Memoar Slamet Riyanto – Integritas, Politik, dan Kompleksitas Haji Indonesia. Sebuah catatan reflektif dari pengalaman panjang seorang Dirjen Haji dalam mengelola ibadah akbar umat Islam.
Pendahuluan: Haji Sebagai Tugas Negara
Haji, bagi umat Islam, bukan sekadar ibadah. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban spiritual yang menyatukan miliaran manusia dalam satu arah kiblat. Namun, dalam konteks Indonesia, haji tidak bisa dilepaskan dari dimensi kenegaraan. Sejak awal, haji diposisikan sebagai tugas negara, karena keberangkatan jamaah dari tanah air menuju Tanah Suci melibatkan begitu banyak aspek: regulasi, diplomasi, anggaran, hingga manajemen massa berskala besar. Haji bukan hanya urusan pribadi seorang Muslim dengan Tuhannya, tetapi juga menyangkut wajah negara di hadapan rakyatnya dan di hadapan dunia.
Bapak Slamet Riyanto, salah seorang pejabat senior yang pernah mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Haji di Kementerian Agama, memaknai tugas ini dengan kesadaran penuh: bahwa dia sedang menjalankan amanah negara. Dalam pandangan beliau, haji adalah “hajatan akbar” yang harus diurus negara dengan segala keterbatasan dan risiko. Tidak ada ruang untuk sekadar menyerahkan urusan haji kepada individu atau lembaga swasta tanpa kerangka regulasi. Negara harus hadir, karena yang dikelola bukan ratusan, melainkan ratusan ribu orang setiap tahunnya. Dalam hitungan logistik, itu berarti mengatur pergerakan manusia dalam skala yang nyaris tak tertandingi.
Sejak awal pengalamannya di lapangan, beliau menegaskan bahwa ada hirarki kebijakan yang harus diamankan oleh semua level birokrasi. Kebijakan yang diputuskan di tingkat menteri atau presiden tidak akan berarti apa-apa jika tidak diamankan oleh para pelaksana di bawah. Haji adalah sebuah orkestrasi besar, di mana tiap nada kebijakan harus dimainkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai irama. Jika ada satu nada fals, maka riak masalah akan membesar, dan protes jamaah akan menjadi gemuruh yang sulit diredam.
Namun, penyelenggaraan haji berbeda dengan tugas-tugas negara lain. Jika biasanya negara mengelola kebijakan di dalam negeri, haji justru mengharuskan negara menyelenggarakan hajatan di negeri orang. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan puluhan hingga ratusan ribu jamaah ke Arab Saudi. Segala sesuatu—mulai dari pemondokan, katering, transportasi, hingga layanan kesehatan—harus disiapkan bukan di Jakarta, melainkan di Makkah, Madinah, Mina, dan Arafah. Inilah tantangan mendasar yang membedakan haji dari urusan birokrasi lainnya.
Bagi Slamet Riyanto, pengalaman ini adalah sekolah kepemimpinan sekaligus ujian integritas. Ia mengibaratkan haji sebagai arena pengadilan terbuka, di mana seorang pejabat bisa dipuji karena keberhasilan melayani jamaah, atau sebaliknya, bisa dimaki karena dianggap gagal. Dan semua itu berlangsung di hadapan publik, di negeri orang, dalam suasana religius yang sarat emosi. Tidak ada ruang aman bagi pejabat haji. Benar saja bisa dianggap salah, apalagi jika salah.
Di sinilah haji menunjukkan wajahnya sebagai cermin bangsa. Bagaimana birokrasi kita bekerja, bagaimana integritas pejabat diuji, bagaimana politik masuk dan mengganggu, semua tampak jelas di lapangan. Slamet Riyanto menyadari bahwa haji sering dijadikan alat politik di dalam negeri. Siapa pun presidennya, siapa pun menterinya, selalu ada tarik-menarik kepentingan. Dari masa Orde Baru dengan “free seat” bagi tokoh-tokoh Golkar, hingga era reformasi dengan berbagai kasus hukum terkait dana haji, semuanya menunjukkan betapa besar “daya tarik” haji bukan hanya secara spiritual, tetapi juga politis dan finansial.
Namun, di balik semua itu, Slamet menekankan satu hal penting: haji adalah masalah hati. Sebaik apapun fasilitas, seketat apapun manajemen, jika hati jamaah tidak tenang, maka haji bisa terasa penuh kekurangan. Sebaliknya, dengan hati yang lapang, jamaah bisa menerima kekurangan dengan sabar. Karena itu, baginya, tugas seorang pejabat haji bukan hanya menyusun regulasi atau mengatur logistik, tetapi juga membimbing hati jamaah agar tetap tenang dalam ibadah. Di sinilah spiritualitas bertemu dengan birokrasi, dan keduanya harus berjalan beriringan.
Awal Kiprah di Saudi (1980-an)
Perjalanan panjang Slamet Riyanto dalam dunia penyelenggaraan haji dimulai pada 1980-an, ketika ia pertama kali ditugaskan ke Arab Saudi. Masa itu adalah periode transisi penting dalam sejarah pelayanan haji Indonesia. Sistem lama yang dikenal dengan sistem syeikh—di mana jamaah haji Indonesia dikelompokkan berdasarkan bimbingan seorang syeikh atau tokoh lokal yang mengurus seluruh keperluan jamaah—mulai ditinggalkan. Arab Saudi kemudian memperkenalkan sistem baru bernama mu’asasah, yaitu lembaga resmi yang ditunjuk untuk menangani jamaah haji dari berbagai negara.
Bagi Slamet, masa itu adalah fase pembelajaran yang penuh tantangan. Ia mendapati bahwa Arab Saudi masih tertutup. Segala urusan administratif, diplomatik, bahkan hal-hal teknis sederhana, tidak bisa dilakukan dengan mudah. Tidak semua orang bisa langsung berbicara atau berurusan dengan otoritas Saudi. Dibutuhkan keterampilan diplomasi yang sangat halus untuk membuka jalan komunikasi. Slamet menekankan bahwa siapa pun yang bertugas di Saudi pada masa itu harus punya “skill khusus,” tidak hanya soal bahasa, tetapi juga soal sikap, kesabaran, dan seni membaca situasi.
Ia ingat betul bagaimana perasaan pertama kali menginjakkan kaki di tanah Arab dengan mandat negara di pundaknya. Perasaan itu campuran antara bangga, tegang, dan gelisah. Bangga karena bisa mengabdi pada ibadah terbesar umat Islam. Tegang karena tahu bahwa segala tindak-tanduknya akan berimbas pada ribuan jamaah yang ia layani. Gelisah karena harus menghadapi sistem yang asing, di negeri yang gaya komunikasinya keras dan penuh aturan tak tertulis.
Bagi orang Indonesia yang terbiasa dengan gaya musyawarah penuh sopan santun, berhadapan dengan pejabat Arab Saudi adalah pengalaman yang kontras. “Susah berhubungan, agak sulit,” kenang Slamet. Perlu strategi khusus agar permintaan Indonesia tidak ditolak mentah-mentah. Pada titik inilah ia memahami bahwa diplomasi haji adalah seni tersendiri, berbeda dari diplomasi politik biasa. Di sinilah seorang pejabat haji harus mampu menundukkan ego, merendahkan suara, tetapi tetap menyampaikan kepentingan bangsa dengan jelas.
Slamet sering mengatakan bahwa sejak awal, ia menyadari: pelaksanaan haji itu berlangsung di Saudi, bukan di Indonesia. Artinya, kendali penuh ada di tangan otoritas Saudi. Indonesia, meskipun negara dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, tetaplah “tamu” yang harus menyesuaikan diri. Kadang, kata Slamet, situasi ini menimbulkan frustrasi, karena banyak kebijakan yang diputuskan di Riyadh atau Makkah tidak sesuai dengan keinginan Indonesia. Namun, sebagai tamu, Indonesia harus pandai membawa diri.
Menariknya, ketika masa kini dipimpin oleh Muhammad bin Salman (MBS), ada sedikit perubahan dalam sistem Saudi. Modernisasi mulai masuk, infrastruktur diperbaiki, dan keterbukaan mulai terasa. Namun, menurut Slamet, watak Saudi pada dasarnya sulit dipahami. Mereka punya cara berpikir dan tradisi birokrasi yang berbeda jauh dari Indonesia. Ia bahkan menyamakan kerumitan ini dengan hubungan Israel-Palestina: sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tetapi begitu sulit untuk saling memahami. Analogi itu memperlihatkan betapa peliknya diplomasi haji di balik layar.
Dalam konteks ini, Slamet juga menyadari bahwa sejak awal jumlah jamaah terus bertambah dari tahun ke tahun. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, selalu berhadapan dengan keterbatasan kuota. Bagi Saudi, penambahan kuota bukanlah solusi permanen. Mereka justru melihatnya sebagai beban baru yang semakin sulit dikelola. Indonesia pun terjebak dalam dilema: menuntut tambahan kuota demi melayani umat, tetapi sekaligus sadar bahwa penambahan itu hanya akan memunculkan persoalan baru.
Masa awal kiprah inilah yang membentuk cara pandang Slamet terhadap haji. Ia belajar bahwa tugas seorang pejabat haji bukan hanya mengurus teknis, tetapi juga membaca dinamika politik, sosial, dan budaya di Saudi. Dari pengalaman inilah ia kemudian memahami bahwa mengelola haji adalah pekerjaan yang tak ada habisnya. Setiap tahun selalu ada masalah baru, dan setiap solusi bisa melahirkan persoalan lain.
Kompleksitas Penyelenggaraan Haji
Seiring waktu, Slamet Riyanto menyadari bahwa kompleksitas penyelenggaraan haji tak hanya terletak pada diplomasi dengan Saudi, melainkan juga pada dinamika jamaah Indonesia sendiri. Setiap tahun, jumlah jamaah terus bertambah, dan bersama dengan itu, bertambah pula jumlah keluhan, protes, dan persoalan teknis yang muncul. Haji, dalam pengalamannya, bukan sekadar ibadah akbar, tetapi juga drama sosial dan politik yang berlangsung setiap musim.
Salah satu isu besar yang selalu menjadi bahan perdebatan adalah persoalan Mina Jadid. Dalam fatwa tertentu, wilayah Mina Jadid dipertanyakan keabsahannya sebagai tempat bermalam bagi jamaah. Namun karena keterbatasan ruang di Mina, jamaah Indonesia sering ditempatkan di sana. Situasi ini melahirkan protes, baik dari jamaah maupun dari sebagian kalangan ulama yang meragukan kesahihan amalan tersebut. Slamet menegaskan, masalah ini menunjukkan bahwa tambah kuota bukanlah solusi. Justru, semakin besar kuota, semakin sulit mencari ruang yang layak bagi jamaah, dan semakin rumit pula masalah fikih yang harus dihadapi.
Selain itu, persoalan transportasi kerap menjadi pemicu emosi jamaah. Slamet mengenang bagaimana jamaah bisa berantem hanya karena perebutan bus. Dalam kondisi panas terik, tubuh lelah, dan emosi tinggi, gesekan kecil mudah berubah menjadi pertengkaran. “Haji itu masalah hati,” katanya. Bahkan, ada jamaah yang menuntut lebih dari sekadar fasilitas, seolah lupa bahwa inti dari haji adalah ibadah, bukan kenyamanan duniawi. Slamet menyebutnya dengan sebuah sindiran halus: “Dapat kambing, pulang kambing.” Maksudnya, jika hati tidak dibenahi, maka haji tidak akan membawa perubahan apa-apa.
Kerap kali, protes jamaah meledak dalam bentuk yang mengejutkan. Slamet pernah mengalami sendiri bagaimana ia “diadili” oleh anggota DPR di Padang Arafah. Saat itu, ia sedang ihram, dalam keadaan sakral dan penuh kekhusyukan, namun anggota DPR justru menuntut penjelasan terkait fasilitas jamaah yang dianggap kurang. Ia merasakan betul betapa sulitnya menjadi pejabat haji: apa pun yang dilakukan, benar saja bisa dianggap salah, apalagi jika salah. Tekanan itu bukan hanya datang dari jamaah, tetapi juga dari politisi yang membawa agenda masing-masing.
Emosi jamaah, menurut Slamet, adalah tantangan terbesar. Namun ia percaya bahwa agama bisa menjadi jalan untuk meredakan emosi. Di sinilah pentingnya bimbingan spiritual, bukan sekadar layanan teknis. Ia sering mengingatkan bahwa hati manusia memiliki lapisan: sadar, qalb, fuad, hingga lub. Jika lapisan-lapisan itu tidak disentuh, maka jamaah akan mudah terombang-ambing oleh emosi. Sebaliknya, dengan pendekatan agama yang tepat, emosi bisa diturunkan, dan jamaah dapat kembali tenang.
Namun, kompleksitas haji tidak hanya berhenti pada urusan jamaah di lapangan. Ada juga dimensi politik dalam negeri yang tak kalah rumit. Slamet menilai bahwa haji kerap dijadikan alat politik oleh pemerintah yang berkuasa. Dari masa Orde Baru, ketika kursi-kursi haji gratis disediakan bagi tokoh Golkar, hingga masa-masa berikutnya ketika dana haji menjadi bahan perdebatan publik, politik selalu hadir dalam setiap musim haji. Bahkan, di mata sebagian kalangan, posisi Dirjen Haji atau Menteri Agama sering dianggap sebagai jabatan yang “basah,” padahal kenyataannya penuh risiko dan cobaan.
Kompleksitas lain juga muncul dari aspek teknologi dan manajemen. Sebelum adanya Siskohaj atau komputerisasi haji, administrasi haji sering kali tidak efektif. Data jamaah kacau, antrian panjang, dan banyak masalah teknis yang memicu ketidakpuasan. Slamet menyaksikan sendiri bagaimana sistem lama membuat penyelenggaraan haji rentan terhadap kesalahan, bahkan penyelewengan. Perusahaan seperti PT. Arafat pernah dipercaya mengelola haji, tetapi akhirnya bangkrut, membuat jamaah menuntut uang mereka kembali. Dari sini ia belajar bahwa mengelola haji tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pihak swasta, karena terlalu besar risikonya.
Slamet juga menyinggung masalah dana haji. Menurutnya, menjadikan uang haji sebagai instrumen bisnis adalah kesalahan besar. Investasi memang bisa menguntungkan, tetapi tidak selalu bermanfaat bagi jamaah. Jika tujuan utama dana haji adalah melayani jamaah, maka menaruhnya di Bank Indonesia, seperti yang pernah disarankan oleh Munawir, adalah pilihan yang lebih aman. Baginya, kepercayaan jamaah lebih berharga daripada keuntungan finansial jangka pendek.
Dari semua pengalaman itu, Slamet menarik satu kesimpulan: haji adalah lautan masalah yang tidak akan pernah surut. Setiap tahun, masalah baru akan muncul. Jamaah akan terus bertambah, emosi akan terus meledak, politisi akan terus mengintervensi, dan teknologi akan terus diuji. Tugas pejabat haji adalah menjaga agar semua masalah itu tidak berubah menjadi krisis besar. Dan untuk itu, dibutuhkan bukan hanya keterampilan manajerial, tetapi juga keteguhan hati, kesabaran spiritual, dan seni kepemimpinan.
Di tengah kerumitan itu, Slamet juga menekankan pentingnya lintas sektor dalam penyelenggaraan haji. Haji tidak bisa dikelola hanya oleh Kementerian Agama. Ada peran petugas haji, TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, bahkan pihak swasta yang ikut menopang jalannya ibadah. Namun, keberadaan petugas haji sendiri kerap menimbulkan tantangan. Mereka sering berada dalam posisi sulit, di satu sisi harus melayani jamaah, di sisi lain mendapat tekanan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat, politisi, hingga jamaah yang menuntut lebih. Menjadi petugas haji bukanlah kemewahan, melainkan pekerjaan berat di bawah sorotan banyak mata. Slamet menyadari betul bahwa koordinasi lintas sektor inilah yang sering menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah musim haji.
Politik Haji di Indonesia
Awalnya, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji adalah satu kesatuan. Dirjen ini memikul beban yang amat berat, karena harus mengurus dua hal besar sekaligus: bimbingan masyarakat Islam (Bimas) dan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Slamet, ini bukan pekerjaan ringan. Urusan haji sangat kompleks, menyita tenaga, pikiran, bahkan menguras habis energi pejabat yang memegangnya. Karena itulah, pada akhirnya posisi itu dipecah menjadi dua: Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Haji. Pemecahan ini dilakukan bukan karena sekadar birokrasi, tetapi karena memang beban urusan haji terlalu berat jika digabung dengan Bimas.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan Menteri Agama adalah jabatan politis. Kadang, seorang menteri diusung oleh partai politik. Dalam praktik politik di Indonesia, partai tentu membutuhkan biaya, dan jabatan menteri sering kali ikut terseret dalam dinamika itu. Slamet mengingatkan, inilah salah satu sumber kerentanan dalam tata kelola haji: campur tangan kepentingan politik praktis dalam tugas negara yang seharusnya murni untuk melayani umat.
Jika ada satu pelajaran besar yang dipetik Slamet Riyanto selama bertahun-tahun mengurusi haji, maka itu adalah kenyataan bahwa haji tidak pernah steril dari politik. Dari zaman Orde Baru hingga reformasi, haji selalu menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Baik menteri, presiden, partai politik, maupun DPR, semuanya memiliki “selera” masing-masing dalam memandang haji. Bagi sebagian, haji adalah ladang ibadah. Bagi sebagian lain, haji adalah lahan legitimasi politik dan, tak jarang, juga ruang untuk mengakses sumber dana.
Di era Presiden Soeharto misalnya, Slamet menyaksikan sendiri adanya praktik free seat bagi tokoh-tokoh Golkar. Bangku haji yang seharusnya diprioritaskan untuk jamaah reguler kerap diberikan sebagai bentuk patronase politik. Hal ini memperlihatkan bagaimana haji dijadikan alat konsolidasi kekuasaan, bagian dari cara negara menjaga loyalitas elite politik. Slamet menilai praktik semacam ini tidak pernah benar-benar hilang. Berganti presiden dan berganti menteri, wajahnya mungkin berubah, tetapi pola dasar—bahwa haji adalah instrumen politik—tetap ada.
Selain kursi gratis, politik haji juga hadir dalam bentuk permainan anggaran. Slamet masih ingat betul bagaimana ada oknum yang berani meminta Rp12,5 miliar hanya untuk memastikan sebuah keputusan anggaran haji diketok palu di DPR. Dia diajak “diputar-putar” hingga ke kawasan Puncak, seolah menjadi biaya “ritual” politik yang harus dibayar agar kebijakan berjalan. Di sinilah Slamet merasakan pahitnya birokrasi: bahwa integritas seringkali ditukar dengan harga politik yang sangat mahal.
Tidak hanya itu, Slamet juga menyaksikan bagaimana haji dijadikan pintu masuk bagi berbagai perusahaan swasta. Kasus PT. Arafat adalah contoh nyata. Perusahaan itu pernah dipercaya mengelola sebagian aspek haji, namun berujung pailit. Uang jamaah pun terancam hilang, dan pemerintah dipaksa untuk turun tangan menyelamatkan keadaan. Dari peristiwa itu, Slamet menarik kesimpulan tegas: mengelola haji tidak bisa diprivatisasi penuh. Skala haji terlalu besar, risikonya terlalu tinggi, dan jika terjadi masalah, yang disalahkan tetaplah negara.
Seiring perkembangan zaman, muncul gagasan komputerisasi haji atau Siskohaj. Harapannya, sistem ini bisa mengurangi permainan manual yang rawan kecurangan. Namun, Slamet mengakui bahwa di awal penerapannya, Siskohaj belum efektif. Data sering kacau, teknologi tidak siap, dan para pejabat yang terbiasa dengan sistem lama merasa canggung dengan sistem digital. Meski begitu, ia percaya bahwa modernisasi adalah keharusan. Tanpa itu, penyelenggaraan haji akan terus tertinggal, apalagi dengan jumlah jamaah Indonesia yang semakin besar setiap tahunnya.
Politik haji juga tampak dalam perdebatan soal dana haji. Ada pihak yang melihat dana haji sebagai sumber investasi besar yang bisa dibisniskan, misalnya untuk proyek infrastruktur. Namun, Slamet menentang keras pandangan ini. Menurutnya, uang haji bukanlah uang biasa. Itu adalah uang umat yang dititipkan dengan doa dan harapan. Jika disalahgunakan, bukan hanya masalah dunia yang muncul, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Ia mendukung pandangan Prof. Munawir Sjadzali yang menyarankan agar uang haji ditaruh di Bank Indonesia saja, demi keamanan. “Melalui haji paling mudah untuk mengumpulkan uang,” katanya, “tetapi itu keliru besar.”
Tak heran jika Menteri Agama berkali-kali menjadi sorotan publik. Slamet menilai, kasus-kasus yang menimpa para menteri agama sering kali bukan murni kesalahan teknis, tetapi juga hasil prasangka politik. Ketika seorang menteri dianggap punya potensi mengganggu kepentingan tertentu, maka kasus haji kerap dijadikan senjata untuk menjatuhkannya. Dengan kata lain, haji adalah medan politik yang berlapis: di satu sisi ibadah, di sisi lain instrumen kekuasaan.
Ironisnya, Slamet sendiri pernah merasakan betapa rendahnya penghargaan terhadap pejabat Kementerian Agama. Ia menceritakan bahwa honor seorang Menteri Agama kala itu sama dengan sopir, saat dia mengurus ibadah Haji di negeri orang. Padahal, tanggung jawabnya luar biasa besar. Bagi Slamet, ini adalah bentuk ketidakadilan struktural. Pengelolaan haji menuntut tenaga, integritas, dan pengorbanan yang tinggi, tetapi penghargaan terhadap pejabatnya justru kerap dipandang sebelah mata.
Dalam suasana semacam itu, Slamet berpegang pada prinsip: jangan sampai tergoda permainan politik, tetaplah istiqamah dan setia pada hati nurani. Ia menegaskan, pemimpin haji harus berani berkata “tidak” meski dengan risiko kehilangan jabatan. “Jangan mau dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk istri sendiri,” pesannya. Kepemimpinan, baginya, adalah seni menyeimbangkan kelembutan dan ketegasan, tanpa kehilangan integritas.
Dalam pengalamannya mendampingi para Menteri Agama, Slamet menemukan bahwa tidak semua menteri terlalu ikut campur atau “merecoki” teknis haji. Beberapa menteri memberi ruang cukup luas kepada Dirjen Haji untuk bekerja secara profesional. Namun, bukan berarti perjalanan mulus tanpa gangguan. Justru sering kali tantangan datang dari luar kementerian, terutama dari DPR atau pihak-pihak berkepentingan yang memanfaatkan momen haji untuk agenda politik.
Ia juga menyoroti peran KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang menjadi bagian penting dalam dinamika penyelenggaraan haji. Banyak kiai yang mendirikan KBIH dengan membawa jamaahnya masing-masing. Mereka datang dengan berbagai kepentingan: ada yang murni membimbing jamaah, ada pula yang ingin memanfaatkan posisi KBIH untuk pengaruh sosial dan politik. Slamet mengakui bahwa kadang KBIH menjadi sumber tekanan, tetapi juga punya sisi positif. Karena itulah, KBIH diakomodir oleh Kementerian Agama, agar bisa dibina secara baik dan diarahkan sesuai regulasi. Dengan begitu, para kiai yang membawa jamaah banyak bisa tetap menjadi mitra, bukan lawan, dalam penyelenggaraan haji.
Slamet juga mengingat satu peristiwa getir: Pak Maftuh Basuni dihabisi di DPR dalam sebuah sidang terkait haji. Slamet sendiri dilarang untuk membela atasannya pada saat itu, meski ia tahu tuduhan-tuduhan yang diarahkan tidak sepenuhnya benar. Peristiwa itu menjadi pelajaran pahit bahwa dalam politik, kadang kebenaran harus dikorbankan demi kepentingan tertentu. Baginya, inilah salah satu sisi paling kelam dari politik haji: ketika seorang menteri yang bekerja sungguh-sungguh tetap harus tumbang di hadapan tekanan politik.
Integritas, Kepemimpinan, dan Tekanan Politik
Mengelola haji bagi Slamet Riyanto bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal integritas. Di tengah pusaran politik, birokrasi yang rumit, dan tekanan dari berbagai arah, ia percaya bahwa satu-satunya pegangan yang bisa menyelamatkan seorang pejabat adalah hati nurani yang istiqamah. “Jangan mengingkari hati nurani,” begitu nasihatnya, “karena sekali kita mengingkari, maka yang lain akan ikut runtuh.”
Slamet tahu betul bahwa jabatan yang diembannya sangat rawan intervensi. Banyak pihak yang ingin ikut menentukan arah kebijakan haji, mulai dari politisi, pengusaha, hingga orang dalam Kementerian Agama sendiri. Ada yang datang dengan iming-iming, ada yang datang dengan ancaman. Bahkan, dalam pengalaman pribadinya, istri sendiri bisa saja ikut memengaruhi. Namun, bagi Slamet, seorang pemimpin haji tidak boleh goyah. Ia harus berdiri tegak di atas kebenaran, meski harus kehilangan kenyamanan atau menghadapi risiko politik yang berat.
Ia sering mengatakan bahwa memimpin adalah seni. Ada saatnya seorang pemimpin harus lembut, merangkul, dan mendengarkan keluhan jamaah. Namun, ada juga saatnya harus tegas, bahkan keras, ketika berhadapan dengan permainan anggaran atau tekanan politik yang merugikan umat. Seni kepemimpinan ini, menurut Slamet, tidak bisa dipelajari dari buku semata. Ia harus dipraktikkan di lapangan, ditempa oleh pengalaman, dan diuji oleh cobaan nyata.
Slamet sendiri pernah merasakan betapa mahalnya harga sebuah integritas. Dalam satu kasus, ia berdebat keras dengan Menteri Agama demi mempertahankan kebenaran. Ia tahu bahwa sikapnya itu bisa membuat posisinya terancam. Namun, ia tetap memilih jalan yang benar. “Ketegasan dalam kebenaran dan integritas,” katanya, “sering kali menuntut harga politik yang terlalu mahal.” Tapi, baginya, harga itu layak dibayar, karena yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, melainkan juga marwah umat dan amanah negara.
Pengalaman pahit lainnya adalah ketika ia, sebagai pejabat tinggi negara, justru dimarahi oleh satpam atau petugas asrama haji salah satu provinsi di Pulau Jawa. Bagi orang lain, mungkin ini adalah penghinaan. Tapi Slamet menerimanya dengan lapang dada. Baginya, haji adalah ruang di mana status sosial bisa runtuh. Pejabat bisa disamakan dengan rakyat kecil. Semua orang berada dalam satu ihram, dalam satu kesederhanaan. “Tidak ada potongan sebagai pejabat,” kenangnya. Justru di situlah letak pelajaran haji: kesederhanaan, kerendahan hati, dan kesetaraan di hadapan Allah.
Tekanan terbesar yang ia rasakan adalah ketika masalah haji dibawa ke arena politik. Sebagai Dirjen, ia sering menjadi sasaran tembak DPR. Fasilitas kurang sedikit, protes langsung meledak. Anggaran telat sedikit, tuduhan pun muncul. Slamet sampai berkata bahwa urusan haji di negeri sendiri sering kali lebih sulit daripada urusan di Arab Saudi. Jika di Saudi tantangannya adalah diplomasi dengan otoritas lokal, maka di Indonesia tantangannya adalah politik dan prasangka.
Namun, di tengah semua tekanan itu, Slamet selalu menekankan pentingnya istikamah. Pemimpin yang baik, katanya, adalah yang tetap berjalan di rel kebenaran meskipun banyak jalan pintas yang lebih mudah. Ia tidak boleh menjual hati nuraninya demi kepentingan sesaat. Ia juga tidak boleh mempersulit rakyat. “Pemimpin harus bijak, jangan bikin susah rakyat,” tegasnya. Ia teringat pengalamannya sebagai Pati (Perwira Tinggi), bagaimana rakyat bisa begitu marah jika merasa diperlakukan tidak adil.
Slamet juga percaya bahwa ukuran keberhasilan pemimpin haji bukanlah seberapa besar kuota yang berhasil ditambah, atau seberapa megah fasilitas yang disediakan. Tolok ukur yang paling sederhana adalah berkurangnya jumlah jamaah yang meninggal. Jika angka kematian turun, itu artinya layanan semakin membaik. Ia menolak ukuran-ukuran yang bersifat pencitraan. Baginya, haji adalah soal nyawa, kenyamanan, dan kekhusyukan ibadah jamaah, bukan soal politik atau prestasi pejabat.
Dari semua pengalaman itu, Slamet menarik satu pesan besar: memimpin haji adalah pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna. Akan selalu ada protes, selalu ada kekurangan, selalu ada pihak yang tidak puas. Namun, seorang pemimpin harus tetap istiqamah, sabar, dan bijak. Ia harus menerima kritik, memperbaiki kekurangan, tetapi tidak boleh kehilangan integritas. Sebab sekali kehilangan integritas, semua pencapaian akan runtuh, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan umat.
Slamet juga memberi contoh integritas dari kehidupannya sendiri. Selama menjabat sebagai Dirjen Haji, ia tidak pernah membawa istrinya naik haji dengan fasilitas jabatannya. Ia tahu betul bahwa banyak pejabat yang tergoda menggunakan posisinya untuk memberi jalan bagi keluarganya. Namun, ia menolak untuk melakukannya. Baginya, itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal hati nurani. Ia ingin membuktikan bahwa jabatan bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan keistimewaan.
Karena itu, istrinya mendaftar haji secara mandiri, seperti jamaah lainnya. Ia menggunakan uangnya sendiri, mengikuti antrian reguler, dan berangkat tanpa fasilitas istimewa. Sikap ini memperlihatkan bahwa integritas bukan hanya jargon di atas podium, tetapi juga dipraktikkan dalam keluarga.
Slamet mengenang bagaimana ia telah mendampingi banyak menteri dalam tugas haji, mulai dari Said Agil Husin al-Munawar, Tolchah Hasan, Maftuh Basuni, Tarmidzi Taher, Lukman Hakim Saifuddin (LHS), hingga Suryadharma Ali (SDA). Dari masing-masing menteri, ia belajar gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang penuh diplomasi, ada pula yang langsung pada intinya. Namun, di balik semua perbedaan itu, ia menemukan pola yang sama: setiap menteri membawa beban politiknya sendiri, dan urusan haji selalu menjadi salah satu panggung utama di mana mereka diuji.
Dari semua pengalaman itu, Slamet menarik satu kesimpulan sederhana namun dalam: sebagai bawahan, tugasnya adalah menjalankan perintah atasan sebaik-baiknya. Ia tidak pernah mencoba mencari panggung sendiri, apalagi melawan arus kebijakan. Baginya, loyalitas pada struktur adalah bagian dari integritas birokrasi. Namun, loyalitas itu tidak berarti tunduk pada hal yang salah. Jika kebijakan atasan benar, ia jalankan dengan sepenuh hati. Jika kebijakan salah, ia menahan diri dengan tetap berpegang pada hati nurani.
Slamet menegaskan, menjadi pejabat haji harus punya mental yang sangat kuat. Tekanan datang dari segala arah: DPR, jamaah, pengusaha, media, bahkan dari internal kementerian sendiri. “Kalau mau berani, harus kuat mental,” katanya. Tanpa keteguhan hati, seorang pejabat haji akan mudah goyah, terombang-ambing oleh tekanan, atau tergoda oleh keuntungan sesaat. Ia menyadari bahwa hanya orang dengan mental baja yang bisa bertahan di pusaran haji.
Slamet juga pernah menanggapi tuduhan miring yang kerap diarahkan kepada Kementerian Agama, seolah-olah kementerian ini sarang koruptor. Baginya, tuduhan itu tidak adil. Ia menekankan bahwa di Kementerian Agama tidak ada kultur koruptor yang dilegalkan. Justru, pegawai Kemenag dikenal dengan pakaian putihnya. “Bukan berarti bersih,” katanya, “tetapi tahu diri.” Maksudnya, pakaian putih adalah simbol kesadaran bahwa mereka membawa amanah agama, yang menuntut kesederhanaan, kehati-hatian, dan kesadaran moral yang tinggi. Dengan kata lain, pakaian putih itu menjadi pengingat diri untuk tidak tergelincir dalam permainan kotor.
Haji dan Dimensi Spiritual
Di balik seluruh kerumitan teknis, diplomasi yang rumit, dan intrik politik yang membelit penyelenggaraan haji, Slamet Riyanto selalu kembali pada satu kesadaran: haji adalah masalah hati. Ia berulang kali menekankan bahwa sebesar apa pun negara mengucurkan anggaran, sehebat apa pun teknologi yang dipakai, setegas apa pun aturan yang dibuat, semua itu akan berakhir sia-sia jika hati jamaah tidak dipersiapkan dengan baik.
Ia mengibaratkan haji sebagai cermin. Jamaah yang berangkat dengan hati tenang, akan pulang dengan hati yang lebih tenang. Jamaah yang berangkat dengan hati penuh amarah, akan menemukan alasan baru untuk marah di Tanah Suci. “Dapat kambing, pulang kambing,” begitu sindirnya. Maksudnya jelas: tanpa kesiapan hati, ibadah haji tidak akan membawa perubahan berarti.
Slamet menyaksikan sendiri bagaimana emosi jamaah sering kali meledak di lapangan. Dalam kondisi tubuh lelah, cuaca panas, dan fasilitas yang terbatas, jamaah mudah terpancing. Ada yang berantem karena berebut bus, ada yang saling maki karena antrean makan, bahkan ada yang memprotes petugas seolah-olah semua masalah adalah kesalahan pemerintah. Namun, di balik semua itu, Slamet menemukan pelajaran besar: agama bisa menjadi jalan untuk meredakan emosi.
Ia menjelaskan bahwa hati manusia memiliki lapisan-lapisan: sadar, qalb, fuad, hingga lub. Lapisan sadar membuat jamaah menuntut kenyamanan duniawi. Lapisan qalb membuat mereka mencari makna spiritual. Lapisan fuad mengajarkan mereka untuk sabar dalam penderitaan. Dan lapisan lub adalah inti, titik terdalam yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dalam haji, semua lapisan itu diuji sekaligus. Karena itulah, pembinaan hati menjadi sama pentingnya dengan penyediaan fasilitas.
Slamet juga sering menyaksikan keajaiban-keajaiban haji yang tak masuk akal secara logika. Ia bercerita tentang seorang ajudan pejabat negara yang melakukan tawaf, tetapi justru tidak melihat Ka‘bah. Padahal, jutaan orang bisa melihatnya dengan jelas. Bagi Slamet, ini adalah bukti bahwa haji bukan sekadar ritual fisik, tetapi juga pengalaman spiritual yang sangat personal. Ada rahasia Allah di dalamnya, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia.
Baginya, haji adalah arena pertemuan antara logistik dan spiritualitas. Di satu sisi, ia harus memimpin ratusan ribu jamaah dengan rencana matang, anggaran besar, dan koordinasi ketat. Di sisi lain, ia menyaksikan bahwa hasil akhirnya sering kali ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kendali manusia: doa, hati, dan takdir. Inilah yang membuatnya berulang kali takjub. “Keajaiban dalam ibadah haji,” katanya, “adalah bahwa apa yang terjadi di Mekkah sering tidak masuk akal.”
Slamet juga tidak bisa melupakan pengalaman pribadi ketika ia dimarahi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kala itu, JK menegurnya karena ia tidak berada di Saudi saat dibutuhkan. Slamet menerima teguran itu dengan rendah hati, tetapi di dalam dirinya ia semakin sadar: bahwa pejabat haji selalu berada dalam posisi rentan. Bahkan jika sudah bekerja keras, selalu ada orang yang melihat sisi kurangnya. “Benar saja masih dianggap salah, apalagi kalau salah,” begitu katanya.
Namun, semua pengalaman itu tidak membuatnya putus asa. Justru, ia semakin yakin bahwa penyelenggaraan haji harus dikelola dengan niat yang tulus. Jika niatnya hanya untuk mencari pujian atau keuntungan, maka yang muncul adalah masalah. Tapi jika niatnya untuk melayani umat, maka kesulitan bisa dijalani dengan ikhlas. Ia percaya bahwa ibadah haji mengajarkan satu hal besar bagi para pejabat negara: kerendahan hati. Seberapa tinggi jabatan seseorang, di Tanah Suci semua orang sama, mengenakan ihram yang sama, berdiri di hadapan Allah yang sama.
Di titik inilah Slamet menemukan hikmah terbesar dari haji. Ia bukan hanya seorang pejabat yang mengurus logistik ratusan ribu orang, tetapi juga seorang hamba yang sedang ditempa untuk mengenal dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuasaan bisa runtuh, jabatan bisa hilang, tetapi hati nurani tidak boleh dikorbankan. Dan haji, dengan segala misteri dan keajaibannya, selalu mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu, baik di Tanah Suci maupun di dunia.
Ada satu kisah yang selalu diingat Slamet. Saat sang istri akhirnya menunaikan ibadah haji, ia dimarahi oleh Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) karena memutuskan pulang lebih dulu dari rombongannya. Sang istri tidak pernah menyebut statusnya sebagai istri Dirjen Haji, dan justru diperlakukan seperti jamaah biasa. Slamet menuturkan kisah itu dengan senyum getir. Ia tidak marah, tidak pula menuntut perlakuan khusus. Justru ia bangga, karena pengalamannya itu membuktikan bahwa keluarganya merasakan langsung apa yang dialami jamaah pada umumnya.
Bagi Slamet, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa haji bukan ruang untuk pamer jabatan. Bahkan keluarga seorang Dirjen pun harus merasakan pahit getirnya menjadi jamaah biasa. Dan di situlah letak kejujuran ibadah: ketika semua orang, baik pejabat maupun rakyat, sama-sama diuji oleh Allah di Tanah Suci.
Refleksi dan Penutup
Mengelola haji, bagi Slamet Riyanto, adalah sebuah pengalaman hidup yang tidak bisa diukur dengan angka maupun gelar jabatan. Ia menyebutnya sebagai “hajatan akbar” yang melibatkan ratusan ribu orang, dijalankan di negeri orang, dengan segala kerumitan politik, sosial, dan spiritual yang menyertainya. Tidak ada yang mudah dari tugas ini. Bahkan, menurutnya, tidak mungkin ada penyelenggaraan haji yang benar-benar sempurna. Sebab, semakin besar skala yang diatur, semakin besar pula potensi masalah yang muncul.
Namun, meskipun begitu, ia tetap bersyukur. Karena di tengah segala keterbatasan, Kementerian Agama berhasil mendapatkan kepercayaan luar biasa dari masyarakat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tingkat kepercayaan jamaah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meski protes tetap ada, meski kritik tidak pernah berhenti, jamaah tetap percaya bahwa negara hadir untuk melayani mereka. Kepercayaan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kerja keras bertahun-tahun, dari generasi pejabat yang jatuh bangun membangun sistem.
Slamet sadar betul bahwa cobaan di Kementerian Agama tidak pernah berhenti. Selalu ada pihak yang mencoba mengintervensi, selalu ada prasangka politik, selalu ada tuduhan bahwa dana haji disalahgunakan. Tapi ia percaya bahwa haji di Kemenag sudah berada “on the track”. Memang selalu ada ujian, selalu ada cobaan, karena setiap pemimpin memiliki kebijakan dan setiap zaman membawa tantangannya sendiri. Namun, selama integritas dijaga, ia yakin jalannya tetap benar.
Dalam pandangannya, ukuran kesuksesan penyelenggaraan haji bukanlah seberapa besar anggaran yang bisa dihabiskan, atau seberapa megah fasilitas yang disediakan. Ukuran yang paling sederhana, tetapi paling nyata, adalah berkurangnya jumlah jamaah yang meninggal. Jika angka kematian turun, itu berarti pelayanan semakin membaik. Jika jamaah pulang dengan selamat dan membawa pengalaman spiritual yang baik, maka negara telah berhasil menjalankan tugasnya. Baginya, ini adalah ukuran yang jujur, bukan sekadar retorika.
Namun, Slamet tidak menutup mata bahwa ada kalangan yang menganggap jabatan atau kekuasaan sebagai milik pribadi. Bagi mereka, posisi di Kementerian Agama, termasuk dalam urusan haji, adalah kesempatan untuk mengumpulkan keuntungan. Inilah yang sering kali melahirkan masalah. Dana haji dijadikan alat tawar, kuota dijadikan barang dagangan, fasilitas dijadikan sarana patronase politik. Slamet mengingatkan, jalan ini adalah jalan yang salah, karena pada akhirnya akan merugikan umat dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Ia juga mengenang pengalaman pahit ketika dirinya, sebagai pejabat tinggi negara, harus dimarahi oleh satpam atau petugas kecil di asrama haji. Momen itu seolah menampar kesadaran bahwa jabatan hanyalah lapisan tipis yang bisa runtuh kapan saja. Di Tanah Suci, bahkan di asrama haji, tidak ada bedanya pejabat dengan rakyat biasa. Semua sama, semua setara, semua berada di hadapan Allah. Dari pengalaman ini, Slamet menyimpulkan bahwa haji adalah pengingat bahwa pemimpin sejati bukanlah yang menuntut dihormati, melainkan yang siap direndahkan demi melayani.
Refleksi ini juga memperkuat keyakinannya bahwa pemimpin jangan pernah mempersulit rakyat. Ia belajar dari pengalamannya di lapangan, bagaimana rakyat bisa begitu marah jika merasa dizalimi. Dalam penyelenggaraan haji, setiap keputusan bisa berdampak langsung pada kenyamanan jamaah. Karena itu, seorang pemimpin harus bijak, harus menimbang setiap kebijakan dengan hati-hati, dan harus selalu berpikir: apakah kebijakan ini memudahkan jamaah, atau justru menyusahkan mereka?
Slamet pun menyampaikan pesan bagi generasi penerus: jangan pernah berbicara tentang haji jika tidak benar-benar memahami masalahnya. “Masalah haji, jangan ngomong kalau tidak tahu persis,” katanya. Sebab, dari luar, haji mungkin terlihat sederhana—sekadar memberangkatkan orang, menyiapkan tenda, menyediakan makanan. Tetapi dari dalam, haji adalah dunia yang rumit: diplomasi dengan Saudi, politik anggaran dengan DPR, tekanan dari jamaah, permainan dari pengusaha, dan ujian dari Tuhan. Hanya mereka yang pernah masuk ke dalam pusaran itu yang tahu betapa beratnya beban yang harus dipikul.
Namun, di balik semua kerumitan itu, Slamet selalu melihat sisi spiritual dan keajaiban haji. Ia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Misalnya, kisah ajudan pejabat negara yang tawaf tanpa bisa melihat Ka‘bah. Atau bagaimana jamaah bisa selamat dari kerumunan jutaan orang tanpa terinjak. Keajaiban-keajaiban ini membuatnya yakin bahwa haji bukan hanya urusan manusia, tetapi juga urusan Allah. Manusia hanya bisa berusaha, selebihnya adalah takdir.
Akhirnya, Slamet menutup refleksinya dengan kesadaran bahwa haji adalah ujian integritas bagi pejabat negara. Siapa pun yang menjabat sebagai Dirjen Haji atau Menteri Agama akan menghadapi cobaan yang sama: cobaan harta, cobaan kuasa, cobaan prasangka. Ada yang lulus, ada yang gagal. Tapi yang terpenting adalah tetap berjalan di jalan yang benar, meski harus membayar harga politik yang mahal. Karena pada akhirnya, yang diingat oleh sejarah bukanlah jumlah kuota yang berhasil ditambah, melainkan integritas yang dijaga, dan kepercayaan umat yang dipelihara.
Dengan nada rendah hati, Slamet mengakui bahwa mengelola 200 ribu orang di negeri orang tidak mungkin tanpa masalah. Namun, ia percaya, masalah bisa diatasi jika hati tetap lurus, jika pemimpin tetap bijak, dan jika niat tetap tulus. Ia menyebut haji sebagai “keajaiban yang terjadi setiap tahun”—keajaiban karena jutaan orang bisa berkumpul di satu tempat, beribadah dalam satu kesatuan, dan pulang dengan membawa pengalaman yang akan dikenang seumur hidup.
Itulah pelajaran terakhir yang ia wariskan: bahwa haji, dengan segala politik, birokrasi, dan masalah teknisnya, pada akhirnya adalah tentang hati, niat, dan integritas. Sebab, hanya dengan itu, pejabat bisa bertahan, jamaah bisa sabar, dan umat bisa percaya.
About The Author
