Thymos dan Politik Pengakuan: Membaca Francis Fukuyama tentang Identitas dan Martabat Manusia Modern
Francis Fukuyama dan Politik Martabat: Membaca Krisis Identitas dalam Demokrasi Modern
Daftar Isi
ToggleKritik Francis Fukuyama terhadap Homo Economicus
Salah satu titik berangkat paling penting dalam pemikiran Francis Fukuyama di Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment adalah kritik terhadap asumsi dasar modernitas liberal bahwa manusia terutama merupakan makhluk ekonomi. Fukuyama melihat bahwa sebagian besar teori sosial modern—terutama ekonomi liberal dan teori pilihan rasional—dibangun di atas gambaran manusia sebagai individu yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Dalam kerangka tersebut, manusia dipahami sebagai makhluk kalkulatif yang mengejar keuntungan material, menghindari kerugian, dan membuat keputusan berdasarkan rasionalitas instrumental. Negara modern, pasar bebas, dan demokrasi liberal banyak dibangun dari asumsi antropologis semacam ini. Akan tetapi, menurut Fukuyama, gambaran tersebut terlalu dangkal untuk menjelaskan kenyataan manusia yang sesungguhnya.
Fukuyama menunjukkan bahwa sejarah manusia terus memperlihatkan tindakan-tindakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh logika utilitas ekonomi. Manusia sering bertindak melawan kepentingan materialnya sendiri demi sesuatu yang dianggap lebih tinggi: kehormatan, martabat, identitas, agama, bangsa, atau keyakinan moral. Seorang tentara yang rela mati di medan perang, seorang aktivis yang memilih dipenjara demi prinsip politik, atau seorang martir agama yang mengorbankan hidupnya tidak dapat dipahami hanya sebagai aktor ekonomi yang sedang menghitung untung-rugi. Dalam banyak kasus, manusia justru bersedia kehilangan keamanan, kekayaan, bahkan nyawa demi mempertahankan harga dirinya.
Bagi Fukuyama, kegagalan teori ekonomi modern terletak pada kecenderungannya untuk mereduksi seluruh motivasi manusia menjadi preferensi individual. Ketika semua tindakan manusia dipahami hanya sebagai bentuk “kepentingan pribadi,” teori tersebut kehilangan kemampuan menjelaskan perbedaan moral antarjenis tindakan manusia. Tidak ada lagi perbedaan mendasar antara seorang pebisnis yang mengejar keuntungan pribadi dan seorang revolusioner yang rela mati demi kebebasan rakyatnya, karena keduanya dianggap sama-sama sedang “memaksimalkan utilitas.” Fukuyama melihat reduksi semacam ini sebagai bentuk penyempitan serius terhadap kompleksitas jiwa manusia.
Dalam pembacaan Fukuyama, modernitas liberal terlalu percaya bahwa stabilitas sosial dapat dicapai jika kebutuhan material manusia dipenuhi. Pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan kesejahteraan dianggap cukup untuk menciptakan masyarakat yang damai. Akan tetapi, perkembangan politik global justru menunjukkan sebaliknya. Banyak masyarakat yang secara ekonomi relatif maju tetap mengalami ledakan populisme, nasionalisme, radikalisme identitas, dan kemarahan sosial. Fukuyama melihat bahwa fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui statistik ekonomi, karena akar masalahnya terletak pada kebutuhan manusia akan pengakuan dan martabat.
Fukuyama secara khusus mengkritik kecenderungan liberalisme modern yang terlalu menekankan individualisme material. Menurutnya, manusia tidak hanya ingin hidup nyaman, tetapi juga ingin merasa dihormati. Kebutuhan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki nilai merupakan bagian mendasar dari kondisi manusia. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, muncul rasa marah, penghinaan, dan ressentiment yang kemudian dapat berubah menjadi energi politik yang sangat kuat. Dalam pengertian ini, banyak konflik modern sebenarnya lebih dekat dengan konflik martabat daripada konflik ekonomi semata.
Salah satu kekuatan utama Fukuyama adalah kemampuannya menunjukkan bahwa politik modern sering kali bergerak melalui emosi moral, bukan hanya kepentingan rasional. Banyak gerakan politik besar dalam sejarah lahir dari pengalaman kolektif tentang penghinaan. Revolusi Perancis bukan hanya ledakan akibat kemiskinan, tetapi juga pemberontakan terhadap sistem sosial yang merendahkan martabat rakyat biasa. Gerakan hak-hak sipil di Amerika juga tidak hanya menuntut akses ekonomi, tetapi juga menuntut pengakuan bahwa manusia kulit hitam memiliki martabat yang sama. Dengan demikian, politik modern tidak dapat dipahami tanpa memahami psikologi pengakuan manusia.
Fukuyama melihat bahwa kelemahan terbesar masyarakat liberal kontemporer adalah kegagalannya memahami dimensi nonmaterial manusia. Dunia modern berhasil menciptakan kemajuan teknologi dan kemakmuran ekonomi yang sangat besar, tetapi gagal memberi jawaban terhadap kebutuhan eksistensial manusia akan makna dan penghormatan. Karena itu, banyak manusia modern hidup dalam kondisi paradoksal: secara material lebih aman dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi secara psikologis lebih rapuh, lebih marah, dan lebih mudah mengalami krisis identitas.
Dalam konteks tersebut, Fukuyama tidak sedang menolak liberalisme secara total. Sebaliknya, Fukuyama berusaha menunjukkan keterbatasan antropologis liberalisme modern. Sistem liberal terlalu lama mengasumsikan bahwa manusia akan puas jika diberi kebebasan individual dan kesejahteraan material. Padahal manusia juga membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit diukur: rasa dihargai, rasa diakui, dan rasa bahwa keberadaannya memiliki makna sosial dan moral.
Bagi Fukuyama, kegagalan memahami dimensi tersebut membuat banyak elit politik modern salah membaca realitas masyarakat. Mereka mengira kemarahan publik terutama disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, padahal sering kali kemarahan tersebut lahir dari perasaan dipermalukan atau diabaikan. Kelompok-kelompok sosial yang merasa kehilangan status, identitas, atau penghormatan dapat menjadi sangat radikal meskipun kondisi ekonominya tidak selalu paling buruk. Karena itu, politik identitas modern muncul bukan hanya sebagai persoalan distribusi ekonomi, tetapi sebagai tuntutan pengakuan atas martabat manusia.
Dapat dikatakan bahwa kritik Fukuyama terhadap homo economicus membawa pembaca kembali kepada pertanyaan filosofis paling mendasar: apakah manusia hanya makhluk yang mencari kenyamanan material? Jawaban Fukuyama jelas tidak. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan pengakuan moral dan simbolik. Selama kebutuhan tersebut tetap ada, politik akan selalu bergerak bukan hanya melalui kepentingan ekonomi, tetapi juga melalui perjuangan martabat dan pengakuan manusia terhadap sesamanya.
Plato dan “Bagian Ketiga Jiwa”: Fondasi Filosofis Pemikiran Fukuyama
Untuk membangun kritiknya terhadap manusia sebagai homo economicus, Francis Fukuyama tidak memulai dari teori politik modern, melainkan kembali kepada filsafat Yunani kuno, khususnya Plato. Langkah ini sangat penting karena menunjukkan bahwa persoalan identitas dan pengakuan bukan sekadar fenomena politik kontemporer, tetapi bagian mendasar dari struktur jiwa manusia itu sendiri. Dalam pembacaan Fukuyama, Plato memberikan perangkat konseptual yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan teori-teori modern yang hanya melihat manusia sebagai makhluk rasional dan material.
Fukuyama secara khusus merujuk pada dialog Republic, ketika Socrates menjelaskan bahwa jiwa manusia tidak bersifat tunggal. Plato membagi jiwa manusia ke dalam tiga bagian besar. Bagian pertama adalah desire atau nafsu, yakni dorongan terhadap kebutuhan fisik dan material seperti makanan, seks, kekayaan, dan kenyamanan. Bagian kedua adalah reason, kemampuan rasional yang memungkinkan manusia berpikir, mempertimbangkan, dan mengendalikan tindakan berdasarkan penilaian logis. Akan tetapi, menurut Plato, manusia tidak hanya terdiri atas nafsu dan rasio. Ada unsur ketiga yang sangat penting: thymos.
Konsep thymos menjadi pusat perhatian Fukuyama karena di situlah Plato menjelaskan dimensi terdalam dari kebutuhan manusia akan martabat. Thymos sering diterjemahkan sebagai spirit, semangat, atau keberanian moral, tetapi bagi Fukuyama istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian jiwa yang menuntut pengakuan. Thymos membuat manusia merasa bangga ketika dihormati dan marah ketika dihina. Inilah bagian jiwa yang membuat manusia tidak rela diperlakukan sebagai makhluk rendah atau tidak bernilai.
Fukuyama melihat bahwa modernitas telah lama melupakan dimensi thymotic manusia. Ekonomi modern menganggap manusia terutama digerakkan oleh desire, sedangkan tradisi liberal menganggap reason sebagai alat utama pengambilan keputusan. Akan tetapi, Plato menunjukkan bahwa banyak tindakan manusia justru lahir dari thymos. Ketika seseorang mempertahankan kehormatan keluarga, membela identitas bangsanya, atau melawan penghinaan terhadap keyakinannya, tindakan tersebut sering kali tidak didorong oleh kepentingan material maupun kalkulasi rasional semata.
Dalam salah satu contoh yang dibahas Plato dan dikutip Fukuyama, terdapat kisah tentang Leontius yang berjalan melewati tumpukan mayat korban eksekusi. Leontius merasakan dorongan untuk melihat mayat-mayat tersebut, tetapi pada saat yang sama merasa jijik terhadap keinginannya sendiri. Konflik batin itu akhirnya membuat Leontius marah kepada dirinya sendiri. Plato menggunakan contoh ini untuk menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia terdapat unsur yang dapat memberontak terhadap hasrat rendah manusia sendiri. Unsur itulah thymos.
Bagi Fukuyama, contoh tersebut sangat penting karena memperlihatkan bahwa manusia memiliki intuisi moral tentang harga diri. Manusia bukan hanya makhluk yang mengikuti dorongan biologisnya. Ada bagian dalam diri manusia yang ingin merasa mulia, terhormat, dan bernilai. Ketika manusia gagal memenuhi standar moral tertentu, muncul rasa malu atau kemarahan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, thymos berkaitan erat dengan konsep kehormatan dan martabat internal manusia.
Fukuyama melihat bahwa seluruh sejarah politik modern pada dasarnya tidak dapat dipahami tanpa memahami thymos. Revolusi, perang, nasionalisme, gerakan hak sipil, hingga politik identitas modern semuanya berkaitan dengan tuntutan pengakuan atas martabat manusia. Kelompok-kelompok sosial yang merasa diremehkan atau dipinggirkan akan mengalami luka thymotic yang kemudian berubah menjadi energi politik kolektif. Dalam konteks ini, politik modern sebenarnya merupakan ekspresi besar dari dinamika psikologis manusia.
Dalam hal ini, Fukuyama tidak membaca Plato secara romantis atau nostalgik. Fukuyama memahami bahwa thymos memiliki dua sisi sekaligus. Di satu sisi, thymos dapat melahirkan keberanian, pengorbanan, dan perjuangan demi keadilan. Banyak gerakan demokrasi lahir dari tuntutan manusia untuk diakui setara sebagai makhluk bermartabat. Akan tetapi, di sisi lain, thymos juga dapat melahirkan dominasi dan kekerasan ketika manusia ingin diakui lebih unggul dibandingkan orang lain.
Di titik inilah Plato menjadi sangat relevan bagi pemikiran Fukuyama. Dengan kembali kepada struktur tiga bagian jiwa manusia, Fukuyama berusaha menunjukkan bahwa politik tidak pernah sepenuhnya rasional. Di balik institusi demokrasi, pasar ekonomi, dan hukum modern, selalu ada manusia-manusia yang bergerak melalui rasa bangga, rasa malu, rasa terhina, dan kebutuhan untuk dihormati. Politik bukan hanya arena distribusi kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga arena perjuangan psikologis mengenai siapa yang dianggap memiliki nilai.
Dengan begitu, pembacaan Fukuyama terhadap Plato memperlihatkan bahwa krisis modernitas bukan hanya krisis institusi politik atau ekonomi, tetapi krisis pemahaman tentang manusia itu sendiri. Selama manusia tetap memiliki thymos, selama manusia tetap ingin diakui martabatnya, maka konflik mengenai identitas dan pengakuan akan terus menjadi bagian permanen dari kehidupan politik modern.
Thymos sebagai Dasar Politik Modern dan Perjuangan Pengakuan
Setelah menjelaskan struktur tiga bagian jiwa manusia dalam filsafat Plato, Francis Fukuyama bergerak lebih jauh dengan menunjukkan bahwa thymos bukan sekadar konsep psikologis individual. Thymos merupakan fondasi tersembunyi dari hampir seluruh kehidupan politik manusia. Dalam pembacaan Fukuyama, politik modern pada dasarnya adalah perjuangan terus-menerus untuk memperoleh pengakuan atas martabat manusia. Karena itu, negara, demokrasi, revolusi, nasionalisme, hingga gerakan identitas tidak dapat dipahami hanya melalui faktor ekonomi atau institusi formal. Semua itu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk diakui sebagai makhluk yang memiliki nilai.
Fukuyama memperlihatkan bahwa kebutuhan akan pengakuan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam pengalaman manusia. Manusia ingin diakui bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk moral yang memiliki kehormatan. Ketika seseorang merasa diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak setara, muncul rasa marah yang jauh lebih dalam daripada sekadar ketidakpuasan material. Dalam banyak kasus, penghinaan simbolik bahkan lebih menyakitkan dibandingkan dengan kemiskinan ekonomi.
Bagi Fukuyama, banyak teori politik modern gagal memahami dimensi ini karena terlalu fokus pada kepentingan rasional. Liberalisme modern, misalnya, sering menganggap bahwa jika negara berhasil menjamin hak individu dan kesejahteraan ekonomi, maka masyarakat akan stabil. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa masyarakat yang relatif makmur tetap dapat mengalami ledakan kemarahan sosial, populisme, dan politik identitas. Fukuyama melihat bahwa akar masalahnya terletak pada kebutuhan thymotic manusia yang tidak terpenuhi.
Dalam konteks ini, Fukuyama sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel tentang perjuangan pengakuan. Hegel berpendapat bahwa sejarah manusia bergerak melalui konflik antarindividu dan kelompok yang saling menuntut pengakuan. Manusia tidak cukup hanya hidup dan bertahan secara biologis; manusia ingin diakui sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat. Karena itu, sejarah politik manusia sebenarnya merupakan sejarah tentang pencarian pengakuan yang semakin universal.
Fukuyama menggunakan kerangka Hegelian tersebut untuk membaca perkembangan demokrasi modern. Demokrasi liberal dianggap penting bukan hanya karena menjamin kebebasan politik, tetapi juga karena mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang setara. Dalam masyarakat demokratis, secara teoritis tidak ada manusia yang secara inheren lebih mulia daripada manusia lain. Semua warga negara diakui memiliki nilai politik yang sama. Karena itu, demokrasi modern pada dasarnya merupakan proyek besar pengakuan universal.
Akan tetapi, Fukuyama juga menunjukkan bahwa pengakuan formal melalui hukum tidak otomatis menghilangkan rasa penghinaan sosial. Banyak kelompok masyarakat tetap merasa tidak dihormati meskipun secara legal memiliki hak yang sama. Di sinilah politik identitas modern muncul. Kelompok-kelompok yang merasa diremehkan berdasarkan ras, agama, gender, etnis, atau identitas budaya mulai menuntut pengakuan yang lebih mendalam terhadap keberadaan mereka.
Menurut Fukuyama, politik identitas modern lahir ketika tuntutan pengakuan bergerak dari ranah hukum menuju ranah psikologis dan budaya. Tidak cukup lagi sekadar diakui secara formal sebagai warga negara; manusia juga ingin identitasnya dihormati oleh masyarakat. Karena itu, konflik politik modern sering kali berkaitan dengan simbol, bahasa, representasi budaya, dan penghormatan terhadap pengalaman historis kelompok tertentu.
Fukuyama melihat bahwa perkembangan tersebut menjelaskan mengapa politik modern semakin emosional. Ketika politik bergerak di sekitar martabat dan identitas, konflik menjadi jauh lebih intens dibandingkan dengan konflik ekonomi biasa. Kompromi mengenai pajak atau anggaran relatif lebih mudah dicapai dibandingkan kompromi mengenai identitas dan kehormatan. Sebab bagi banyak manusia, identitas berkaitan langsung dengan harga diri eksistensial mereka.
Dalam pembacaan Fukuyama, media sosial memperbesar dinamika thymotic tersebut secara drastis. Dunia digital menciptakan ruang di mana manusia terus-menerus mencari validasi dan pengakuan. Penghinaan dapat menyebar dengan sangat cepat dan memicu kemarahan kolektif dalam skala besar. Politik modern akhirnya dipenuhi pertarungan simbolik mengenai siapa yang dihormati, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang dianggap tidak memiliki legitimasi moral.
Fukuyama juga memperingatkan bahwa kebutuhan akan pengakuan dapat menjadi kekuatan yang sangat konstruktif maupun destruktif. Di satu sisi, perjuangan pengakuan melahirkan gerakan demokrasi, hak asasi manusia, dan tuntutan kesetaraan. Banyak kemajuan moral modern lahir dari perjuangan kelompok-kelompok yang sebelumnya diperlakukan sebagai inferior. Akan tetapi, di sisi lain, kebutuhan akan pengakuan juga dapat berubah menjadi fanatisme identitas dan politik kebencian ketika suatu kelompok merasa bahwa martabatnya hanya dapat dipertahankan dengan merendahkan kelompok lain.
Karena itu, bagi Fukuyama, tantangan terbesar demokrasi modern bukan hanya menciptakan kesejahteraan ekonomi, tetapi membangun masyarakat yang mampu memberikan pengakuan secara inklusif tanpa jatuh ke dalam tribalisme identitas. Demokrasi harus menemukan cara untuk mengakui martabat manusia tanpa membiarkan politik berubah menjadi perang penghinaan permanen.
Jadi, konsep thymos memungkinkan Fukuyama membaca politik modern secara jauh lebih mendalam dibandingkan dengan teori-teori ekonomi atau institusional semata. Politik bukan hanya arena perebutan kekuasaan dan sumber daya, tetapi juga arena psikologis tempat manusia memperjuangkan harga dirinya. Selama manusia tetap membutuhkan pengakuan atas martabatnya, selama manusia tetap memiliki thymos, politik identitas dan perjuangan pengakuan akan terus menjadi bagian inti dari kehidupan modern.
Megalothymia dan Isothymia: Dua Wajah Hasrat Pengakuan Manusia
Salah satu kontribusi konseptual paling penting Francis Fukuyama dalam pembahasan tentang thymos adalah pembedaan antara megalothymia dan isothymia. Dua istilah Yunani ini digunakan Fukuyama untuk menjelaskan bahwa kebutuhan manusia akan pengakuan tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Ada manusia yang ingin diakui sebagai setara dengan orang lain, tetapi ada juga manusia yang ingin diakui sebagai lebih unggul dibandingkan orang lain. Dari ketegangan antara dua dorongan inilah, menurut Fukuyama, lahir banyak bentuk sistem politik dan konflik dalam sejarah manusia.
Isothymia adalah keinginan untuk diakui sebagai setara. Dorongan ini menjadi fondasi moral demokrasi modern. Ketika seseorang menuntut hak politik yang sama, menolak diskriminasi, atau memperjuangkan kesetaraan hukum, yang bekerja di balik tindakan tersebut adalah isothymia. Dalam pengertian ini, demokrasi modern dapat dipahami sebagai institusionalisasi tuntutan manusia untuk diakui memiliki martabat yang sama. Tidak boleh ada manusia yang dianggap secara inheren lebih rendah daripada manusia lain.
Fukuyama melihat bahwa sejarah modern, terutama sejak Revolusi Prancis dan munculnya demokrasi liberal, merupakan sejarah kemenangan bertahap isothymia. Sistem aristokrasi lama dibangun di atas keyakinan bahwa hanya kelompok tertentu yang layak memperoleh kehormatan penuh. Bangsawan, raja, atau elit militer dipandang memiliki kualitas manusia yang lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa. Demokrasi menghancurkan asumsi tersebut dengan menyatakan bahwa semua manusia memiliki nilai moral yang sama.
Akan tetapi, Fukuyama juga menunjukkan bahwa manusia tidak hanya memiliki dorongan isothymotic. Di dalam diri manusia terdapat pula megalothymia, yakni keinginan untuk diakui sebagai superior. Megalothymia membuat manusia ingin menjadi lebih hebat, lebih dihormati, lebih berpengaruh, atau lebih terkenal dibandingkan dengan orang lain. Dorongan ini tidak sepenuhnya negatif. Banyak pencapaian besar peradaban manusia lahir dari ambisi megalothymotic: penjelajahan, karya seni agung, kepemimpinan politik besar, hingga penemuan ilmiah sering didorong oleh hasrat manusia untuk melampaui orang lain.
Fukuyama memahami bahwa megalothymia merupakan bagian permanen dari kondisi manusia. Bahkan dalam masyarakat demokratis yang menjunjung kesetaraan, manusia tetap menciptakan hierarki simbolik baru. Atlet terkenal, miliarder teknologi, selebritas, pemimpin politik, dan tokoh intelektual memperoleh pengakuan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Demokrasi tidak benar-benar menghapus kebutuhan manusia akan superioritas; demokrasi hanya mengubah cara superioritas tersebut diperoleh.
Di titik inilah Fukuyama melihat paradoks besar demokrasi modern. Demokrasi liberal mencoba membangun masyarakat berdasarkan kesetaraan universal, tetapi manusia tetap memiliki dorongan untuk tampil istimewa. Akibatnya, masyarakat modern terus bergerak di antara dua kutub: tuntutan kesetaraan dan pencarian keunggulan. Ketika keseimbangan antara keduanya terganggu, muncul berbagai bentuk krisis politik dan sosial.
Fukuyama melihat bahwa banyak bentuk populisme modern lahir dari luka megalothymotic. Kelompok-kelompok tertentu merasa kehilangan status sosial dan penghormatan yang dulu mereka miliki. Mereka merasa dipermalukan oleh perubahan budaya, globalisasi, atau transformasi ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, muncul kerinduan terhadap figur pemimpin kuat atau narasi nasionalisme yang menjanjikan pemulihan kehormatan kolektif.
Pada saat yang sama, politik identitas progresif sering bergerak melalui isothymia. Kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi menuntut pengakuan bahwa mereka memiliki martabat yang sama. Gerakan hak sipil, feminisme, dan perjuangan kelompok minoritas banyak didorong oleh tuntutan agar identitas mereka tidak lagi diperlakukan sebagai inferior. Dengan demikian, politik modern sering kali merupakan benturan antara berbagai bentuk tuntutan pengakuan yang berbeda.
Fukuyama memperingatkan bahwa megalothymia dapat berubah menjadi sangat berbahaya ketika bercampur dengan nasionalisme, fanatisme ideologis, atau kultus politik. Sejarah abad ke-20 memperlihatkan bagaimana dorongan untuk menjadi “lebih unggul” dapat melahirkan fasisme, imperialisme, dan kekerasan massal. Ketika suatu bangsa atau kelompok merasa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan kelompok lain, thymos berubah dari kebutuhan pengakuan menjadi dorongan dominasi.
Namun, Fukuyama juga tidak percaya bahwa solusi terbaik adalah menghapus seluruh bentuk megalothymia. Masyarakat yang sepenuhnya menekan ambisi dan pencarian keunggulan dapat kehilangan energi kreatifnya. Karena itu, tantangan demokrasi modern adalah bagaimana mengelola dorongan megalothymotic tanpa membiarkannya berubah menjadi politik supremasi. Demokrasi harus memberi ruang bagi pencapaian individual dan keunggulan manusia, tetapi tetap menjaga prinsip kesetaraan moral universal.
Dalam pembacaan Fukuyama, media sosial memperumit ketegangan ini secara drastis. Dunia digital menciptakan arena global di mana manusia terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Pengakuan berubah menjadi kompetisi tanpa akhir. Setiap orang ingin terlihat istimewa, viral, atau lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Akibatnya, masyarakat modern semakin dipenuhi kecemasan status dan rasa tidak puas terhadap diri sendiri.
Dengan demikian, konsep megalothymia dan isothymia memungkinkan Fukuyama menjelaskan kompleksitas politik modern secara jauh lebih mendalam dibandingkan dengan teori ekonomi atau teori institusional biasa. Politik modern bukan hanya pertarungan kepentingan material, tetapi pertarungan mengenai siapa yang dihormati, siapa yang dianggap setara, dan siapa yang diakui sebagai superior. Di balik demokrasi, nasionalisme, populisme, dan politik identitas, selalu ada manusia yang sedang memperjuangkan pengakuan atas martabat dirinya.
Politik Identitas dan Ressentiment: Ketika Penghinaan Menjadi Energi Politik
Setelah menjelaskan dinamika megalothymia dan isothymia, Francis Fukuyama bergerak pada salah satu persoalan paling menentukan dalam politik kontemporer: munculnya politik identitas modern. Bagi Fukuyama, politik identitas bukan fenomena pinggiran, melainkan konsekuensi langsung dari kebutuhan manusia akan pengakuan. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa martabat mereka diabaikan, diremehkan, atau dipermalukan, muncul ressentiment—kemarahan moral yang perlahan berubah menjadi energi politik kolektif.
Fukuyama menggunakan istilah ressentiment dalam pengertian yang sangat dekat dengan tradisi Nietzschean dan Hegelian. Ressentiment bukan sekadar rasa tidak suka biasa, melainkan kemarahan mendalam yang lahir dari pengalaman penghinaan sosial. Dalam ressentiment, manusia merasa bahwa dirinya tidak memperoleh pengakuan yang layak. Perasaan ini kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa ada kelompok lain yang bertanggung jawab atas penghinaan tersebut. Politik identitas modern banyak bergerak melalui logika psikologis semacam ini.
Menurut Fukuyama, demokrasi modern menciptakan paradoks besar. Di satu sisi, demokrasi mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang setara. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat modern tetap penuh ketimpangan simbolik dan budaya. Banyak kelompok secara formal memiliki hak yang sama, tetapi tetap merasa dipinggirkan secara sosial. Ketika ekspektasi mengenai pengakuan meningkat, sensitivitas terhadap penghinaan juga meningkat. Karena itu, masyarakat demokratis justru sangat rentan terhadap politik ressentiment.
Fukuyama melihat bahwa politik identitas modern lahir ketika kelompok-kelompok sosial mulai mendefinisikan diri mereka berdasarkan pengalaman kolektif tentang penghinaan. Ras, agama, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan identitas budaya berubah menjadi dasar mobilisasi politik karena semua itu berkaitan dengan martabat manusia. Kelompok yang merasa tidak dihormati mulai menuntut pengakuan bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara budaya dan simbolik.
Dalam konteks ini, Fukuyama memahami mengapa banyak gerakan sosial modern sangat menekankan bahasa penghormatan dan pengakuan. Tuntutan mereka bukan sekadar akses ekonomi, tetapi pengakuan bahwa pengalaman hidup dan identitas mereka memiliki legitimasi moral. Karena itu, politik identitas modern sering bergerak di sekitar simbol, representasi budaya, bahasa publik, dan cara masyarakat mendefinisikan nilai manusia.
Akan tetapi, Fukuyama juga memperingatkan bahwa politik identitas memiliki kecenderungan fragmentatif. Ketika masyarakat semakin terpecah ke dalam kelompok-kelompok identitas yang masing-masing menuntut pengakuan khusus, solidaritas universal menjadi melemah. Politik tidak lagi bergerak melalui gagasan tentang kepentingan bersama warga negara, tetapi melalui kompetisi antaridentitas yang saling merasa paling terluka atau paling dipinggirkan.
Fukuyama melihat bahwa perkembangan ini menjadi sangat kuat setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada masa sebelumnya, politik banyak didominasi oleh konflik ideologi besar seperti liberalisme, komunisme, atau nasionalisme klasik. Akan tetapi, setelah ideologi besar melemah, ruang politik semakin dipenuhi oleh tuntutan identitas. Manusia mulai mencari sumber makna baru dalam identitas kelompok yang lebih sempit tetapi lebih emosional.
Dalam masyarakat liberal modern, fenomena tersebut diperparah oleh individualisme. Ketika struktur tradisional seperti agama, keluarga besar, dan komunitas lokal melemah, manusia semakin mencari pengakuan melalui identitas politik dan budaya. Akibatnya, politik modern menjadi sangat personal dan emosional. Kritik terhadap suatu gagasan sering dianggap sebagai penghinaan terhadap identitas seseorang.
Fukuyama juga menunjukkan bahwa ressentiment tidak hanya muncul di kalangan kelompok minoritas atau tertindas. Kelompok mayoritas pun dapat mengalami ressentiment ketika merasa kehilangan status sosial dan budaya yang sebelumnya mereka nikmati. Banyak gerakan populis kanan di Eropa dan Amerika lahir dari rasa kehilangan penghormatan kolektif di tengah perubahan globalisasi, migrasi, dan transformasi budaya modern.
Karena itu, Fukuyama menolak pandangan sederhana yang membagi politik identitas menjadi kelompok “tertindas” melawan kelompok “penindas.” Dalam kenyataannya, hampir semua kelompok dapat mengembangkan ressentiment ketika merasa identitas dan martabatnya terancam. Politik modern akhirnya berubah menjadi arena kompetisi penghinaan, di mana berbagai kelompok saling memandang diri mereka sebagai korban yang paling tidak diakui.
Media sosial mempercepat proses ini secara luar biasa. Dunia digital menciptakan ruang permanen bagi produksi kemarahan kolektif. Pengalaman penghinaan dapat dengan cepat diviralkan dan dijadikan simbol identitas kelompok. Algoritma media sosial cenderung memperbesar konten yang memicu emosi moral, terutama kemarahan dan rasa terhina. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mempercepat produksi ressentiment politik.
Fukuyama sangat khawatir bahwa politik identitas yang semakin ekstrem dapat menghancurkan fondasi demokrasi liberal itu sendiri. Demokrasi membutuhkan rasa kebersamaan minimal di antara warga negara. Akan tetapi, jika masyarakat terus terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang hanya melihat diri mereka melalui luka identitas masing-masing, maka ruang publik bersama menjadi semakin sulit dipertahankan.
Pada gilirannya, Fukuyama melihat politik identitas sebagai gejala mendalam dari krisis pengakuan dalam modernitas. Manusia modern tidak hanya lapar akan kesejahteraan material, tetapi juga lapar akan penghormatan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, muncul ressentiment yang dapat mengubah demokrasi menjadi arena konflik emosional tanpa akhir. Politik modern akhirnya tidak lagi sekadar tentang siapa yang memperoleh apa, tetapi tentang siapa yang dianggap memiliki martabat sebagai manusia.
Kritik Fukuyama terhadap Liberalisme Modern dan Krisis Pengakuan
Salah satu bagian paling penting dalam pemikiran Francis Fukuyama adalah kritiknya terhadap keterbatasan liberalisme modern dalam memahami manusia. Fukuyama bukan penolak demokrasi liberal. Sebaliknya, Fukuyama selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pembela paling terkenal sistem liberal pasca-Perang Dingin. Akan tetapi, melalui Identity, Fukuyama justru menunjukkan kelemahan mendasar liberalisme modern: sistem ini terlalu menekankan manusia sebagai individu rasional dan otonom, tetapi kurang memahami kebutuhan manusia akan pengakuan moral dan identitas kolektif.
Menurut Fukuyama, liberalisme modern dibangun di atas asumsi bahwa masyarakat akan stabil jika hak-hak individu dilindungi dan kesejahteraan ekonomi meningkat. Negara liberal berusaha menciptakan ruang netral di mana manusia dapat hidup bebas tanpa dipaksa mengikuti identitas kolektif tertentu. Dalam kerangka ini, negara tidak seharusnya menentukan makna hidup manusia, melainkan hanya menjamin kebebasan setiap individu untuk menentukan pilihannya sendiri.
Akan tetapi, Fukuyama melihat bahwa model tersebut menghadapi krisis serius dalam dunia modern. Manusia ternyata tidak cukup hidup hanya sebagai individu yang bebas secara hukum. Manusia juga membutuhkan rasa memiliki, rasa dihormati, dan rasa terikat pada komunitas moral tertentu. Ketika liberalisme gagal memenuhi kebutuhan tersebut, muncul kekosongan identitas yang kemudian diisi oleh nasionalisme, politik agama, populisme, atau berbagai bentuk politik identitas lainnya.
Fukuyama menunjukkan bahwa liberalisme modern terlalu percaya pada universalitas rasionalitas manusia. Sistem liberal menganggap bahwa manusia pada akhirnya akan lebih memilih stabilitas, konsumsi, dan kesejahteraan dibandingkan konflik identitas. Akan tetapi, realitas politik global justru memperlihatkan sebaliknya. Banyak masyarakat rela menerima ketidakstabilan ekonomi demi mempertahankan identitas nasional, agama, atau budaya mereka. Dalam banyak kasus, martabat kolektif lebih penting daripada kenyamanan material.
Kritik Fukuyama menjadi sangat tajam ketika membahas keterasingan modern. Masyarakat liberal berhasil membebaskan manusia dari banyak bentuk otoritas tradisional, tetapi sekaligus melemahkan ikatan sosial yang selama ini memberi rasa makna. Individualisme modern membuat manusia semakin bebas menentukan hidupnya sendiri, tetapi juga semakin terisolasi secara psikologis. Banyak manusia modern hidup dalam kebebasan yang justru menghasilkan kesepian dan kecemasan identitas.
Dalam konteks ini, Fukuyama melihat bahwa politik identitas modern merupakan gejala dari krisis spiritual liberalisme. Ketika manusia kehilangan rasa keterikatan terhadap komunitas besar, manusia mulai mencari pengakuan melalui identitas-identitas yang lebih emosional dan sempit. Politik berubah menjadi arena pencarian makna pribadi. Karena itu, konflik politik modern sering kali sangat emosional, sebab yang dipertarungkan bukan hanya kebijakan publik, tetapi harga diri eksistensial manusia.
Fukuyama juga mengkritik kecenderungan liberalisme progresif yang terlalu menekankan identitas individual tanpa membangun solidaritas bersama. Menurutnya, masyarakat liberal menghadapi dilema besar: di satu sisi ingin menghormati keberagaman identitas, tetapi di sisi lain membutuhkan identitas nasional bersama agar demokrasi tetap dapat berfungsi. Jika seluruh politik hanya bergerak melalui identitas kelompok kecil, maka rasa kebangsaan dan kewarganegaraan bersama akan melemah.
Dalam pembacaan Fukuyama, populisme modern muncul sebagian besar karena kegagalan elite liberal memahami kebutuhan thymotic masyarakat. Banyak elite politik dan ekonomi global terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi global, sementara sebagian masyarakat merasa kehilangan status sosial dan penghormatan budaya. Akibatnya, muncul kemarahan terhadap elite yang dianggap kosmopolitan dan terputus dari identitas nasional masyarakat biasa.
Fukuyama melihat bahwa globalisasi memperbesar problem tersebut. Integrasi ekonomi dunia menciptakan pertumbuhan besar, tetapi juga mengikis identitas lokal dan nasional. Banyak manusia merasa hidup dalam dunia yang semakin anonim dan tidak memiliki akar budaya yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, identitas nasional, agama, dan budaya menjadi semakin penting karena memberi manusia rasa kontinuitas sejarah dan penghormatan simbolik.
Menariknya, Fukuyama tidak menawarkan solusi berupa penolakan terhadap liberalisme. Fukuyama tetap percaya bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik terbaik yang tersedia. Akan tetapi, Fukuyama menekankan bahwa liberalisme harus direvisi agar mampu memahami kebutuhan manusia akan pengakuan kolektif. Demokrasi liberal tidak cukup hanya menjamin hak individu; demokrasi juga harus mampu membangun identitas bersama yang memberi rasa martabat kepada seluruh warga negara.
Di sinilah Fukuyama berbicara tentang pentingnya identitas nasional sipil. Menurutnya, negara demokratis membutuhkan bentuk identitas bersama yang cukup kuat untuk menyatukan masyarakat, tetapi cukup inklusif untuk menghormati keberagaman. Tanpa identitas nasional bersama, masyarakat akan terfragmentasi ke dalam politik identitas yang saling bermusuhan. Akan tetapi, tanpa penghormatan terhadap keberagaman, identitas nasional dapat berubah menjadi eksklusivisme dan dominasi mayoritas.
Fukuyama memahami bahwa tantangan terbesar demokrasi abad ke-21 bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan bagaimana membangun pengakuan yang adil dalam masyarakat plural. Politik modern tidak lagi cukup dijelaskan melalui kelas sosial atau distribusi kekayaan. Politik modern bergerak di sekitar pertanyaan yang jauh lebih dalam: siapa yang dihormati, siapa yang dianggap warga penuh, dan siapa yang merasa dipinggirkan dari komunitas moral bangsa.
Pada akhirnya, kritik Fukuyama terhadap liberalisme modern menunjukkan bahwa krisis politik kontemporer bukan sekadar krisis institusi, tetapi krisis antropologi politik. Liberalisme terlalu lama memahami manusia hanya sebagai individu rasional dan otonom. Padahal manusia juga makhluk thymotic yang membutuhkan pengakuan, identitas, dan martabat. Selama kebutuhan tersebut tidak dipahami secara serius, demokrasi modern akan terus diguncang oleh populisme, ressentiment, dan konflik identitas yang semakin intens.
Media Sosial, Validasi Digital, dan Krisis Pengakuan dalam Dunia Fukuyama
Dalam perkembangan terbaru masyarakat modern, Francis Fukuyama melihat bahwa media sosial telah mengubah secara drastis cara manusia mencari pengakuan. Jika pada masa lalu pengakuan terutama diperoleh melalui komunitas lokal, keluarga, institusi sosial, atau pencapaian nyata dalam kehidupan publik, maka dunia digital menciptakan arena baru yang jauh lebih cepat, lebih luas, sekaligus lebih rapuh. Media sosial bukan sekadar teknologi komunikasi; media sosial adalah mesin produksi pengakuan dan penghinaan dalam skala global.
Fukuyama memahami bahwa kebutuhan manusia akan pengakuan tidak pernah hilang. Akan tetapi, media sosial memperbesar kebutuhan tersebut hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia digital memungkinkan setiap manusia terus-menerus mempertontonkan identitasnya kepada publik. Foto, opini, gaya hidup, keyakinan politik, bahkan emosi pribadi dipublikasikan demi memperoleh respons sosial. Dalam konteks ini, like, komentar, followers, dan viralitas berubah menjadi bentuk baru validasi sosial.
Masalahnya, pengakuan digital sangat tidak stabil. Dalam masyarakat tradisional, pengakuan biasanya lahir dari relasi sosial yang relatif permanen dan mendalam. Kehormatan diperoleh melalui posisi sosial, kontribusi nyata, atau hubungan antarmanusia yang berlangsung lama. Akan tetapi, pengakuan di media sosial sangat cepat berubah. Identitas manusia menjadi bergantung pada perhatian publik yang bergerak secara instan dan emosional. Akibatnya, manusia modern hidup dalam kondisi psikologis yang terus haus validasi.
Fukuyama melihat bahwa media sosial memperkuat politik identitas karena platform digital bekerja berdasarkan logika emosional thymos. Algoritma media sosial cenderung memperbesar konten yang memicu kemarahan, rasa terhina, dan konflik simbolik. Konten yang bersifat emosional biasanya memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dengan diskusi rasional yang tenang. Dengan demikian, dunia digital secara struktural mempercepat polarisasi identitas dan ressentiment kolektif.
Dalam konteks ini, penghinaan menjadi sangat penting secara politik. Di media sosial, identitas kelompok dibangun melalui narasi tentang siapa yang dianggap merendahkan atau mengancam martabat kelompok tersebut. Setiap komentar, simbol, atau tindakan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penghinaan terhadap identitas tertentu. Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi konflik moral permanen di mana berbagai kelompok terus-menerus mempertahankan harga diri mereka.
Fukuyama melihat bahwa perkembangan ini sangat berbahaya bagi demokrasi liberal. Demokrasi membutuhkan kemampuan warga negara untuk berdiskusi dalam ruang publik bersama. Akan tetapi, media sosial justru mendorong masyarakat terpecah ke dalam komunitas-komunitas identitas yang semakin tertutup. Manusia cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memperkuat keyakinan dan identitasnya sendiri. Ruang publik bersama perlahan berubah menjadi kumpulan “tribe digital” yang saling bermusuhan.
Fenomena tersebut juga memperkuat politik populisme. Media sosial memberi ruang besar bagi figur politik yang mampu memainkan emosi thymotic masyarakat. Pemimpin populis sering berhasil bukan karena program kebijakan yang kompleks, tetapi karena kemampuan mereka membangkitkan rasa marah, rasa terhina, dan kebutuhan akan pemulihan martabat kolektif. Dalam dunia digital, politik semakin bergerak melalui simbol dan emosi dibandingkan dengan argumentasi rasional.
Fukuyama memahami bahwa media sosial menciptakan ilusi partisipasi politik yang sangat intens. Banyak manusia merasa terlibat secara moral hanya dengan mengekspresikan kemarahan atau identitas mereka secara daring. Akan tetapi, ekspresi tersebut sering kali tidak menghasilkan solidaritas sosial yang nyata. Sebaliknya, dunia digital justru memperkuat individualisme performatif, di mana identitas dipertontonkan demi validasi publik.
Dalam pembacaan Fukuyama, budaya digital juga memperbesar kecemasan status sosial. Media sosial membuat manusia terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Kehidupan orang lain tampil sebagai rangkaian pencapaian dan kebahagiaan permanen, sementara kehidupan diri sendiri terasa tidak cukup berarti. Akibatnya, banyak manusia mengalami rasa tidak aman terhadap identitas yang semakin dalam. Dalam kondisi seperti itu, politik identitas menjadi semakin menarik karena menawarkan rasa memiliki dan pengakuan kolektif.
Fukuyama tidak melihat teknologi digital sebagai penyebab tunggal krisis modern, tetapi sebagai akselerator kebutuhan thymotic manusia. Media sosial mempercepat apa yang sejak awal sudah ada dalam struktur jiwa manusia: keinginan untuk diakui dan ketakutan untuk dipermalukan. Teknologi hanya memperbesar skala dan intensitas dinamika tersebut hingga menjadi fenomena global.
Karena itu, Fukuyama menilai bahwa tantangan demokrasi modern semakin kompleks di era digital. Persoalannya bukan hanya bagaimana mengatur informasi, tetapi bagaimana menjaga ruang publik agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh politik penghinaan dan pencarian validasi identitas. Jika masyarakat terus bergerak hanya melalui emosi thymotic yang dipercepat algoritma digital, maka demokrasi akan semakin sulit mempertahankan budaya deliberasi rasional.
Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pembacaan Fukuyama terhadap media sosial memperlihatkan bahwa teknologi modern tidak pernah netral secara antropologis. Dunia digital membentuk ulang cara manusia memahami dirinya sendiri dan cara manusia mencari martabat sosial. Dalam masyarakat digital, manusia hidup dalam kompetisi pengakuan tanpa akhir. Dan selama kebutuhan akan pengakuan tetap menjadi pusat kehidupan manusia, media sosial akan terus menjadi arena utama pertarungan identitas dan ressentiment modern.
Fukuyama dan Masa Depan Politik Martabat dalam Demokrasi Modern
Pada bagian paling mendasar dari keseluruhan argumentasinya, Francis Fukuyama sebenarnya sedang mengajukan satu pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi modern: apakah sistem liberal masih mampu mempertahankan stabilitas politik ketika manusia semakin bergerak melalui identitas dan tuntutan pengakuan? Pertanyaan ini sangat penting karena Fukuyama tidak melihat politik identitas sebagai fenomena sementara. Politik identitas merupakan konsekuensi langsung dari struktur psikologis manusia yang selalu membutuhkan pengakuan atas martabatnya.
Fukuyama memahami bahwa demokrasi liberal modern lahir dari proyek historis yang sangat besar: pengakuan universal atas kesetaraan manusia. Dalam masyarakat modern, setiap individu secara formal diakui memiliki hak dan martabat yang sama. Tidak ada lagi legitimasi moral bagi sistem aristokrasi lama yang membedakan nilai manusia berdasarkan keturunan, ras, atau status sosial bawaan. Dalam pengertian ini, demokrasi liberal merupakan pencapaian moral yang luar biasa dalam sejarah manusia.
Akan tetapi, Fukuyama melihat bahwa pengakuan formal melalui hukum tidak otomatis menghasilkan kepuasan psikologis dan sosial. Banyak kelompok tetap merasa tidak terlihat, tidak dihormati, atau tidak dianggap sebagai bagian penuh dari komunitas politik. Di sinilah muncul krisis pengakuan modern. Semakin demokrasi menekankan pentingnya martabat manusia, semakin besar pula sensitivitas manusia terhadap penghinaan dan pengabaian sosial.
Menurut Fukuyama, tantangan terbesar demokrasi abad ke-21 bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga fragmentasi identitas. Ketika masyarakat semakin terpecah ke dalam kelompok-kelompok identitas yang saling menuntut pengakuan, solidaritas kewarganegaraan menjadi melemah. Demokrasi membutuhkan rasa kebersamaan minimal agar warga negara dapat melihat satu sama lain sebagai bagian dari komunitas politik yang sama. Akan tetapi, politik identitas yang ekstrem cenderung mendorong masyarakat untuk melihat dunia melalui kategori “kami” versus “mereka.”
Fukuyama sangat khawatir bahwa jika politik hanya bergerak melalui ressentiment identitas, maka demokrasi liberal akan kehilangan fondasi moralnya. Masyarakat tidak lagi memperdebatkan kebijakan berdasarkan kepentingan umum, tetapi berdasarkan luka simbolik masing-masing kelompok. Dalam situasi seperti itu, ruang kompromi menjadi semakin sempit karena identitas dianggap menyangkut harga diri eksistensial manusia.
Dalam pada itu, Fukuyama berusaha mencari jalan tengah antara universalitas liberal dan kebutuhan manusia akan identitas kolektif. Fukuyama menolak dua ekstrem sekaligus. Di satu sisi, Fukuyama menolak liberalisme yang terlalu individualistis dan mengabaikan kebutuhan manusia akan komunitas moral bersama. Di sisi lain, Fukuyama juga menolak politik identitas yang terlalu sempit hingga menghancurkan solidaritas nasional dan demokrasi plural.
Solusi yang ditawarkan Fukuyama adalah pembangunan identitas nasional sipil yang inklusif. Menurutnya, negara demokratis membutuhkan identitas bersama yang cukup kuat untuk menyatukan masyarakat, tetapi tidak dibangun di atas superioritas etnis, agama, atau ras tertentu. Identitas nasional harus mampu memberi rasa martabat kepada seluruh warga negara tanpa menghapus keberagaman identitas mereka. Dalam pengertian ini, nasionalisme sipil dipandang Fukuyama sebagai mekanisme penting untuk menjaga stabilitas demokrasi modern.
Fukuyama memahami bahwa tanpa identitas bersama, masyarakat liberal akan semakin mudah terfragmentasi. Ketika manusia tidak lagi merasa memiliki keterikatan terhadap komunitas nasional yang lebih besar, mereka akan mencari makna melalui kelompok-kelompok identitas yang lebih sempit dan emosional. Politik kemudian berubah menjadi arena konflik permanen antaridentitas yang saling bersaing untuk memperoleh pengakuan.
Menariknya, Fukuyama tidak melihat masa depan sepenuhnya pesimistis. Fukuyama tetap percaya bahwa demokrasi liberal memiliki kemampuan beradaptasi yang besar. Akan tetapi, demokrasi harus belajar memahami manusia secara lebih realistis. Demokrasi tidak cukup hanya mengelola ekonomi dan institusi hukum. Demokrasi juga harus mampu memberi rasa martabat, rasa memiliki, dan rasa dihormati kepada masyarakatnya.
Dalam pembacaan Fukuyama, politik masa depan akan semakin ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat mengelola kebutuhan thymotic manusia. Negara yang gagal memberi pengakuan kepada kelompok-kelompok sosial tertentu akan menghadapi populisme, polarisasi, dan ledakan ressentiment. Sebaliknya, masyarakat yang mampu membangun pengakuan inklusif memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan demokrasi yang stabil.
Seluruh pemikiran Fukuyama tentang identitas membawa pembaca pada kesimpulan bahwa manusia tidak pernah cukup dipahami hanya sebagai individu rasional atau makhluk ekonomi. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan martabat. Selama kebutuhan akan pengakuan tetap menjadi bagian inti dari jiwa manusia, politik akan selalu bergerak di sekitar perjuangan identitas, penghormatan, dan harga diri manusia.
About The Author
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) has followed his curiosity throughout life, which has carried him into the fields of Sociology of Anthropology of Religion in Southeast Asia, Islamic Studies, Sufism, Cosmology, and Security, Geostrategy, Terrorism, and Geopolitics. Prof. KBA is the author of over 30 books and 50 academic and professional journal articles and book chapters. His academic training is in social anthropology at La Trobe University, Islamic Political Science at the University of Malaya, and Islamic Legal Studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He received many fellowships: Asian Public Intellectual (The Nippon Foundation), IVLP (American Government), Young Muslim Intellectual (Japan Foundation), and Islamic Studies from Within (Rockefeller Foundation). Currently, he is Dean of Faculty and Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.
Artikel Terkait
Francis Fukuyama dan Pembusukan Demokrasi: Dari Political Order ke Political Decay
Hayek dan The Great Utopia: Ilusi Sosialisme Demokratis dalam The Road to Serfdom
Isaiah Berlin, Zionisme, dan Arsitektur Kekerasan: Membaca Gaza, Iran, dan Lebanon dalam Geopolitik Israel Kontemporer
Social Man Karl Marx: Membaca Ulang Antropologi Sosial dalam Pemikiran Marx menurut Shlomo Avineri
Acehnology: Menyelami Kembali Kosmos Pengetahuan dari Tanah Aceh
