ISI, CIA, dan Mossad: Anatomi Intelijen Pakistan dalam Proxy War dan Diplomasi Global
ISI Pakistan: dari operasi bayangan menuju diplomasi rahasia dalam jaringan intelijen global
Daftar Isi
ToggleISI sebagai Negara Bayangan: Dari Instrumen Intelijen menjadi Arsitek Kelangsungan Pakistan
Dalam buku Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere yang diedit oleh Philip H.J. Davies dan Kristian C. Gustafson (2013), terdapat satu bab khusus tentang sejarah dan anatomi jaringan intelijen Pakistan, yaitu ISI (Inter-Service Intelligence). Hasil kajian Robert Johnson memperlihatkan sesuatu yang sangat penting: jaringan dan organisasi ISI tidak bisa dibaca sekadar sebagai badan intelijen dalam pengertian birokratis semata. Dalam studi itu, ISI muncul sebagai organ yang tumbuh dari ketakutan-ketakutan strategis Pakistan sendiri—ketakutan terhadap India, ketakutan terhadap disintegrasi internal, ketakutan terhadap Afghanistan yang tidak patuh, dan ketakutan terhadap sipil yang terlalu lemah untuk menopang negara. Karena itu, fungsi ISI sejak awal bukan hanya mengumpulkan informasi, melainkan menjaga arah negara, membentuk medan ancaman, lalu memutuskan aktor mana yang harus ditekan, dikooptasi, dipelihara, atau dibiarkan hidup sebagai alat tekan. Di sinilah letak inti persoalan: ISI bukan hanya membaca realitas, tetapi ikut memproduksi realitas keamanan Pakistan.
Tampak jelas bahwa Johnson tidak sedang menulis kisah konspiratif murahan. Yang dibangun justru kerangka yang lebih dalam: ISI lahir dalam persilangan antara militerisme, kecemasan geopolitik, dan budaya penyangkalan. Dalam bentuk seperti itu, lembaga intelijen tidak berdiri di belakang negara, melainkan menjadi salah satu mesin utama yang membuat negara tetap bertahan. Maka ketika Pakistan berbicara tentang “national security,” istilah itu tidak pernah murni berarti pertahanan teritorial. Istilah tersebut sudah meluas menjadi perlindungan atas dominasi militer, stabilitas elit, kontrol atas wilayah pinggiran, dan pengelolaan ancaman melalui kekuatan tak resmi. Karena itu, jika ada pihak yang membaca ISI hanya sebagai dinas spionase, pembacaan seperti itu terlalu tipis untuk menangkap anatomi kekuasaan Pakistan.
Yang sangat menarik dari studi Johnson ini adalah bagaimana dia menunjukkan kontradiksi yang justru menjadi ciri permanen ISI. Di satu sisi, Barat menuduh lembaga ini brutal, manipulatif, dan memiliki hubungan dengan jaringan jihadis. Di sisi lain, Barat berulang kali tetap membutuhkan Pakistan untuk perang, logistik, mediasi, interogasi, dan kontrol atas perbatasan Afghanistan. Kontradiksi ini penting, sebab dalam dunia intelijen, moralitas publik sering kali berbeda total dengan kebutuhan strategis. Sebuah lembaga dapat dicela di siang hari, lalu dihubungi diam-diam pada malam hari. Sebab bagi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, persoalannya bukan selalu apakah sebuah badan intelijen “bersih,” tetapi apakah badan itu masih berguna pada saat krisis. Di titik itu, ISI hidup dari ambiguitasnya sendiri.
Di sinilah hubungan ISI dengan CIA harus dibaca secara kritis. Hubungan tersebut bukan hubungan kepercayaan, melainkan hubungan kegunaan. Setelah bertahun-tahun dibayangi kecurigaan pasca-bin Laden, saluran kerja sama kembali menguat ketika Pakistan membantu operasi penangkapan Mohammad Sharifullah, tersangka yang terkait dengan bom Abbey Gate Kabul 2021. Reuters melaporkan bahwa operasi itu dipuji Washington dan menjadi bagian dari pemulihan berbagi intelijen, sementara sumber-sumber resmi Amerika juga menegaskan bahwa Sharifullah memang dibawa ke proses hukum di Amerika Serikat. Bahkan dalam pembacaan peran Pakistan pada tahun ini, pemulihan kepercayaan dengan Washington disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong kembalinya Pakistan ke posisi strategis yang lebih diperhitungkan.
Tetapi hubungan dengan CIA tidak menghapus watak dasar ISI sebagaimana dipotret Johnson: lembaga ini tetap bekerja berdasarkan kalkulasi survival Pakistan, bukan berdasarkan agenda Amerika. Karena itu, kerja sama antarkedua badan intelijen selalu bersifat sempit, tersegmentasi, dan sangat transaksional. Ada titik temu dalam kontra-terorisme, tetapi tidak ada peleburan kepentingan. Pakistan masih memandang Afghanistan sebagai halaman strategisnya; masih melihat India sebagai ancaman struktural; dan masih menilai bahwa ketergantungan penuh pada Washington adalah bentuk kerentanan. Inilah sebabnya mengapa kebangkitan hubungan dengan CIA harus dipahami bukan sebagai rekonsiliasi, tetapi sebagai interseksi sementara antara dua kebutuhan yang berbeda.
Dalam konteks kekinian, posisi ISI justru makin sentral karena konsentrasi kekuasaan keamanan sedang mengeras. Letjen Muhammad Asim Malik menjadi Direktur Jenderal ISI sejak September 2024, lalu pada April 2025 juga diberi jabatan tambahan sebagai National Security Adviser. Artinya, pengolahan intelijen dan pengarahan kebijakan keamanan kini bergerak makin rapat di bawah satu poros. Perubahan ini penting secara analitis, sebab struktur seperti itu memperlihatkan bahwa Pakistan tidak sedang memisahkan intelijen dari negara, tetapi justru menjadikan intelijen sebagai salah satu bahasa utama negara. Ketika seorang kepala ISI sekaligus berada di pusat perumusan keamanan nasional, garis antara analisis, operasi, dan keputusan strategis menjadi semakin tipis.
Lalu bagaimana dengan Mossad? Di sini analisis harus berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalam fantasi. Pakistan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, dan dalam ruang publik, posisi Islamabad tetap keras pada isu Palestina. Namun, sejumlah kajian strategis Israel sendiri menilai bahwa hubungan Pakistan–Israel kemungkinan tetap bergerak dalam format tertutup, terutama ketika kepentingan keamanan bertemu secara tidak langsung melalui jaringan Teluk, Amerika Serikat, dan kebutuhan berbagi persepsi atas ancaman regional. Dengan kata lain, relasi ISI–Mossad bukan arena aliansi terbuka, melainkan wilayah bayangan: mungkin ada kanal, mungkin ada kontak, mungkin ada pertukaran kepentingan terbatas, tetapi semuanya berada di bawah beban politik domestik Pakistan yang sangat berat. Karena itu, membaca hubungan tersebut sebagai persahabatan rahasia akan terlalu berlebihan, tetapi menolak kemungkinan kontak sama sekali juga terlalu naif.
Akhirnya, jika studi Johnson dibaca bersama situasi 2025–2026, tampak bahwa tesis lama tentang ISI justru tetap hidup: lembaga ini bekerja paling efektif bukan ketika Pakistan stabil, tetapi ketika kawasan bergerak dalam ketidakpastian. Lonjakan kekerasan militan di Pakistan sepanjang 2025, memburuknya hubungan dengan Taliban Afghanistan, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan Amerika, China, India, Iran, dan dunia Arab telah membuat peran intelijen menjadi semakin dominan. Data PIPS menunjukkan kenaikan tajam serangan militan pada 2025, sementara Reuters juga mencatat eskalasi konflik Pakistan–Afghanistan pada awal 2026. Dalam situasi seperti itu, ISI kembali tampil bukan hanya sebagai pengumpul data, melainkan sebagai pengelola ambiguitas negara. Dan justru di sanalah relevansi bab ini menjadi sangat aktual: Pakistan masih dijaga oleh sebuah lembaga yang terus bergerak di antara perang terbuka, penyangkalan, operasi senyap, dan kelangsungan rezim.
Intelijen sebagai Proxy War: ISI, Jihad, dan Arsitektur Konflik yang Dikelola
Jika di atas kita menempatkan ISI sebagai “negara bayangan”, maka bagian ini harus dibaca sebagai konsekuensi operasionalnya: ISI tidak hanya menjaga negara, tetapi juga membangun medan perang melalui aktor-aktor tidak langsung. Hal ini tampak sangat jelas dalam keterlibatan Pakistan di Afghanistan sejak era Soviet. Dalam teks Johnson, hubungan antara ISI dan CIA selama perang melawan Soviet tidak pernah bersifat simetris. Amerika menyediakan dana, teknologi, dan intelijen sinyal, tetapi ISI mengontrol distribusi, menentukan aktor lokal, dan memilih siapa yang layak diperkuat. Dengan kata lain, perang tersebut tidak hanya melawan Soviet, tetapi juga menjadi laboratorium bagi ISI untuk mengembangkan teknik perang proksi modern.
Sementara itu, yang jarang dibahas secara mendalam adalah bahwa kerja sama dengan CIA tidak pernah berarti subordinasi ISI. Bahkan ketika ribuan Mujahideen dilatih dan didanai oleh Amerika, struktur kendali tetap berada di tangan Pakistan. Johnson menyinggung bagaimana sebagian besar dana Amerika habis pada pembelian senjata, sementara logistik lokal, jaringan distribusi, dan hubungan dengan kelompok lapangan sepenuhnya dikendalikan oleh ISI. Ini berarti bahwa sejak awal, Pakistan belajar bahwa kekuatan bukan hanya pada uang atau teknologi, tetapi pada kemampuan mengelola jaringan manusia di medan konflik. Dari sinilah lahir apa yang kemudian disebut sebagai “strategic depth”—sebuah konsep yang lebih psikologis daripada geografis.
Figur seperti Gulbuddin Hekmatyar menjadi contoh konkret bagaimana ISI memilih “aset”, bukan sekadar sekutu. Hekmatyar bukan pemimpin paling populer di Afghanistan, tetapi dipilih karena kombinasi brutalitas, kedekatan geografis, dan kredensial ideologis. Pilihan ini memperlihatkan logika dingin ISI: legitimasi sosial tidak selalu menjadi prioritas, selama aktor tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan. Bahkan ketika Amerika secara tidak langsung memasok senjata melalui Pakistan, ISI tetap menentukan arah distribusinya. Ini menjelaskan ironi yang disinggung Johnson—bahwa seorang tokoh anti-Amerika justru menjadi penerima manfaat dari jaringan yang didukung Amerika.
Dari sini, transformasi menuju dukungan terhadap Taliban bukanlah anomali, melainkan kelanjutan logis. Ketika Hekmatyar tidak lagi efektif, ISI beralih ke Taliban sebagai kendaraan baru. Taliban menawarkan sesuatu yang lebih stabil: kontrol teritorial yang lebih solid, struktur komando yang lebih disiplin, dan kemampuan untuk menciptakan rezim yang patuh di Kabul. Dalam konteks ini, ISI tidak sekadar mendukung kelompok, tetapi merancang ekosistem kekuasaan. Afghanistan menjadi ruang di mana Pakistan berusaha menciptakan kedalaman strategis terhadap India, sekaligus zona penyangga terhadap kekacauan regional.
Akan tetapi, strategi ini membawa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Johnson menunjukkan bagaimana jaringan seperti Haqqani berkembang menjadi aktor semi-otonom. ISI mungkin membuka ruang, tetapi jaringan tersebut kemudian mengembangkan logika sendiri, sering kali melampaui kontrol negara. Di titik ini, batas antara alat dan ancaman menjadi kabur. Pakistan tidak hanya menggunakan militan, tetapi juga mulai menghadapi efek balik dari strategi tersebut. Apa yang dahulu disebut sebagai aset, dalam banyak kasus berubah menjadi sumber instabilitas internal.
Ketika konflik bergeser ke Kashmir, pola yang sama digunakan kembali, tetapi dengan intensitas yang berbeda. ISI melihat insurgensi sebagai alat murah untuk melemahkan India tanpa memicu perang konvensional. Johnson mencatat bahwa strategi ini bertujuan menguras sumber daya India, memicu reaksi berlebihan, dan menciptakan delegitimasi politik di Kashmir. Ini bukan sekadar operasi militer, melainkan kombinasi propaganda, infiltrasi, dan manipulasi sosial. Dengan kata lain, ISI tidak hanya berperang di medan fisik, tetapi juga di medan persepsi.
Lebih lanjut, keberhasilan taktis tidak selalu menghasilkan kemenangan strategis. Seperti dicatat dalam teks, operasi di Kashmir justru memperburuk eskalasi, termasuk dalam krisis Kargil 1999. Ini menunjukkan bahwa logika covert action memiliki keterbatasan: operasi rahasia dapat memicu konsekuensi terbuka yang jauh lebih berbahaya. Dalam banyak kasus, keberhasilan jangka pendek menciptakan ketidakstabilan jangka panjang. Ini memperkuat argumen bahwa ISI sering bergerak dalam horizon taktis, sementara dampaknya meluas ke level strategis yang tidak selalu dapat dikendalikan.
Dimensi paling sensitif dari seluruh jaringan ini muncul dalam isu proliferasi nuklir. Kasus A.Q. Khan menunjukkan bahwa batas antara negara, individu, dan jaringan intelijen menjadi sangat kabur. Johnson mengindikasikan bahwa sulit membayangkan operasi sebesar itu berjalan tanpa pengetahuan institusi seperti ISI. Namun, di sisi lain, Pakistan mempertahankan narasi bahwa tindakan tersebut adalah inisiatif individu. Di sini, muncul kembali pola klasik: deniability. Dalam dunia intelijen Pakistan, kebenaran bukan hanya soal fakta, tetapi juga soal apa yang dapat dibuktikan secara politik.
Pasca-9/11, semua kontradiksi ini mencapai puncaknya. Amerika menuntut Pakistan menjadi sekutu utama dalam perang melawan teror, sementara di dalam negeri, simpati terhadap kelompok jihadis masih hidup di sebagian jaringan militer dan intelijen. Johnson menggambarkan situasi ini sebagai kondisi di mana ISI bermain di dua level sekaligus: membantu Amerika menangkap al-Qaeda, tetapi juga mempertahankan hubungan dengan jaringan seperti Haqqani sebagai aset jangka panjang. Ini bukan sekadar hipokrisi, melainkan strategi bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Dalam dunia seperti itu, konsistensi bukanlah keutamaan—yang utama adalah kelangsungan negara.
Budaya Intelijen dan Islamisasi: Ketika Ideologi Menyusup ke Struktur Operasi
Jika operasi ISI dipahami sebagai arsitektur kekuasaan, maka budaya internalnya adalah fondasi yang menentukan arah dan batas tindakan. Dari teks Johnson, tampak bahwa ISI tidak pernah menjadi institusi yang sepenuhnya teknokratis. Sejak 1970-an, terutama di bawah Zulfikar Ali Bhutto dan kemudian Zia ul-Haq, proses Islamisasi tidak hanya terjadi pada level simbolik negara, tetapi juga meresap ke dalam logika keamanan itu sendiri. Islam tidak sekadar menjadi identitas nasional, tetapi dijadikan instrumen legitimasi untuk kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks ini, intelijen tidak lagi netral; ia menjadi bagian dari narasi ideologis negara.
Transformasi ini membawa dampak jangka panjang yang tidak sederhana. Ketika Islamisasi menjadi bagian dari bahasa kekuasaan, batas antara operasi strategis dan keyakinan ideologis mulai mengabur. Johnson menyinggung bagaimana sebagian personel ISI dan militer tidak hanya bekerja dengan kelompok jihadis, tetapi juga mengembangkan simpati terhadapnya. Ini bukan sekadar hubungan instrumental, melainkan afinitas yang terbentuk dari pengalaman bersama di medan perang Afghanistan. Di titik ini, loyalitas tidak lagi hanya kepada negara, tetapi juga kepada narasi perjuangan yang dianggap lebih besar daripada negara itu sendiri.
Hal ini menjelaskan mengapa setelah 9/11, Pakistan menghadapi krisis internal yang serius dalam tubuh intelijennya sendiri. Ketika Musharraf memutuskan untuk berpihak kepada Amerika Serikat, kebijakan tersebut tidak diterima secara utuh di dalam ISI. Johnson mencatat adanya resistensi, bahkan dugaan bahwa sebagian personel tetap memberikan dukungan kepada Taliban. Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan di tingkat atas tidak otomatis mengubah orientasi di tingkat operasional. Dalam organisasi yang telah lama berinteraksi dengan aktor non-negara, jaringan informal sering kali lebih kuat daripada instruksi formal.
Pembersihan internal yang dilakukan oleh Musharraf—termasuk pergantian pimpinan dan pengurangan personel—tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Sekitar 40 persen struktur ISI dipangkas, tetapi Johnson menekankan bahwa banyak jaringan tetap hidup dalam bentuk baru. Organisasi yang dilarang muncul kembali dengan nama berbeda, dan hubungan lama tetap berlanjut di bawah permukaan. Ini memperlihatkan bahwa dalam dunia intelijen, pembubaran formal tidak selalu berarti penghentian operasional. Jaringan yang telah terbentuk selama puluhan tahun memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.
Lebih jauh, budaya konspirasi juga menjadi bagian penting dari lingkungan sosial di mana ISI beroperasi. Johnson mencatat bahwa berbagai peristiwa—dari 9/11 hingga kematian Osama bin Laden—sering ditafsirkan melalui lensa kecurigaan terhadap Amerika atau bahkan Israel. Dalam konteks ini, teori konspirasi bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga membentuk persepsi strategis. Ketika sebagian elit percaya bahwa ancaman eksternal selalu bersifat manipulatif, kebijakan yang diambil pun cenderung defensif, tertutup, dan penuh penyangkalan.
Budaya seperti ini menciptakan kondisi di mana akuntabilitas menjadi sangat lemah. ISI, seperti yang digambarkan Johnson, sering beroperasi di luar kontrol sipil, dengan legitimasi yang berasal dari konsep “keamanan nasional” yang sangat luas. Dalam sistem seperti itu, hukum menjadi fleksibel, dan batas antara operasi sah dan ilegal menjadi sulit dibedakan. Bahkan tuduhan serius—seperti keterlibatan dalam pembunuhan politik atau dukungan terhadap kelompok militan—sering kali tidak dapat diverifikasi secara pasti karena lapisan kerahasiaan yang sangat tebal.
Namun, kondisi ini juga membawa kelemahan struktural. Ketika sebuah organisasi terlalu bergantung pada kerahasiaan dan operasi bayangan, kemampuan untuk melakukan evaluasi internal menjadi terbatas. Johnson menunjukkan bahwa banyak kegagalan ISI—baik di Afghanistan maupun di Kashmir—tidak selalu diakui secara terbuka. Sebaliknya, kegagalan tersebut sering ditutupi atau diredefinisi sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Ini menciptakan ilusi kontrol, padahal di lapangan, dinamika sering kali bergerak di luar kendali.
Dalam konteks kekinian, budaya ini tetap relevan. Ketegangan dengan Taliban Afghanistan, meningkatnya serangan militan di wilayah Pakistan, dan kompleksitas hubungan dengan Amerika serta China menunjukkan bahwa ISI masih beroperasi dalam lingkungan yang penuh ambiguitas. Budaya intelijen yang terbentuk selama puluhan tahun tidak mudah diubah, bahkan ketika realitas geopolitik berubah. Dengan demikian, memahami ISI hari ini tidak cukup dengan melihat struktur organisasinya; yang lebih penting adalah memahami budaya yang menggerakkannya—budaya yang berada di antara negara, ideologi, dan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Deniability dan Double Game: ISI dalam Jaringan Intelijen Global
Dalam membaca ISI pada level global, istilah yang paling sering muncul adalah double game. Akan tetapi, istilah ini sering digunakan secara dangkal, seolah-olah menunjuk pada pengkhianatan atau inkonsistensi. Padahal, jika ditarik dari keseluruhan teks Johnson dan dikaitkan dengan praktik kontemporer, double game bukanlah penyimpangan, melainkan metode kerja yang inheren dalam kondisi geopolitik Pakistan. Negara ini berada di persimpangan konflik—India, Afghanistan, Iran, China, dan kepentingan Barat—sehingga satu-satunya cara bertahan adalah dengan memainkan lebih dari satu relasi sekaligus. Dalam konteks ini, deniability bukan sekadar taktik, tetapi struktur logika dari kebijakan luar negeri.
Hubungan dengan CIA menjadi contoh paling jelas dari logika ini. Sejak era perang Soviet hingga pasca-9/11, kerja sama intelijen antara Pakistan dan Amerika selalu berada dalam dua lapisan: kolaborasi operasional dan kecurigaan strategis. Johnson menunjukkan bahwa bahkan pada puncak kerja sama, seperti dalam pelatihan Mujahideen, ISI tetap menjaga otonomi penuh atas jaringan lokalnya. Dalam periode setelah 2001, situasi menjadi lebih kompleks: Pakistan membantu Amerika menangkap elemen al-Qaeda, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan hubungan dengan jaringan seperti Haqqani. Ini bukan sekadar permainan ganda, melainkan upaya untuk menjaga opsi strategis di masa depan.
Dalam praktiknya, hubungan ini sering kali diwarnai oleh krisis kepercayaan. Operasi penangkapan Osama bin Laden di Abbottabad pada 2011 menjadi titik balik yang memperdalam kecurigaan Amerika terhadap ISI. Namun, seperti yang terlihat dalam perkembangan terbaru, hubungan tersebut tidak pernah benar-benar putus. Kebutuhan akan intelijen lapangan, akses geografis, dan jaringan lokal membuat CIA tetap bergantung pada Pakistan dalam beberapa aspek. Sebaliknya, Pakistan membutuhkan legitimasi internasional dan dukungan teknologi. Relasi ini, dengan demikian, bukan berbasis kepercayaan, tetapi pada saling ketergantungan yang tidak nyaman.
Jika CIA merepresentasikan Barat, maka hubungan ISI dengan China menunjukkan dimensi lain dari strategi Pakistan. China tidak hanya menjadi mitra ekonomi melalui CPEC, tetapi juga mitra keamanan yang semakin penting. Berbeda dengan Amerika, China cenderung tidak menekan Pakistan terkait isu hak asasi manusia atau hubungan dengan kelompok militan. Ini memberikan ruang bagi ISI untuk beroperasi dengan tekanan politik yang lebih rendah. Namun, hubungan ini juga memiliki batas: China sangat sensitif terhadap stabilitas di Xinjiang, sehingga Pakistan harus memastikan bahwa jaringan jihadis tidak meluas ke wilayah tersebut. Di sini, ISI berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan domestik dan tuntutan mitra strategis.
Relasi dengan Rusia lebih bersifat oportunistik. Setelah periode panjang ketegangan selama Perang Dingin, hubungan Pakistan–Rusia mulai mencair dalam dua dekade terakhir. Dalam konteks intelijen, kerja sama ini masih terbatas, tetapi memiliki potensi untuk berkembang, terutama dalam isu kontra-terorisme dan stabilitas Afghanistan. Bagi ISI, membuka kanal dengan Rusia adalah bagian dari strategi diversifikasi, agar tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan besar. Ini menunjukkan bahwa Pakistan berusaha memposisikan diri sebagai pemain fleksibel dalam sistem multipolar.
Hubungan dengan Mossad adalah yang paling sensitif dan paling sulit dibaca. Secara resmi, Pakistan tidak mengakui Israel dan posisi publiknya tetap keras. Namun, dalam dunia intelijen, hubungan tidak selalu mengikuti garis diplomasi formal. Beberapa indikasi menunjukkan adanya kontak tidak langsung, terutama melalui pihak ketiga seperti negara Teluk atau Amerika Serikat. Kepentingan bersama—seperti pengawasan terhadap Iran atau kelompok ekstremis tertentu—dapat menciptakan titik temu terbatas. Namun hubungan ini tetap berada dalam ruang bayangan, karena biaya politik domestik bagi Pakistan terlalu tinggi untuk membuka relasi secara terbuka.
Konsep deniability menjadi kunci dalam seluruh jaringan ini. ISI beroperasi dengan kemampuan untuk menyangkal keterlibatan langsung, bahkan ketika bukti tidak langsung menunjukkan sebaliknya. Ini terlihat dalam berbagai kasus, mulai dari dukungan terhadap kelompok militan hingga tuduhan proliferasi nuklir. Dalam dunia intelijen, kemampuan menyangkal sering kali lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya fakta, tetapi juga stabilitas politik dan hubungan internasional. Dalam hal ini, ISI telah mengembangkan seni penyangkalan ke tingkat yang sangat tinggi.
Lebih dari itu, strategi ini tidak tanpa risiko. Seperti yang ditunjukkan Johnson dalam kasus Kashmir dan Afghanistan, operasi yang dirancang untuk tetap tersembunyi dapat dengan cepat berubah menjadi krisis terbuka. Kargil 1999 adalah contoh bagaimana covert action dapat memicu eskalasi konvensional yang berbahaya. Dalam konteks kekinian, risiko ini semakin besar karena lingkungan internasional menjadi lebih transparan dan terhubung. Teknologi pengawasan, media global, dan tekanan diplomatik membuat ruang untuk deniability semakin sempit.
Pada akhirnya, posisi ISI dalam jaringan intelijen global adalah paradoksal. Ia dibutuhkan sekaligus dicurigai, diajak bekerja sama sekaligus diawasi, diberi akses sekaligus dibatasi. Namun, justru dalam kondisi paradoks inilah ISI menemukan ruang geraknya. Kemampuan untuk beroperasi di antara kepentingan yang saling bertentangan menjadikannya salah satu aktor intelijen paling adaptif di dunia. Dan selama Pakistan tetap berada dalam tekanan geopolitik yang kompleks, model operasi seperti ini tidak hanya akan bertahan, tetapi mungkin akan semakin menguat.
ISI sebagai Broker Perdamaian: Dari Proxy War menuju Diplomasi Intelijen di Era Konflik Iran–Amerika
Jika pada fase sebelumnya ISI dikenal sebagai arsitek konflik melalui proxy, maka perkembangan terbaru menunjukkan transformasi yang jauh lebih kompleks: ISI kini juga berperan sebagai broker perdamaian. Peran ini bukan kontradiksi, melainkan evolusi dari logika yang sama. Sebuah badan intelijen yang mampu mengelola konflik melalui aktor non-negara, pada tahap tertentu juga memiliki kapasitas untuk mengelola de-eskalasi. Dalam konteks perang Iran–Amerika 2026, Pakistan—dengan ISI sebagai tulang punggung jaringan komunikasi rahasia—muncul sebagai mediator yang tidak terduga tetapi sangat strategis.
Fakta bahwa pembicaraan langsung tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung di Islamabad merupakan peristiwa historis yang tidak bisa diremehkan. Ini adalah interaksi langsung pertama sejak revolusi 1979 dan Pakistan berada di pusatnya. Lebih dari sekadar tuan rumah, Pakistan—melalui kombinasi diplomasi resmi dan jalur intelijen—memfasilitasi komunikasi yang sebelumnya mustahil dilakukan secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa ISI tidak hanya berfungsi sebagai alat operasi rahasia, tetapi juga sebagai infrastruktur komunikasi dalam situasi krisis global.
Peran ini semakin jelas ketika melihat bagaimana Pakistan melakukan shuttle diplomacy antara Tehran, Washington, dan negara-negara regional. Kepala militer Pakistan bahkan secara langsung terlibat dalam membawa pesan antara kedua pihak, sebuah indikasi bahwa jalur intelijen dan militer menjadi kanal utama dalam negosiasi. Dalam beberapa laporan, Pakistan bahkan disebut sebagai mediator utama yang mampu mempertemukan kepentingan yang sangat bertolak belakang, meskipun hasilnya masih terbatas pada pengurangan ketegangan, bukan resolusi penuh.
Namun, keberhasilan parsial ini tidak boleh dibaca secara naif. Pakistan tidak memasuki arena mediasi sebagai aktor netral dalam pengertian klasik. Seperti dalam seluruh sejarah operasinya, ISI membawa kepentingan strategis Pakistan ke dalam setiap proses. Mediasi ini memberi Islamabad posisi tawar baru: di satu sisi, tetap menjaga hubungan dengan Iran sebagai tetangga strategis; di sisi lain, mempertahankan relevansi di mata Amerika Serikat sebagai mitra yang tidak tergantikan. Dengan kata lain, perdamaian bukan hanya tujuan, tetapi juga instrumen geopolitik.
Adapun yang menarik, mediasi ini juga menunjukkan bagaimana ISI memanfaatkan kredibilitas ambiguitasnya. Iran tidak sepenuhnya mempercayai Amerika, dan Amerika tidak sepenuhnya mempercayai Iran—tetapi keduanya memiliki pengalaman panjang berinteraksi dengan Pakistan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dunia intelijen, kepercayaan sering kali bukan tentang integritas, tetapi tentang prediktabilitas perilaku. Pakistan, melalui ISI, telah menunjukkan bahwa meskipun sering bermain di dua sisi, perilakunya tetap dapat dipetakan. Ini cukup untuk menjadikannya kanal komunikasi yang dapat digunakan dalam situasi krisis.
Namun, risiko dari peran ini sangat besar. Ketika sebuah negara berusaha menjadi mediator sekaligus pemain, potensi konflik kepentingan menjadi tidak terhindari. Dalam kasus Iran–Amerika, Pakistan harus menavigasi tekanan dari berbagai arah: tuntutan Amerika terkait program nuklir Iran, sensitivitas domestik terkait solidaritas terhadap Iran, serta hubungan strategis dengan China dan negara Teluk. Kegagalan dalam menyeimbangkan faktor-faktor ini dapat dengan cepat menggerus kredibilitasnya sebagai mediator.
Selain itu, lingkungan keamanan yang sangat volatil juga menambah kompleksitas. Bahkan selama proses negosiasi, terdapat ancaman terhadap delegasi Iran yang menunjukkan betapa rapuhnya ruang diplomasi dalam kondisi konflik aktif. Ini menegaskan bahwa peran intelijen tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga pada pengamanan proses diplomasi itu sendiri. Dalam konteks ini, ISI beroperasi di dua level sekaligus: sebagai fasilitator dialog dan sebagai penjaga stabilitas fisik dari dialog tersebut.
Pada akhirnya, keterlibatan Pakistan dalam mediasi Iran–Amerika memperlihatkan transformasi penting dalam fungsi intelijen di abad ke-21. Dari alat perang bayangan, ISI kini juga menjadi instrumen diplomasi bayangan. Namun transformasi ini tidak menghapus karakter dasarnya; ia hanya memperluas spektrum operasinya. Konflik dan perdamaian bukan dua domain yang terpisah, tetapi dua sisi dari strategi yang sama—strategi untuk memastikan bahwa Pakistan tetap relevan, tetap diperlukan, dan tetap bertahan di tengah turbulensi geopolitik global.
Jika ditarik kembali ke keseluruhan studi Johnson, maka kesimpulan strategisnya menjadi semakin jelas: ISI adalah produk dari ketidakpastian dan sekaligus produsen ketidakpastian itu sendiri. Dalam dunia yang semakin multipolar dan tidak stabil, lembaga seperti ini tidak akan kehilangan perannya. Justru sebaliknya, semakin kompleks konflik global, semakin besar kebutuhan terhadap aktor yang mampu bergerak di antara perang dan damai tanpa sepenuhnya terikat pada keduanya.
About the Author
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad
Administrator
Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA) has followed his curiosity throughout life, which has carried him into the fields of Sociology of Anthropology of Religion in Southeast Asia, Islamic Studies, Sufism, Cosmology, and Security, Geostrategy, Terrorism, and Geopolitics. Prof. KBA is the author of over 30 books and 50 academic and professional journal articles and book chapters. His academic training is in social anthropology at La Trobe University, Islamic Political Science at the University of Malaya, and Islamic Legal Studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He received many fellowships: Asian Public Intellectual (The Nippon Foundation), IVLP (American Government), Young Muslim Intellectual (Japan Foundation), and Islamic Studies from Within (Rockefeller Foundation). Currently, he is Dean of Faculty and Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.
