Security InsightStudi Kasus
Artikel ini menganalisis secara kritis jaringan kekuasaan Polri sejak Reformasi 1998 hingga 2025. Meskipun pemisahan dari TNI dan adopsi paradigma pemolisian sipil dianggap sebagai capaian penting, Polri masih menghadapi tantangan serius dalam reformasi kultural, praktik KKN di AKPOL, hingga keterlibatan oknum dalam backing kejahatan. Penempatan jenderal aktif dan purnawirawan di kementerian serta BUMN memperlihatkan perluasan pengaruh yang menimbulkan konflik kepentingan. Hubungan Polri dengan Presiden menimbulkan dilema antara independensi dan politisasi, menjadikan isu akuntabilitas dan supremasi sipil sebagai problem utama bagi demokrasi Indonesia.
