Filsafat Intelijen dan Kegagalan Pulbaket: Meta-Teori, Metafisika, dan Salah Baca Aceh

Ontologi Intelijen: Ketika Pulbaket Bekerja Tanpa Fisika Realitas Sosial Aceh Produksi intelijen selalu dimulai dari klaim ontologis—apa yang dianggap “ada”, apa yang dianggap “ancaman”, dan apa yang dianggap “tanda”. Dalam praktik pulbaket yang tidak berfondasi, ontologi digeser menjadi sekadar inventarisasi peristiwa: siapa bertemu siapa, di mana, kapan, dengan siapa, dan apa yang tampak di permukaan. Itu bukan ontologi; itu katalog. Katalog bisa rapi, tetapi tidak pernah memberi akses pada struktur kausal, intensionalitas, dan logika reproduksi makna yang hidup di bawah fenomena. Aceh tidak beroperasi sebagai ruang sosial yang patuh pada positivisme administrasi. Ia memiliki lapisan kosmologi, genealogis, moral economy, dan “regime of legitimacy” yang bekerja sebagai mesin makna. Pulbaket yang memutlakkan indikator permukaan—jumlah massa, narasi media, daftar tokoh, peta organisasi—akan memproduksi realitas palsu: seolah Aceh dapat dipahami melalui parameter statis, padahal yang bergerak adalah konfigurasi kehormatan, rasa keadilan, ingatan konflik, dan mekanisme keharmonisan komunitas yang tidak selalu artikulatif di ruang formal. Di titik ini, problem pulbaket bukan kekurangan data, melainkan kekeliruan “status ontologis” dari data. Data diperlakukan sebagai representasi realitas, padahal ia hanya residu dari interaksi pengumpul–target, residu dari relasi kuasa, dan residu dari apa yang “mau ditampilkan” atau “terpaksa ditampilkan”. Tanpa kritik ontologis, pulbaket menjadi mesin yang memproduksi ilusi objektivitas: semakin banyak data, semakin yakin—padahal semakin banyak data, semakin tebal pula kabut distorsi. Kerangka “pre-fracture environment” atau “latent delegitimation” tidak pernah muncul dari pulbaket yang sekadar menghitung gejala. Ia menuntut pembacaan terhadap ambang-ambang: kapan loyalitas berubah menjadi kepatuhan semu, kapan harmoni berubah menjadi disiplin sosial pasif, kapan ketaatan berubah menjadi penghindaran. Aceh bisa tampak “tenang” secara event-data, tetapi secara ontologi politik ia berada dalam mode “silent dissonance”, yakni disonansi yang disalurkan melalui etika komunitas, bukan melalui aksi terbuka. Ketiadaan pijakan ontologis membuat intelijen jatuh pada kesalahan klasik: menyamakan ketidakhadiran pemberontakan dengan hadirnya integrasi. Ini keliru secara filsafat realitas sosial.