke pusat dengan kebijakan yang memulihkan keadilan. Dalam skenario ini, sumbu Yogyakarta dan Aceh bekerja sebagai mekanisme penyeimbang yang sehat, dan huru-hara dapat dicegah. Kemungkinan kedua adalah kemungkinan pengosongan. Pusat terus menjalani ritus tanpa makna, datang ke Aceh untuk berfoto tanpa memulihkan apa pun, dan membiarkan Yogyakarta bergolak tanpa mendengarkan suaranya. Dalam skenario ini, sumbu kehilangan daya tahannya, dan ketika guncangan berikutnya datang, tidak ada lagi poros cadangan yang dapat menahan.

Bencana banjir bandang Sumatra 2025 memberi gambaran tentang betapa beratnya beban yang kini ditempatkan pada Aceh. Ketika lebih dari seribu orang meninggal di tiga provinsi, dan Presiden menolak menetapkan status bencana nasional dengan alasan negara masih mampu menangani, kunjungan berulang ke Aceh menjadi cara negara menunjukkan kehadirannya. Namun kehadiran tubuh tidak dapat menggantikan kehadiran sistem. Dalam bahasa wafak, simbol hanya bekerja jika ia ditopang oleh tindakan. Wafak tanpa amal adalah jimat kosong.

Penutup: Membaca Simbol sebagai Data, Bukan Ramalan

Kajian ini berangkat dari sebuah intuisi yang hidup dalam kesadaran banyak orang Aceh dan Jawa: bahwa ada hubungan tak tertulis antara guncangan di Yogyakarta dan perjalanan kekuasaan ke Aceh. Setelah intuisi itu diuji dengan kronik yang dapat diverifikasi, hasilnya bernuansa. Pola itu nyata pada beberapa momen yang sangat bermakna, terutama 2006, 2010, dan 2025, dan terbaca dalam bentuk yang lebih umum pada masa Habibie, Gus Dur, dan Megawati, ketika setiap huru-hara di pusat diikuti oleh perjalanan ke Aceh dengan bahasa permintaan maaf. Pola itu lemah pada era Jokowi, ketika hubungan dengan Aceh lebih ditentukan oleh biografi dan pembangunan daripada oleh guncangan di Yogyakarta.

Kekuatan pembacaan ini tidak terletak pada kemampuannya meramal. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menjelaskan makna. Ia menjelaskan mengapa kunjungan ke Aceh selalu terasa berat, mengapa bahasa yang dipakai selalu bahasa moral, mengapa rakyat Aceh selalu membaca tubuh presiden dengan tajam, dan mengapa dalam momen-momen genting republik seakan membutuhkan Aceh untuk mengingat siapa dirinya. Indonesia adalah mandala yang sedang mencari porosnya, dan Aceh adalah salah satu tempat ia paling sering datang untuk mencarinya.

Bagi para analis, kajian ini mengusulkan disiplin baru dalam membaca simbol. Simbol harus diperlakukan sebagai data, dikumpulkan dengan cermat, diuji dengan pembanding, dan dibaca bersama sebab-sebab material. Simbol tidak boleh diperlakukan sebagai ramalan yang membenarkan dirinya sendiri. Di antara dua kutub itu terletak wilayah yang selama ini terlalu sering ditinggalkan oleh ilmu politik dan terlalu sering dikuasai oleh dukun politik: wilayah makna. Merawat wilayah ini dengan nalar adalah bagian dari menjaga republik.

Bagi Aceh, kajian ini membawa pesan yang lebih sederhana. Menjadi poros cadangan legitimasi republik adalah kehormatan sekaligus beban. Kehormatan, karena Aceh diakui sebagai tempat yang menyimpan kekuatan asal republik. Beban, karena kekuatan itu terus dipinjam tanpa selalu dikembalikan. Sudah saatnya hubungan ini dibalik. Bukan hanya presiden yang datang ke Aceh ketika pusat bergetar, tetapi pusat yang belajar dari Aceh tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat bangkit dari tsunami, berdamai setelah perang, dan tetap menjaga martabatnya di tepi samudra. Jika itu terjadi, sumbu Yogyakarta dan Aceh tidak lagi menjadi sumbu krisis, melainkan sumbu peradaban.

Daftar Rujukan

Sumber primer KBA13

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2026, 13 Januari). Wafak, Kosmologi, Kosmogoni, dan Meta-Intelijen. KBA13 Insight. kba13.com

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2026, 9 September). Dari Goro-Goro ke Huru-Hara: Audit Prediksi KBA13 tentang Indonesia Menuju 2030. KBA13 Insight. kba13.com

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2026, 8 Agustus). From Goro-Goro to Huru-Hara: Reading Indonesia’s Present Unease Without Fatalism. KBA13 Insight. kba13.com

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. Indonesia 2030 dan Politik Klenik: Ketika Aura Mengalahkan Rasionalitas Negara. KBA13 Insight. kba13.com

Acehnologi. Disintegrasi fungsional dan alarm 2030: Aceh sebagai sensor legitimasi negara. acehnologi.com

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2019). Kosmologi sebagai Pertahanan Bangsa: Studi Kasus Kosmologi Sunda, Jawa, dan Bali. Arsip dan Pustaka KBA13 Academy, KBA-DOK-2019-0005. pustaka.kba13academy.com

Zada, Khamami (ed.). Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan. Lakpesdam NU. pustaka.kba13academy.com

Kajian teoretis dan dokumen

Heine-Geldern, Robert. (1956 [1942]). Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia. Cornell University Southeast Asia Program. hdl.handle.net/1813/57485

Anderson, Benedict R. O’G. (1990). Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, termasuk The Idea of Power in Javanese Culture (1972). Cornell University Press. muse.jhu.edu

UNESCO World Heritage Centre. The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks. whc.unesco.org

Archnet. Masjid Baturrachman, Banda Aceh. archnet.org

PeaceRep, University of Edinburgh. Helsinki MoU, 15 Agustus 2005. peaceagreements.org

Kementerian Sekretariat Negara. (2010, 29 November). Sambutan Presiden RI pada Penyerahan Kursi Perdamaian Aceh. setneg.go.id

Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman RI, dan KND. (2026). Ringkasan Laporan Pencarian Fakta Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus–September 2025. kpai.go.id

Fasya, Teuku Kemal. (2023). Rumoh Geudong dan Politik Pelupaan. Universitas Malikussaleh. unimal.ac.id

Sumber berita untuk setiap kunjungan presiden dan peristiwa di Yogyakarta ditautkan langsung pada kalimat yang bersangkutan di dalam teks.

About The Author

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad adalah Guru Besar Antropologi Agama di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia meraih PhD Sosiologi dari La Trobe University (2011) dan Master Syariah dari Universiti Malaya (2005). Kajiannya mencakup antropologi dan sosiologi agama di Asia Tenggara, studi Islam dan tasawuf, serta keamanan, geostrategi, dan geopolitik. Ia telah menulis 61 buku, menjadi kolumnis tetap Kompas.com sejak 2023, menulis di Harian Serambi Indonesia sejak 2006, dan kini menjabat Presiden Asian Muslim Action Network (AMAN) International.

See author's posts

Artikel Terkait

Dari Transit ke Pabrik: Anatomi Jaringan Narkoba Aceh di Pesisir Timur Perang Kognitif & Disinformasi: Operasi Psikologis, AI, dan Deepfake dalam Perebutan Persepsi Global Kopassus Untuk Indonesia – Menyusuri Jejak Pengabdian Pasukan Elit Baret Merah Jaringan Kekuasaan Polri Pasca-Reformasi: Transformasi, Hegemoni, dan Tantangan Demokrasi di Indonesia (1998–2025) Indonesia Strategic Intelligence Report (7–12 July 2026): Political Crisis, Papua Conflict, BrahMos Deal, Economy, and National Security